Perkuat Program Pengawasan Partisipatif di Kalangan Pelajar

Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus memperkuat program pengawasan partisipatif melalui pendekatan kepada kalangan pelajar.

Hal tersebut tersampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir. Ia mengatakan penguatan program pengawasan partisipatif tingkat daerah melalui pendekatan kepada kalangan pelajar terus terlaksanakan,

Kemudian ia juga meminta agar Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Lampung dapat aktif melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ini sebagai bagian dari pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Selain itu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga diarahkan untuk membentuk Forum Pelajar Peduli Demokrasi sebagai bentuk keberlanjutan program pengawasan partisipatif.

“Ada arahan dari Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat agar Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi di sekolah. Dan membentuk Forum Pelajar Peduli Demokrasi sebagai keberlanjutan program P2P,” katanya.

Lalu ia menilai keterlibatan pelajar dalam pendidikan demokrasi menjadi langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai partisipasi, pengawasan, dan integritas sejak dini. Dengan adanya forum tersebut, harapannya pelajar dapat menjadi agen perubahan sekaligus mitra Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan demokrasi yang berkualitas.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif sendiri merupakan salah satu program unggulan Bawaslu. Terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu dan pemilihan.

Melalui program ini, Bawaslu berupaya membangun kesadaran kolektif masyarakat. Terutama agar turut aktif mengawasi setiap tahapan pemilu demi menciptakan proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.

Sementera itu, Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, Mimi Abriyani mengungkapkan. Kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 akan terlaksanakan pada 12 Mei 2026 secara daring. Kegiatan tersebut terselenggarakan oleh Bawaslu RI yang berpusat pada Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

“Kick off P2P akan terlaksana pada 12 Mei 2026 secara daring oleh Bawaslu RI. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi,” ujar Mimi Abriyani.