Opini

Dana BOSP KPPN Kotabumi Tersalur 96,89 Persen
KPPN Kotabumi sampai 31 Agustus 2023, telah menyalurkan Rp317,52 miliar atau 96,89% dana BOSP.
DAK Fisik pada KPPN Kotabumi hingga 27 Juni 2023 sebesar Rp33,6 miliar atau 9,17% dari total pagu Rp367 miliar.
Usaha ultra micro masih kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan.
Pajak menjadi salah satu sumber utama APBN maupun APBD. Berbagai program pembangunan hampir seluruhnya ditopang oleh penerimaan pajak.
ana Alokasi Umum (DAU) yang dikelola KPPN Kotabumi dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,02 triliun padacut off per 5 Mei 2023 telah terealisasi.
Pertumbuhan Belanja Negara pada KPPN Kotabumi hingga 14 April 2023 secara total menunjukan trend positif mencapai 8,8yoy dengan realisasi Rp1,7 triliu
Pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrument keuangan modern dan mendukung inklusi keuangan, meminimalisasi uang tunai yang beredar.
Sektor Pertanian di Provinsi Lampung masih menjadi sektor unggulan dengan peyerapan tenaga kerja sebesar 43.03 persen.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal bekerja keras menahan laju tekanan terhadap perekonomian nasional.
Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan sangat senang apabila pada tanggal 1 setiap bulannya sudah mendapat gaji bulanan
PERTUMBUHAN ekonomi nasional mengalami pengaruh sangat terasa dengan adanya pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan ditempuh pemerintah buat pemulihan.
Pemerintahan di era Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, begitu juga pada wilayah di Provinsi Lampung.
Ramadan penuh berkah karena semua aktivitas positif akan bernilai ibadah bahkan berlipat ganda. Berkah ramadan bisa dirasakan semua golongan.
Kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi sangat memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka penyalahguna narkotika.
Rabu pagi ini, sekitar pukul 10, ia terlelap abadi di Purwokerto, tiga bulan menjelang usia 79.
MUKTAMAR Nahdlatul Ulama di Lampung, 22—24 Desember, telah usai. Muktamar berlangsung sejuk dan khidmat sehingga berhasil membuat keputusan penting.
Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah pelaksanaan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
Rakernas dalam rangka menjalin silaturahmi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Nilai penting pertama adalah muktamar ini merupakan era penutup seabad NU.
Untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.