Tks

107 TKS Distanakbun Bandar Lampung Pertanyakan Kejelasan Uang Makan
Lampung

107 TKS Distanakbun Bandar Lampung Pertanyakan Kejelasan Uang Makan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sebanyak 107 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pada Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Distanakbun) Kota Bandar Lampung mempertanyakan uang makan yang sampai saat ini tidak kunjung terdapat kejelasan. 

Pemkab Lamtin Perjuangkan TKS Perawat dan TKS Profesi Lain
Lampung

Pemkab Lamtin Perjuangkan TKS Perawat dan TKS Profesi Lain

SUKADANA (Lampost.co)--Pemkab Lampung Timur terus berupaya perjuangkan kesejahteraan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Perawat dan TKS Profesi Lain yang ada di Kabupaten Lampung Timur. 

Pemkab Pesibar akan Kurangi Tenaga Kontrak,  Terutama Yang Malas Bekerja
Lampung

Pemkab Pesibar akan Kurangi Tenaga Kontrak, Terutama Yang Malas Bekerja

KRUI (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) akan mengurangi tenaga kerja kontrak yang ada di lingkup Pemkab setempat. Hal itu berkaitan dengan penerimaan CPNSD yang akan segera dilaksanakan.  

Pemprov Lampung Berikan Insentif pada TKS Perawat di Way Kanan
Lampung

Pemprov Lampung Berikan Insentif pada TKS Perawat di Way Kanan

WAY KANAN (Lampost.co) -- Sebanyak 152 tenaga kerja sukarela (TKS) perawat di Kabupaten Way Kanan mendapatkan insentif dari Pemerintah Provinsi Lampung. Pemberian insentif diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Edward Antony mewakili Pemerintah Provinsi Lampung kepada perawat se-Kabupaten Way Kanan di Aula PKK, Selasa (26/6/2018).

Pemkab Lamteng Diminta Pikirkan Nasib TKS
Lampung

Pemkab Lamteng Diminta Pikirkan Nasib TKS

GUNUNG SUGIH (Lampost.co) -- Ratusan tenaga kerja sukarela (TKS) se-Lampung Tengah bakal terkena dampak kasus dari Puskesmas Rumbia. Pasalnya beredar kabar, ada larangan keras memungut dana dari para PNS penerima jaspel.

Kajati Pastikan Perkara TKS Siluman di Tanggamus Berlanjut
Lampung

Kajati Pastikan Perkara TKS Siluman di Tanggamus Berlanjut

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kejaksaan Tinggi Lampung serius membongkar adanya Tenaga Kerja Sukarela (TKS) siluman di Kabupaten Tanggamus. Pada Selasa (9/1/2018), Korps Adhyaksa ini kembali melakukan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai di kabupaten itu.

Beri Arahan Kepada Tenaga Honorer dan TKS, Bupati Pesisir Barat Minta Kejujuran Pegawai
Lampung

Beri Arahan Kepada Tenaga Honorer dan TKS, Bupati Pesisir Barat Minta Kejujuran Pegawai

KRUI (Lampost.co)--Sekitar ribuan tenaga kontrak dan ratusan honorer Kategori 2 (K2) berkumpul di Gedung Serbaguna (GSG) Selalaw Labuhan Jukung,  Kecamatan Pesisir Tengah,  Pesisir Barat, untuk mendapatkan pengarahan dan motivasi dari Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Selasa (9/1/2018). 

Pansus TKS Tanggamus Belum Bergerak Sejak Dibentuk
Lampung

Pansus TKS Tanggamus Belum Bergerak Sejak Dibentuk

KOTA AGUNG (Lampost.co)--Sejak terbentuk pada November 2017, Panitia Khusus tenaga kerja sukarela (TKS) Tanggamus belum melakukan gerakan apapun. Sementara pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terus melaksanakan proses penyidikan berkenaan dengan rekrutmen TKS Tanggamus di 2017.

