negara harus mengeluarkan dana besar sepanjang proses penanganan perkara korupsi berlangsung. Beban biaya tidak berhenti saat pelaku masuk penjara.
Jakarta (Lampost.co) — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkap biaya besar yang harus dikeluarkan negara untuk mengurus para tahanan narapidana koruptor. Ia menyebut seluruh kebutuhan dasar tahanan tetap ditanggung pemerintah, mulai dari makanan hingga pakaian.
Pernyataan itu disampaikan Setyo saat peluncuran buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, negara harus mengeluarkan dana besar sepanjang proses penanganan perkara korupsi berlangsung. Beban biaya tidak berhenti saat pelaku masuk penjara.
“Penindakan pasti akan lebih mahal ya dari awal sampai akhir. Sudah di dalam pun masih diurusi negara, makannya, bajunya, seragamnya dan lain-lain,” kata Setyo.
Setyo menjelaskan kondisi itu menjadi alasan kuat bagi KPK untuk memperbesar fokus pencegahan korupsi. Lembaganya ingin menekan jumlah kasus korupsi sebelum masuk tahap penindakan hukum. Ia menilai langkah preventif jauh lebih efektif dibanding mengurus kasus setelah kerugian negara terjadi.
Karena itu, KPK mulai memperkuat pendidikan antikorupsi sejak usia sekolah. Program tersebut diharapkan mampu membangun karakter generasi muda agar menjauhi perilaku koruptif. “Dengan harapan bahwa lebih bagus kita melakukan proses pencegahan,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, KPK meluncurkan buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi untuk dunia pendidikan. Buku itu akan menjadi pedoman pembelajaran bagi siswa di berbagai jenjang sekolah.
Setyo berharap materi antikorupsi dapat membentuk integritas anak sejak dini. Ia ingin generasi muda memahami dampak buruk korupsi sebelum masuk dunia kerja. “Kita bisa meninggalkan sebuah panduan atau pedoman untuk antikorupsi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita,” ucapnya.
Menurutnya, pendidikan karakter menjadi fondasi utama membangun Indonesia bebas korupsi di masa depan.
Setyo menegaskan pendidikan antikorupsi tidak boleh hanya muncul saat seseorang terjerat kasus hukum. Ia ingin nilai integritas mulai diajarkan langsung di ruang kelas.
Ia menyebut masa depan bebas korupsi harus dibangun melalui pendidikan sejak kecil. Dengan cara itu, budaya antikorupsi bisa tumbuh lebih kuat.
“Harapan masa depan tanpa korupsi tidak dimulai dari ruang pemeriksaan, tidak dimulai dari ruang penyidikan, apalagi ruang persidangan. Tapi mari kita sama-sama sepakati bahwa masa depan tanpa korupsi kita mulai dari ruang kelas,” sambung Setyo.
KPK kini terus mendorong kolaborasi dengan kementerian dan lembaga pendidikan untuk memperluas materi antikorupsi di sekolah.
Program itu menjadi bagian dari strategi jangka panjang memberantas korupsi melalui perubahan pola pikir masyarakat. Pemerintah berharap pendidikan integritas mampu menekan potensi korupsi sejak dini.
Langkah tersebut juga menjadi upaya membangun budaya jujur dan bertanggung jawab di kalangan generasi muda Indonesia.
Cek berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti WhatsApp Channel Lampung Post Update