Putusan Mk

Golkar Nilai Ambang Batas Fraksi tak Bisa Gantikan Parliamentary Threshold

Golkar Nilai Ambang Batas Fraksi tak Bisa Gantikan Parliamentary Threshold

Lamban Pilkada

Oleh triyadi-isworo

03/02/2026

Jakarta (Lampost.co) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menilai usulan pembentukan ambang batas fraksi tidak bisa menjadi penggan...

Parliamentary Threshold 2,5 Persen Lebih Moderat

Parliamentary Threshold 2,5 Persen Lebih Moderat

Lamban Pilkada

Oleh triyadi-isworo

03/02/2026

Jakarta (Lampost.co) — Akademisi ilmu pemerintahan Achmad Baidowi menilai besaran parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesa...

PDIP Ingin Parliamentary Threshold Tetap Diperlukan

PDIP Ingin Parliamentary Threshold Tetap Diperlukan

Lamban Pilkada

Oleh triyadi-isworo

03/02/2026

Jakarta (Lampost.co) — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) t...

Status Tersangka Kasus PT LEB Dipertanyakan dalam Praperadilan

Status Tersangka Kasus PT LEB Dipertanyakan dalam Praperadilan

Lampung

Oleh Effran

06/12/2025

Bandar Lampung (Lampost.co) — Polemik penetapan tersangka terhadap Direktur PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB), M. Hermawan Eriadi, terus menghangat...

Pakar Sebut Mempertahankan Polisi Aktif di K/L Berpotensi Langgar Konstitusi

Pakar Sebut Mempertahankan Polisi Aktif di K/L Berpotensi Langgar Konstitusi

Nasional

Oleh Lulu

21/11/2025

Jakarta (Lampost.co) — Pakar hukum tata negara (HTN) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengkritik keras pernyataan sejumlah menteri ya...

Polri Tarik Pati dari Kementerian Usai Putusan MK Berlaku

Polri Tarik Pati dari Kementerian Usai Putusan MK Berlaku

Nasional

Oleh Lulu

21/11/2025

Jakarta (Lampost.co) — Polri menegaskan komitmen penuh menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 yang melarang anggo...

Berita Terkini