Tim Saber Pungli Selidiki Dugaan Pungli TKS di Pringsewu
Lampung

Tim Saber Pungli Selidiki Dugaan Pungli TKS di Pringsewu

PRINGSEWU (Lampost.co)--Tim Sapu Bersih Pungutan Liar  (Saber Pungli) Polres Tanggamus mulai turun melakukan penyelidikan terkait adanya  isu pungutan liar dalam perekrutan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Pemkab Pringsewu. 
"Tim Saber Pungli atau Tipikor Polres Tanggamus sudah langsung turun hari ini ke Pemda Pringsewu terkait adanya pungli perekrutan TKS, dan yang jelas kita sudah berkoordinasi dengan Inspektorat terkait data jumlah TKS di Pringsewu, ini masih dalam penyelidikan,"ungkap Kanit Tipikor Polres Tanggamus, Ipda Ramon Zamora mewakili ketua tim Saber Pungli Kompol M. Budhi Setyadi, Rabu (6/12/2017).
Ia mengimbau bagi masyarakat di kabupaten Pringsewu yang mengetahui atau menjadi korban pungli dalam perekutan TKS maupun pelayanan lain untuk dapat mengadukan laporan langsung ke Tim Saber Pungli Polres Tanggamus melalui SMS/WA dengan nomor 0811790222, "Dan yang jelas kita siap untuk segera langsung bergerak menindak lanjuti laporannya,." ujar Ramon. 
Diketahui sebelumnya, Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kotaagung di Pringsewu berjanji akan mendalami terkait adanya ? isu pungutan liar (Pungli) perekrutan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Pemkab setempat. 
"Kita baru memperoleh informasi berita mau mendalami spesifik nya dahulu dech. Tapi, kalau memang ada pungli bisa diproses pidana. Kalau memang ada unsur timbulnya paksaan dijanjikan sesuatu, ujar kepala  Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kotaagung di Pringsewu, Rolando saat dihubungi Lampost.co.
Menurut Rolando, bahwa yang melaksanakan pejabat sudah jelas itu harus digali dahulu faktanya dan beritanya seperti apa terkait adanya  isu Pungli perekrutan TKS di lingkungan Pemkab setempat. 

RAPBD Tanggamus 2018 dengan Catatan Soal TKS
Lampung

RAPBD Tanggamus 2018 dengan Catatan Soal TKS

KOTA AGUNG (Lampost.co)--Rancangan APBD Tanggamus 2018 berhasil disahkan dengan catatan pandangan fraksi. Catatan tersebut berkenaan dengan penganggaran honorarium nonPNS daerah/TKS sebesar Rp61,7 miliar bagi 5.428 orang, Selasa (5/12/2017).

DPRD Tanggamus Gelar Rapat Internal Terkait Batalnya Paripurna Pengesahan APBD 2018
Lampung

DPRD Tanggamus Gelar Rapat Internal Terkait Batalnya Paripurna Pengesahan APBD 2018

KOTA AGUNG (Lampost.co)--Badan Musyawarah DPRD Tanggamus menggelar rapat konsultasi pimpinan menindaklanjuti batalnya sidang paripurna pengesahan APBD Tanggamus tahun anggaran 2018. Polemik tenaga kerja sukarela (TKS) Tanggamus dalam penyusunan APBD ini tampaknya kian memanas, hal itu terlihat dari sistem pengamanan kantor DPRD yang melibatkan aparat kepolisian.
Wakil Ketua DPRD Tanggamus, Rusli Soheh, mengatakan bahwa rapat banmus ini dalam rangka mencari solusi agar APBD Tanggamus 2018 dapat disahkan. Sementara hingga pukul 15.30 belum ada keputusan menyikapi polemik TKS yang menjadi pemicu batalnya sidang paripurna pada Kamis (30/11) lalu.
"Kami akan mencoba untuk memperhalus soal TKS dengan harapan APBD Tanggamus bisa cepat disahkan. Sebab anggaran ini merupakan hajat orang banyak, khususnya warga Tanggamus," kata Rusli, Senin (4/12/2017).
Bentuk catatan soal honorarium non PNSD/TKS akan diupayakan diubah untuk lebih diperhalus. Tetapi masih dalam koridor hukum dan memperhatikan advis pemerintah provinsi tentang TKS. Sehingga kedua belah pihak dapat menerima dan seluruh kegiatan pembangunan yang tercantum dalam APBD Tanggamus bisa berjalan. 
"Kami akan coba untuk memperhalus  tapi bukan berarti tanpa catatan, tetap ada itu. Sebab sangat disayangkan jika proses pengesahan APBD Tanggamus 2018 ikut molor seperti APBD perubahan kemarin," katanya.

