DPRD Tampung Aspirasi IKAPI terkait Krisis Literasi dan Tantangan Dunia Penerbitan

Bandar Lampung (Lampost.co) – Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Lampung menyoroti tantangan serius yang tengah dihadapi industri penerbitan.

Mulai dari menurunnya penjualan buku cetak, maraknya pembajakan dan penyaluran buku ilegal di marketplace. Bahkan perubahan pola konsumsi masyarakat akibat dominasi media sosial dan kecerdasan buatan (AI).

Hal tersebut tersampaikan dalam agenda Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Lampung saat IKAPI Lampung melakukan audiensi. Audiensi itu tersambut baik Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu di Ruang Fraksi PKS DPRD Lampung, Senin, 11 Mei 2026.

Ketua IKAPI Lampung, Ikhsanuddin menyampaikan bahwa transformasi digital memang tidak bisa terhindari. Namun buku tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga validitas pengetahuan. Terutama membangun budaya berpikir kritis saat derasnya arus informasi digital yang belum tentu terverifikasi.

Kemudian IKAPI Lampung mendorong agar Pemerintah Provinsi Lampung lebih serius memperkuat ekosistem literasi dan penerbitan daerah.

Termasuk melalui dukungan terhadap konten lokal, penguatan perpustakaan, kegiatan literasi sekolah dan festival buku. Serta ruang pembinaan bagi penulis muda dan komunitas literasi.

Perkembangan Dunia Teknologi

Selanjutnya Ikhsanuddin menilai, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, kemampuan membaca kritis dan budaya literasi masyarakat harus tetap terjaga. Menurutnya, buku masih menjadi medium pengetahuan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada arus informasi singkat yang beredar pada media sosial.

“Buku memiliki proses, ada penulis, editor, penerbit, dan pertanggungjawaban ilmiah maupun moral. Karena itu, penerbitan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengetahuan masyarakat,” ujar Ikhsanuddin.

Selain persoalan literasi, IKAPI Lampung juga menyoroti beratnya tantangan ekonomi industri penerbitan. Termasuk tingginya biaya distribusi dan potongan penjualan toko buku modern yang dinilai memberatkan penerbit lokal. Kondisi tersebut membuat banyak penerbit harus melakukan berbagai strategi agar tetap bertahan pada perubahan zaman.

Kolaborasi

Menanggapi aspirasi tersebut, Ade Utami Ibnu menyampaikan bahwa penguatan literasi tidak hanya berkaitan dengan budaya membaca. Tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi era digital.

“Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Penguatan literasi, penerbit lokal, dan konten daerah harus menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia di Lampung,” kata Ade Utami Ibnu.

Kemudian ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, sekolah, komunitas literasi, dan penerbit lokal. Ini agar budaya membaca dan menulis dapat tumbuh lebih kuat di tengah masyarakat.

Selanjutnya dalam pertemuan tersebut turut terbahas gagasan pengembangan program pembinaan penulis muda, lomba menulis berbasis konten lokal. Bahkan pendampingan komunitas literasi berbagai daerah di Lampung. Ini sebagai upaya mencetak generasi yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu menghasilkan karya dan gagasan.

Kemudian audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama. Terutama dalam mendukung pertumbuhan ekosistem literasi dan penerbitan daerah yang sehat. Serta adaptif, dan berpihak pada pengembangan kualitas generasi muda Lampung.