Kenapa Film “Pesta Babi” Dibubarkan di Banyak Kota?

Jakarta (Lampost.co) — Film dokumenter berjudul Pesta Babi mendadak menjadi perhatian publik setelah sejumlah agenda nonton bareng atau nobar dibubarkan di berbagai daerah Indonesia. Alih-alih meredup, kontroversi tersebut justru membuat permintaan pemutaran film meningkat tajam.

Sutradara film ini, Dandhy Dwi Laksono, menyebut situasi tersebut sebagai ujian bagi demokrasi Indonesia. Ia menegaskan tekanan yang muncul tidak membuat tim produksi mundur. “Makin ditekan akan makin kami perpanjang musim nobarnya,” katanya.

Sementara itu, sutradara lain, Cypri Dale, menilai film itu bukan sekadar tontonan biasa. “Pesta Babi bukan film untuk ditonton saja dengan mata. Pesta Babi adalah film yang menuntut jawaban,” ujarnya.

Apa Isi Film Pesta Babi?

Film Pesta Babi mengangkat kisah masyarakat adat di Papua Selatan. Fokus utamanya berada pada perjuangan suku Malind, Yei, Awyu, dan Muyu dalam mempertahankan tanah leluhur mereka.

Film itu memperlihatkan bagaimana proyek perkebunan besar, industri sawit, tebu, hingga program pangan skala besar mengubah kawasan hutan adat menjadi area industri.

Selain menampilkan konflik agraria, dokumenter itu juga menelusuri jaringan kepemilikan bisnis di balik proyek perkebunan tersebut. Film tersebut menyoroti pihak-pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari ekspansi industri di Papua.

Dalam dokumenter itu, penonton diperlihatkan kondisi masyarakat adat yang menghadapi tekanan pembangunan dan pengerahan aparat keamanan di sekitar proyek strategis nasional.

Salah satu adegan yang paling banyak dibicarakan menunjukkan masyarakat adat memasang Salib Merah atau Sasi sebagai simbol penolakan terhadap penggusuran lahan mereka.

Film itu pertama kali tayang dalam gala premiere di Taman Ismail Marzuki pada 12 April 2026.

Kenapa Film Pesta Babi Disebut Kontroversial?

Sejumlah pihak menilai judul dan isi film tersebut sensitif. Beberapa agenda nobar bahkan aparat bubarkan dan pihak keamanan kampus. Salah satu pembubaran terjadi di Universitas Khairun dan juga di Universitas Mataram.

Komandan Distrik Militer di Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, menyebut banyak penolakan muncul karena film dianggap provokatif. Namun, sejumlah penonton dan pengamat film menolak anggapan tersebut.

“Ini kan karya dokumenter ya, karya seni juga. Ya sudah, kalau misalnya ada yang merasa tidak benar, bukalah ruang-ruang dialog,” kata salah satu penonton premiere, Wini Angraeni.

WatchDoc Klaim Ada Puluhan Intimidasi

Rumah produksi WatchDoc mencatat sedikitnya 21 insiden intimidasi selama pemutaran film berlangsung di berbagai kota.

Bentuk intimidasi meliputi:

• Telepon dari aparat keamanan
• Pemantauan intelijen
• Permintaan data panitia
• Pembubaran acara secara langsung

Meski demikian, permintaan nobar justru melonjak tajam. “Request itu hampir lima ribuan,” kata Dandhy.

DPR dan Menteri HAM Ikut Bersuara

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengaku baru mengetahui film tersebut. Namun, ia memastikan DPR akan membahas insiden pembubaran nobar.

Sementara itu, Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan pelarangan film tidak bisa berlangsung sembarangan. “Larangan itu hanya boleh melalui keputusan pengadilan. Apakah ada keputusan pengadilan? Tidak. Berarti kan tidak boleh,” ujarnya.

Kenapa Film itu Belum Tayang di YouTube atau Streaming?

Cypri Dale mengatakan film itu sengaja belum rilis di platform digital karena ingin membangun ruang diskusi langsung di tengah masyarakat.

Menurutnya, cerita dalam Pesta Babi terlalu berat jika menonton sendirian tanpa ruang dialog. “Cerita itu adalah cerita untuk dibagi, untuk didiskusikan, dan untuk dicarikan solusinya,” katanya.

Dandhy juga menegaskan film tersebut belum akan masuk platform streaming selama intimidasi terhadap nobar masih terjadi.

Film Dokumenter Selalu Dekat dengan Kritik Kekuasaan

Pengamat film, Eric Sasono, menilai dokumenter memang sering berbenturan dengan kekuasaan karena sifatnya yang kritis.

Menurutnya, dokumenter tidak hanya menyasar penonton sebagai konsumen hiburan, tetapi juga sebagai warga yang diajak berpikir.

Ia menilai respons terhadap Pesta Babi menunjukkan pola lama yang masih terjadi terhadap film-film kritis di Indonesia.

Isu Papua, Militerisasi, dan Demokrasi Jadi Perdebatan

Film Pesta Babi ikut memicu diskusi lebih luas soal Papua, konflik agraria, militerisasi, hingga kebebasan berekspresi di Indonesia.

Beberapa akademisi dan pembuat film menilai kritik terhadap sebuah film seharusnya terjawab melalui dialog atau karya tandingan, bukan pembubaran paksa. “Kalau memang keberatan ya ajukan dengan legal standing yang jelas,” kata Eric Sasono.