DPRD Tanggamus Minta TKS Dibatasi
Lampung

DPRD Tanggamus Minta TKS Dibatasi

KOTA AGUNG -(Lampost.co)--DPRD Tanggamus meminta agar jumlah penerima honorer tenaga kerja sukarela (TKS) dibatasi pada angka 4.830 dalam anggaran APBD tanggamus 2018. Hal itu sesuai dengan advis pemerintah provinsi dan upaya menghindari kesalahan dikemudian hari. 
Wakil Ketua DRPD Rusli Soheh sekaligus anggota Badan Anggaran (Banang) menjelaskan,  bahwa penyebab batalnya sidang pengesahan paripurna APBD tanggamus 2018 pada Kamis (30/11) dikarenakan persoalan TKS. Pada rapat finalisasi penyelarasan Banang menolak tegas permintaan pihak eksekutif berkenaan dengan jumlah penerima honorerTKS agar tidak dibatasi. 
"Rapat finalisasi berlangsung alot karena eksekutif memaksakan kehendaknya agar honorarium non PNSD/TKS tidak dibatasi.  Rapat ini dimulai dari pukul 14:30 sampai dengan 23:00," jelasnya,  Minggu (3/12/2017).
Pada prinsipnya,  lanjut Rusli, Banang sepakat dengan anggaran yang sudah diusulkan bagi honorerTKS sebesar Rp61,7 miliar tetapi dengan catatan penerimanya dibatasi, yaitu sebanyak 4.830. Bukan 5.428 TKS seperti yang diminta oleh pihak pemda.  Sebab tidak ada dasar yang diserahkan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk dijadikan alasan penambahan, seperti analisis beban kerja atau kebutuhan. 
"Di sekretariat DPRD tanggamus sendiri ada 147 TKS, dan mereka binggung ketika ditanya apa saja yang dikerjakan. Ini,  kan sudah tidak logis, " katanya. 
Jalan tengah yang diberikan oleh Banang agar jumlah TKS dibatasi 4.830 tidak diterima oleh pihak TAPD. "Waktu dilontarkan hal itu agar APBD bisa disahkan, TAPD yang dipimpin Plt. Bupati menyatakan tidak bisa menerima. Akhirnya sidang batal digelar, " terangnya. 
Ketua Pantia Khusus (Pansus)  TKS DPRD Tanggamus Hajin M Umar mengatakan bahwa dirinya mendaatkan informasi jika Plt. Bupati Tanggamus Samsul Hadi menolak untuk menghadiri sidang paripurna jika jumlah TKS dibatasi. "Saya dapat informasi kalau Plt.  Bupati menolak hadir jika honor untuk TKS dibatasi. Kalau DPRD sendiri sudah siap dan korum untuk sidang," ujarnya.
Sementara Plt. Bupati Tanggamus Samsul Hadi menyatakan bahwa pihaknya tetap membatasi jumlah TKS namun bukan sesuai dengan apa yang diungkapkan Banang.  "TKS adalah milik eksekutif seharusnya batasan itu kami sendiri yang membuat," katanya. 
Sedangkan permintaan Banang soal anilisis beban kerja,  Samsul Hadi mengatakan bahwa alasan ini terlalu diada-ada.  Sebab setiap tahun akan ada pegawai yang pensiun dan perlu diganti agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.  "Jumlah TKS setiap tahun berkembang. Dan,  jumlah ini sudah sesuai kebutuhan," ujarnya.  

Soal Tenaga Kerja Sukarela, DPRD Tanggamus Audensi ke Kemenpan RB
Lampung

Soal Tenaga Kerja Sukarela, DPRD Tanggamus Audensi ke Kemenpan RB

KOTA AGUNG (Lampost.co)-- Belum ada payung hukum yang bisa dijadikan dasar pengangkatan pegawai honorer di semua instansi. Hal ini merupakan hasil koordinasi DPRD Tanggamus di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta pada Jumat (24/11).
Menurut keterangan Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, kedatangan rombongan diterima oleh bagian humas Kemenpan RB, Wasito. Bahwa hingga saat ini belum ada payung hukum berkenaan pengangkatan tenaga honorer. Sementara soal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) masih menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur juklak juknis mekanisme pengangkatannya.
"Ditegaskan, P3K ini bukan pengganti status untuk tenaga honorer. P3K merupakan status pegawai yang direkrut oleh pemerintah pusat dan melalui proses seleksi selayaknya perekrutan pegawai ASN," jelasnya, Senin (27/11/2017).
Menyikapi polemik TKS di Tanggamus, DPRD sudah membentuk panitia khusus (pansus). Tujuan pansus untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya mengenai TKS, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam upaya penyelesaiannya. Tetapi dikarenakan masih dalam agenda penyusunan RAPBD 2018 yang harus diselesaikan pada akhir November maka Pansus TKS belum bergerak. 
 

TKS Kesehatan Dapat Bantuan Rp1,6 Miliar
Lampung

TKS Kesehatan Dapat Bantuan Rp1,6 Miliar

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sebanyak 1600 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit se-Provinsi Lampung mendapat bantuan Rp1,6 miliar dari pemerintah Provinsi Lampung. Bantuan itu diserahkan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri pada acara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Senin (27/11/2017).

