Suap

Bos Hyundai Tersangka Suap Bupati Cirebon
Hukum

Bos Hyundai Tersangka Suap Bupati Cirebon

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan General Manager Hyundai Engineering Construction Herry Jung dan Direktur PT King Properti Sutikno tersangka kasus suap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Keduanya diduga memberikan hadiah buat Sunjaya.

Imam Nahrawi Mohon Diri dari Kemenpora
Nasional

Imam Nahrawi Mohon Diri dari Kemenpora

Jakarta (Lampost.co): Imam Nahrawi berpamitan kepada staf dan pegawai Kemenpora. Kemarin, Imam ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Imam Nahrawi Menyempatkan Salat di Kemenpora
Nasional

Imam Nahrawi Menyempatkan Salat di Kemenpora

Jakarta (Lampost.co): Imam Nahrawi mampir ke kantor Kemenpora. Dia hendak berpamitan setelah ditetapkan sebagai tersangka dan meletakkan jabatan Menpora.

Imam Nahrawi Meletakkan Jabatan
Nasional

Imam Nahrawi Meletakkan Jabatan

Jakarta (Lampost.co): Imam Nahrawi meletakkan jabatan. Dia mundur sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, setelah menjadi tersangka kasus suap dana hibah di KONI.

Imam Nahrawi Berharta Rp22 Miliar
Nasional

Imam Nahrawi Berharta Rp22 Miliar

Jakarta (Lampost.co): Menpora Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penyaluran bantuan dari Kemenpora pada KONI 2018 dan gratifikasi. Imam diduga menerima gratifikasi sebanyak Rp26,5 miliar melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Imam Otomatis Kehilangan Jabatan Menpora
Nasional

Imam Otomatis Kehilangan Jabatan Menpora

Jakarta (Lampost.co): Imam Nahrawi otomatis kehilangan jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga, setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Imam terjerat kasus dugaan suap dana hibah.

Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka
Nasional

Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka

Jakarta (Lampost.co): Menpora Imam Nahrawi ditetapkan menjadi tersangka. Imam terjerat kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora pada KONI 2018.

Fuad Amin Tutup Usia
Nasional

Fuad Amin Tutup Usia

Surabaya (Lampost.co): Fuad Amin Imron tutup usia. Mantan Bupati Bangkalan yang berstatus tahanan Lapas Kelas 1 Surabaya, Porong, Sidoarjo, itu meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Surabaya, Senin, 16 September 2019.

Direktur Pemasaran PTPN III Ditahan
Nasional

Direktur Pemasaran PTPN III Ditahan

Jakarta (Lampost.co): Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Pemasaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, I Kadek Kertha Laksana‎. Tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi gula itu mendekam di bui untuk 20 hari pertama.

KPK Tantang Pakde Karwo Berani Datang
Nasional

KPK Tantang Pakde Karwo Berani Datang

Jakarta (Lampost.co): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pakde Karwo, demikian Soekarwo disapa, akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.

Impor Bawang Putih Pakai Suap DPR Bikin Mendag Bingung
Nasional

Impor Bawang Putih Pakai Suap DPR Bikin Mendag Bingung

JAKARTA (Lampost.co) -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku belum mengetahui secara utuh kasus tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait impor bawang putih.

Penerima Suap Proyek SPAM Lampung Divonis 6 Tahun
Lampung

Penerima Suap Proyek SPAM Lampung Divonis 6 Tahun

JAKARTA (Lampost.co) -- Terdakwa dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengerjaan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Provinsi Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare divonis enam tahun penjara. Vonis Hakim tersebut lantaran Anggiat terbukti secara sah menerima suap dan gratifikasi.

Menteri Agama Dituding Terima Suap
Nasional

Menteri Agama Dituding Terima Suap

JAKARTA (Lampost.co) --  Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebut Menteri Lukman Hakim Saifuddin terbukti menerima uang dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanudin, sebesar Rp70 juta. Uang itu diberikan bertahap.
 
"Menimbang dengan pertimbangan hukum di atas, perbuatan terdakwa Haris Hasnaudin memberi sejumlah uang kepada saksi Romi (Romahurmuziy) dan Lukman melalui Herry ajudannya dari kurun waktu 6 Januari-9 Maret 2019, yang mana perbuatan terdakwa masing-masing berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, dan perbuatan yang satu dan lain tidak terlalu lama, menurut majelis hakim perbuatan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut dan dilanjutkan," ujar Hakim Ketua Hastopo di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta, Rabu, (7/8/2019).
 
Hakim Hastopo mengatakan berdasarkan fakta hukum yang ada, Haris memberikan uang kepada kepada Romi Rp5 juta pada 6 Januari 2019 dan Rp25 juta pada 6 Februari 2019. Haris juga memberikan uang kepada Lukman Rp50 juta di Hotel Mercure Surabaya pada 1 Maret 2019, dan Rp 20 juta di Tebu Ireng, Jombang, pada 9 Maret 2019, melalui ajudan Lukman, Herry Purwanto. 
 
Hakim Hastopo menyebut uang itu diberikan karena Lukman mengangkat Haris sebagai Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur. "Menimbang pertimbangan di atas majalis hakim berpendapat pemberian uang oleh Haris kepada saksi Romahurmuzzi dan Lukman Hakim Saifuddin yang mana pemberian uang tersebut terkait dengan terpilihnya, dan diangkatnya terdakwa Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut majelis hakim unsur memberi sesuatu dalam perkara a qou telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa," tegas Hakim Hastopo.
 
