Disdikbud Lampung Tunggu Instruksi Pusat Soal Bahasa Portugis

Bandar Lampung (Lampost.co) — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menyatakan siap mendukung rencana pemerintah pusat untuk menambahkan Bahasa Portugis sebagai mata pelajaran di sekolah. Namun, langkah tersebut masih menunggu kebijakan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kepala Disdikbud Lampung Thomas Amirico mengatakan, hingga saat ini ketersediaan tenaga pengajar Bahasa Portugis di Lampung masih minim. Bahkan, belum ada universitas di daerah tersebut yang membuka program studi Bahasa Portugis.

“Penerapan kebijakan itu masih butuh persiapan, tapi intinya kami siap menjalankan arahan dan program dari Bapak Presiden,” ujar Thomas, Jumat, 24 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, jika kebijakan pengajaran Bahasa Portugis benar-benar diterapkan, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten di bidang tersebut.

“Kalau sekarang belum ada tenaga pengajarnya. Kampus di Lampung juga belum ada yang membuka jurusan Bahasa Portugis,” tambahnya.

Presiden Prabowo

Rencana pengajaran Bahasa Portugis di sekolah pertama kali disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut pengajaran Bahasa Portugis akan menjadi bukti penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil. Ia pun meminta Mendikti Brian Yuliarto serta Mendikdasmen Abdul Mu’ti untuk segera menindaklanjuti kebijakan tersebut.

“Saya akan memberi petunjuk kepada para menteri agar mulai mengajarkan Bahasa Portugis di sekolah-sekolah. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan Brasil dan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Thomas menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung menyambut positif dan siap beradaptasi dengan setiap kebijakan nasional di bidang pendidikan. Termasuk rencana penambahan Bahasa Portugis dalam kurikulum. Namun, ia menilai perlu waktu untuk menyiapkan tenaga pengajar, kurikulum, dan infrastruktur pendukung agar kebijakan tersebut bisa berjalan efektif.