Prolegnas

Dorong Percepatan Pengesahan RUU MHA Menjadi Undang-Undang

Dorong Percepatan Pengesahan RUU MHA Menjadi Undang-Undang

Humaniora

Oleh ricky-marly

14/03/2026

Jakarta (Lampost.co) — Dorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat ...

Segera Sahkan UU PPRT untuk Lindungi Masyarakat dari Ancaman Krisis

Segera Sahkan UU PPRT untuk Lindungi Masyarakat dari Ancaman Krisis

Humaniora

Oleh ricky-marly

06/03/2026

Jakarta (Lampost.co) — Dorong pengesahan segera RUU PPRT menjadi undang-undang sebagai bagian dari merealisasikan amanah Konstitusi UUD 1945 unt...

Pilkada Langsung Tidak Mahal, Habiskan Anggaran Rp40 Ribu setiap Pemilih selama Lima Tahun

Pilkada Langsung Tidak Mahal, Habiskan Anggaran Rp40 Ribu setiap Pemilih selama Lima Tahun

Lamban Pilkada

Oleh triyadi-isworo

14/01/2026

Jakarta (Lampost.co) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012–2017, Ida Budhiati, menyebut biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Dae...

Pilkada via DPRD Berisiko Melemahkan Legitimasi Daerah

Pilkada via DPRD Berisiko Melemahkan Legitimasi Daerah

Lamban Pilkada

Oleh triyadi-isworo

14/01/2026

Jakarta (Lampost.co) – Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017, Ida Budhiati menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) melal...

DPD RI Ingin Dengar Suara Daerah sebelum Sikapi Isu Pilkada via DPRD

DPD RI Ingin Dengar Suara Daerah sebelum Sikapi Isu Pilkada via DPRD

Lamban Pilkada

Oleh triyadi-isworo

14/01/2026

Jakarta (Lampost.co) — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan mendengar suara masyarakat daerah terlebih dahulu. Sebelum memut...

Pemerintah Terbuka Tanggapi Wacana Pilkada via DPRD

Pemerintah Terbuka Tanggapi Wacana Pilkada via DPRD

Lamban Pilkada

Oleh triyadi-isworo

14/01/2026

Jakarta (Lampost.co) — Pemerintah menyatakan terbuka terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada). Termasuk kemungkinan men...

Berita Terkini