Soal TKS, Kejati Periksa Kepala BKD Tanggamus 
Lampung

Soal TKS, Kejati Periksa Kepala BKD Tanggamus 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kepala Kejasaan Tinggi Lampung, Syafrudin, membenarkan adanya laporan masyarakat masuk ke Kejaksaan mengenai dugaan penyelewengan anggaran di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupatan Tanggamus.

Sepakat Soal TKS, DPRD Tanggamus Jadwalkan Sidang Paripurna
Lampung

Sepakat Soal TKS, DPRD Tanggamus Jadwalkan Sidang Paripurna

KOTA AGUNG (Lampost.co)--DPRD Tanggamus akan kembali menggelar sidang paripurna penandatangan kesepakatan KUPA PPAS Perubahan 2017 pada Senin, 16 Oktober 2017.
Rapat paripurna dijadualkan setelah ditemukan titik temu antara pimpinan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada saat dilaksanakan konsultasi.

Dewan Minta Penerima Honorer TKS Harus Disebutkan
Lampung

Dewan Minta Penerima Honorer TKS Harus Disebutkan

KOTA AGUNG--DPRD Tanggamus tetap akan mematuhi saran dari pemerintah provinsi (pemprov) dalam penyusunan APBD Perubahan 2017, yaitu membayarkan honorer bagi 4.830 tenaga kerja sukarela (TKS). Sementara anggaran yang mesti dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setiap bulannya sekitar Rp4,2 miliar.

Soal TKS, DPRD Tanggamus Patuhi Rekomendasi Pemprov
Lampung

Soal TKS, DPRD Tanggamus Patuhi Rekomendasi Pemprov

KOTA AGUNG (Lampost.co)--PEMERINTAH Kabupaten Tanggamus dinilai salah menerjemahkan keputusan Badan Anggaran saat rapat pembahasan KUPA PPAS Perubahan 2017, Senin (25/9). Dalam hal ini Pemkab setempat beranggapan Badan Anggaran meluluskan pembayaran honorer bagi TKS di luar dari 4.830 yang telah diberikan SK pada 2016.
Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, ada tiga poin yang telah ditetapkan sebelum pimpinan rapat mengetok palu. Ketiga poin itu meliputi tidak ada penambahan anggaran honor TKS dalam KUPA PPAS Perubahan 2017 sesuai saran Pemerintah Provinsi Lampung.
Kemudian, terkait selalu ada perubahan mengenai data jumlah TKS yang diberikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanggamus, urusan teknis soal pembayaran honor TKS diserahkan kepada eksekutif dengan memperhatikan advis pemprov.
“Poin terakhir, dalam penganggaran harus mematuhi segala aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, ketiga poin inilah yang menjadi kesimpulan dari hasil rapat pembahasan kemarin," ujarnya, Selasa (26/9/2017).
Mengenai pembayaran honorer TKS diserahkan kepada eksekutif karena inilah merupakan hal teknis dan menjadi domain pemkab. Hal itu dikarenakan BKPSDM Tanggamus memberikan informasi TKS yang selalu berubah. Pada awalnya BKPSDM menyebutkan jumlah TKS Tanggamus 2016 4.830 yang kemudian dianulir menjadi 4.540.
“Begitu pula dengan jumlah total TKS di 2017 yang awalnya 5.444 diubah menjadi 5.586. Karena jumlah yang selalu berubah inilah, kami serahkan urusan teknis itu kepada eksekutif. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan advis provinsi, bahwa tidak ada penambahan jumlah pembayaran honor TKS," kata dia.
Saat rapat pembahasan, Kabid Mutasi BKPSDM Tanggamus Gunawan mengatakan jumlah TKS di 2016 yakni 4.540. Tapi karena ada sebagian TKS yang belum terima SK bupati, tapi sudah menerima honor dari APBD. Sejak awal 2017, pihaknya telah mengeluarkan SK sebanyak 1.046 TKS. Dengan demikian, berdasarkan data terakhir di BKPSDM, jumlah total TKS di Tanggamus 5.586.
"Dari 1.046 ini, belum bisa dijelaskan secara perinci antara yang lama dan yang baru. Ada sebagian TKS yang belum dapat SK Bupati tetapi sudah terima honor, kemudian kami koordinasikan hal ini dengan pihak SKPD agar dibuatkan SK," kata dia.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tanggamus Hilman Yoscar menjelaskan pihaknya menganggarkan dan sebesar Rp65 miliar selama tahun 2017 berdasarkan dari data dari BKPSDM.