Revolusi Pupuk Bersubsidi, Distribusi Tepat Waktu dan Penebusan Lebih Mudah

Lampung Selatan (Lampost.co)–Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan sistem penyaluran pupuk bersubsidi di Tanah Air telah mengalami perbaikan yang signifikan. Dalam kegiatan Rembuk Tani di Lampung, Jumat (8/5/2026), Menko Zulhas menyatakan kini petani dapat memperoleh pupuk tepat waktu, bahkan sebelum masa tanam mulai.

Langkah ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden memberikan mandat kepada Menko Pangan untuk melakukan pemantauan lapangan secara intensif di seluruh penjuru negeri.

“Saya mendapatkan mandat untuk keliling Indonesia seminggu tiga kali. Salah satu fokus utamanya  memastikan pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani tepat waktu,” ujar Menko Zulhas di hadapan ratusan petani Lampung.

Penyederhanaan Regulasi dan Surplus Beras Nasional

Perbaikan mekanisme ini tidak lepas dari keberanian pemerintah dalam menyederhanakan regulasi yang sebelumnya terlalu kompleks dan menghambat. Dampaknya pun luar biasa; produktivitas pertanian nasional tercatat meningkat hingga 8 persen. Kenaikan ini menjadi tonggak sejarah baru karena Indonesia berhasil memutus rantai impor beras setelah mencapai surplus pada tahun 2025.

Baca juga: Kawal Ketahanan Pangan di Lampung, Harga Gabah Terjaga di Atas Rp6.500 dan Pupuk Harus Aman

Selain itu, Menko Zulhas memberikan apresiasi tinggi kepada Pupuk Indonesia atas transformasi skema subsidi dari cost plus menjadi mark to market. Kebijakan ini mampu meningkatkan efisiensi dan memberi ruang bagi pemerintah untuk menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen. Transformasi ini juga mendukung rencana ambisius pembangunan tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan guna menjamin ketersediaan stok jangka panjang.

Lonjakan Penebusan di Lampung hingga 168 Persen

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, yang turut hadir dalam acara tersebut, menjelaskan kemudahan akses yang petani rasakan saat ini adalah buah dari kecepatan pemerintah dalam merespons keluhan di lapangan. Kebijakan strategis ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Pemerintah kemudian menyempurnakannya melalui Perpres Nomor 113 Tahun 2025.

“Dampaknya sangat nyata. Di wilayah Lampung, tercatat terjadi peningkatan penebusan pupuk hingga 168 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya,” ujar Rahmad. Data per 30 April 2026 menunjukkan realisasi penebusan pupuk bersubsidi di Lampung telah mencapai 282.796 ton atau sekitar 40 persen dari total alokasi tahunan sebesar 713.970 ton.

Alokasi Pupuk Nasional 2026

Pada tahun 2026, pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, 9,5 juta ton khusus untuk sektor pertanian. Terdiri dari berbagai jenis seperti Urea, NPK Phonska, NPK Kakao, pupuk organik, hingga ZA. Sisanya untuk mendukung sektor perikanan.

Hadir dalam Rembuk Tani ini Menteri Perdagangan Budi Santoso, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi. Sinergi lintas sektoral ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menjaga sektor pertanian tetap kokoh sebagai pilar utama ketahanan pangan berkelanjutan.