Pimpinan OPM Mayer Wenda Tewas Ditembak TNI Saat Penangkapan di Papua

Bandar Lampung (Lampost.co) — Prajurit TNI berhasil menewaskan salah satu tokoh utama Organisasi Papua Merdeka (OPM), Mayer Wenda alias Kuloi Wonda. Ia tewas dalam sebuah operasi penangkapan di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, pada Selasa (5/8/2025).

Mayer Wenda merupakan Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya. Sejak 2014, ia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) TNI. Saat pasukan TNI berusaha menangkapnya, Wenda justru melakukan perlawanan. Akibatnya, kontak senjata pun tidak terhindarkan.

Kontak Senjata di Lanny Jaya, Pimpinan OPM Gugur

Dalam siaran pers Kamis (7/8/2025), Mabes TNI menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Menurut keterangan resmi, Mayer Wenda tewas dalam baku tembak bersama satu orang lain yang diduga adiknya. Kedua orang itu tertembak saat proses penangkapan berlangsung.

Rekam Jejak Mayer Wenda, Buronan Sejak 2014

Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, menegaskan bahwa Wenda telah lama aparat cari. Selama ini, ia terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata di Papua. Berikut beberapa tindakannya:

• Penyerangan Mapolsek Pirime tahun 2012

• Pembunuhan anggota Polri di Tolikara tahun 2012

• Penghadangan patroli dan penembakan aparat keamanan di Lanny Jaya tahun 2014

Dengan rekam jejak seperti itu, jelas bahwa Wenda termasuk tokoh OPM yang sangat berbahaya dan menjadi target utama TNI.

TNI Komitmen Jaga Keamanan dan Kedaulatan NKRI

Mayjen Kristomei menegaskan bahwa seluruh tindakan terhadap kelompok separatis, prajurit TNI lakukan secara profesional dan terukur. Semua langkah TNI juga mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

Menurut Kristomei, keberhasilan operasi ini menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga keamanan masyarakat Papua. Selain itu, TNI juga terus hadir untuk memastikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa setiap tindakan prajurit TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata dilaksanakan secara profesional, terukur, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ujar Kristomei.