Haris telah divonis dua tahun penjara dan denda Rp 150 juta dengan subsider tiga bulan penjara. Haris dinilai secara sah melakukan suap kepada Romi dan Lukman.

Penyuap Proyek Air Minum Dituntut Empat Tahun Penjara
Nasional

Penyuap Proyek Air Minum Dituntut Empat Tahun Penjara

JAKARTA (Lampost.co)-- Empat orang penyuap proyek air minum dituntut empat tahun penjara. Mereka dinilai terbukti menyuap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 
  
"Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan," kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) I Wayan Riana saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2019). 
 
Keempat orang tersebut adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma; Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka dituntut hukuman penjara empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta.  
 
Meski begitu ada perbedaan subsider kurungan. Budi Suharto diganjar subsider enam bulan kurungan, sedangkan Lily, Irene, dan Yuliana diganjar empat bulan kurungan.
  
Mereka diduga terlibat perkara suap proyek pembangunan SPAM milik Kementerian PUPR. Selain keempat penyuap, KPK menetapkan empat orang lain sebagai tersangka karena menerima uang suap.
 
Mereka adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I Donny Sofyan Arifin.
 
Total barang bukti yang diamankan KPK adalah uang Rp3,3 miliar, SGD23.100, dan US$3.200. Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. 
  
Sementara itu, dua proyek lain yang juga diatur lelangnya ialah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diatur sedemikian rupa agar dimenangkan PT WKE dan PT TSP. 
  
Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan US$22 ribu. Sementara itu, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima Rp170 juta.
 
 

Romi Diduga Atur Banyak Jabatan di Kemenag
Nasional

Romi Diduga Atur Banyak Jabatan di Kemenag

JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi) mengatur banyak jabatan sentral di Kementerian Agama (Kemenag). Romi disinyalir melakukan cawe-cawe jabatan di beberapa kantor Kemenag daerah selain Jawa Timur. "Iya, banyak yang lain, bukan cuma Jatim tapi juga di tempat lain," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Uang Ratusan Juta Disita dari Ruang Menteri Agama
Lampung

Uang Ratusan Juta Disita dari Ruang Menteri Agama

JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Uang itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang menjerat eks Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi).

KPK Sebut Kasus Lobi DAK Lamsel sama dengan Kasus Mustafa  
Lampung

KPK Sebut Kasus Lobi DAK Lamsel sama dengan Kasus Mustafa  

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Dana Alokasi Khusus yang berhasil dilobi oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan dimanfaatkan untuk fee proyek setelah didapatkan oleh Pemda setempat. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menafik bahwa saat ini lembaga anti rasusah telah melakukan penyelidikan di Kementrian PUPR terkait banyaknya dugaan suap untuk mendapatkan proyek. 
 
"Kita sebetulnya di Jakarta itu tengah menangani perkara DAK ada di Kementerian Keuangan itu luar biasa ternyata ada beberapa kepala Daerah mengurus itu, salah satunya perkaranya ini (Zainudin Hasan) termasuk juga yang Lampung tengah," ujar JPU KPK, Ali Fikri. 
 
"Ini fakta ya soal Mustafa itu ada uang sekitar Rp100 Miliar yang terkumpul salah satunya untuk itu mengurus DAK sama seperti kasus di Lampung Selatan sekarang ini, uang-uang terkumpul digunakan untuk ngurus DAK," ujar Ali Fikri. 
 
"Kitakan akan mencari lebih dalam soal ini apakah uang itu berhenti di DPR RI atau untuk melobi kementerian. Langkah kami ke arah sana nantinya," kata dia. 
 

KPK Tetapkan Lagi 7 Tersangka Suap di Lamteng
Lampung

KPK Tetapkan Lagi 7 Tersangka Suap di Lamteng

JAKARTA (Lampost.co)--Belum tuntas masa penahanan Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa terkait OTT suap anggota dewan, kini KPK kembali menjeratnya lewat pengembangan perkara suap di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Ada 7 orang tersangka yang ditetapkan KPK, Mustafa, dua pengusaha dan empat anggota dewan.

Kasus Zainudin Hasan, Monopoli Kekuasan Cukup Signifikan
Kriminal

Kasus Zainudin Hasan, Monopoli Kekuasan Cukup Signifikan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Peneliti Hukum Universitas Lampung, Yusdianto menilai perkara suap atau penerimaan uang dari fee proyek yang dilakukan Bupati Nonaktif Kabupaten Lampung Selatan, Zainudin Hasan, merupakan kejahatan yang memonopoli. Menurut Yusdianto, Zainudin Hasan berperan disemua lini.
 
Selaku kepala daerah kata Yusdianto, Zainudin Hasan melakukan penyala guna anggaran untuk memperkaya dirinya sendiri selaku pejabat tertinggi didaerah tersebut. Hal berikutnya ada aspek menerima suap dari rekanan dan orang kain yang mengalir langsung kepada kepala daerah.

Sidang Perdana Zainudin Hasan Digelar 17 Desember
Lampung

Sidang Perdana Zainudin Hasan Digelar 17 Desember

JAKARTA (Lampost.co)-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa sidang perdana Bupati Lampung Selatan nonaktif
Zainudin Hasan (ZH) akan digelar di Pengadilan Negeri Lampung pada Senin (17/12/2018).