Sengketa

Kasus Penyerobotan Lahan di Tanggamus, LBH khawatir Pemerintah Lain Bakal Latah
Lampung

Kasus Penyerobotan Lahan di Tanggamus, LBH khawatir Pemerintah Lain Bakal Latah

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung Kodri Ubaidillah mendukung adanya penghentian sementara, pembangunan jembatan Way Tebu II, di Kabupaten Tanggamus.
Pasalnya, dari informasi yang ia dapat terjadi polemik dugaan Penyerobotan tanah oleh Pemkab setempat.
LBH Bandar Lampung berkaca dari beberapa perkara yang mereka dampingi, misalanya pasar Griya, adanya power dari pemerintah seakan-akan mengabaikan hak-hak warga. Hal tersebut akan menjadi preseden buruk, dan khawatir akan diikuti oleh pemkab/Pemkot hingga Pemprov Lampung.
"Dalam prosesnya pemerintah diberikan kewenangan pada UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tapi Pemerintah tidak boleh latah, sewenang-wenang," ujarnya di kantor LBH Bandar Lampung, Jumat (26/7/2019).
Menurut Kodri, sesuai dengan UU nomor 2  tahun 2012 tentang pengadaan tanah, pihak Pemkab Tanggamus harus memenuhi 4 langkah terlebih dahulu.
Pertama di tahap perencanaan, harus sesuai dengan tata ruang wilayah, keduaa di tahap persiapan, Pemkab dalam penentuan lokasi harus melakukan identifikasi pengusaaan tanah, sosialisasi pemanfaatan tanah hingga musyawarah ganti rugi, sampai ditemukannya kesepakatan.
Ketiga tahap pelaksanaan, nantinya lokasi yang akan dilakukan harus diukur atau dilaksanakan pemetaanya oleh lembaga terkait yakni BPN.
Keempat yakni pelepasan, yaitu adanya perjanjian atau kesepakatan yang diikuti dengan pembayaran ganti rugi tanah.
"Jika keempat itu enggak dilakukan, tentunya ada dugaan Penyerobotan tanah, nanti jadinya yang lain bisa ikutan," katanya.
Pemkab Tanggamus harus bijak dengan menjalankan semua tahap tersebut, dan mengambil langkah bijak guna kebaikan bersama.
"Jika tidak kunjung dilaksanakan, tentunya harus dihentikan dulu pembangunannnya," kata alumnus FH Unila itu.

Sengketa, Aparat Hentikan Sementara Pembangunan Jembatan Way Tebu II
Lampung

Sengketa, Aparat Hentikan Sementara Pembangunan Jembatan Way Tebu II


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Khawatir terjadi polemik berkelanjutan, Polres Tanggamus menghentikan sementara pembangunan jembatan Way Tebu II, atau Way Pring, pada Jumat (26/7/2019).
Jembatan tersebut memang sudah dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten setempat melalui rekanan, sejak seminggu lalu, namun tersandung masalah dugaan penyerobotan lahan, dengan pelapor Iis Devita selalu anak pemilik lahan.
"Kami terpaksa menghentikan proyek jembatan itu sampai persoalan hukum di Polda Lampung selesai," ujar Kasatreskrim Polres Tanggamus Mewakili Dirreskrimum Polda Lampung Kombespol M. Barly, Jumat (26/7/2019).
Penghentian tersebut dikarenakan dilidiknya laporan dugaan penyerobotan lahan, oleh Pemkab Tanggamus dengan pelapor Iis Devita. "Perkara tersebut dilidik di Polda," katanya.
Sementara pihak keluarga pelapor Dede Supriyadi mengatakan langkah yang diambil oleh Polres Tanggamus tepat, lantaran masih ada polemik masalah pembebasan lahan, dan dugaan penyerobotan lahan, sehingga tidak bisa sembarangan membangun. "Langka Polisi tepat, saya terimakasih," katanya. 
 

Mediasi Sengketa Lahan Lapangan Sepakbola Bumidaya Temui Jalan Buntu
Lampung

Mediasi Sengketa Lahan Lapangan Sepakbola Bumidaya Temui Jalan Buntu

KALIANDA (Lampost.co)--Mediasi dalam sengketa kepemilikan Lapangan Sepak bola dan Pasar Tradisional Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, temui jalan buntu. Pihak oknum warga yang mengaku pemilik sah aset desa itu akan menempuh jalur hukum. 
Hal tersebut terungkap saat mediasi sengketa lahan aset Desa Bumidaya di ruang kerja Camat Palas, Jumat (19/7/2019). Dalam mediasi itu hadir Camat Palas Rika Wati bersama Uspika dan Sumiri selaku partner Tim Advokat dari Mo'on (oknum warga pemilik lahan). 
Sumiri mengatakan permasalahan sengketa tersebut sudah beberapa kali terjadi dan hanya diselesaikan di tingkat Kecamatan. Adapun permasalahan terjadi pada 1984, 2012 dan 2017.
"Jadi, permasalahan tanah Pak Mo'on ini kebetulan sudah beberapa kali terjadi. Tapi, hanya mentok diselesaikan di tingkat Kecamatan. Dan tahun ini Pak Mo'on kembali ingin mengambil haknya," kata dia.
Dia mengaku pihaknya akan terus melanjutkan permasalahan sengketa kedua lahan tersebut. Sebab, kliennya memiliki surat sah atas kepemilikan kedua lahan itu. Bahkan, ada 12 orang yang sudah dipersiapkan sebagai saksi.
"Pada 1975 Bapak Radix Sujono orang yang katanya memberikan hibah tanah itu ke desa, sebelumnya ada perundingan dengan Pak Mo'on soal bagi hasil aset tanah itu. Tapi sejauh ini tidak ada. Untuk itu, dia ingin mengambil haknya atas kedua lahan," katanya. 
Sumiri mengaku pihaknya akan mendampingi klien dari Mo'on akan melanjutkan ke jalur hukum. "Permasalahan ini akan kami bawa ke Mapolres Lamsel atas dasaf penyerobotan lahan," kata dia.
Sementara itu, Kapolsek Palas Iptu M. Sari Akip mengatakan pihaknya mempersilahkan bila kasus ini diselesaikan melalui jalur hukum, yakni Pengadilan Negeri. Meski demikian, pihaknya tetap meminta kedua lahan itu biarkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
"Kalau lapangan biarkan dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Begitu pula dengan pasar. Silahkan saja tempuh jalur hukum. Nanti biar pengadilan yang akan menentukan," kata dia yang diamini Pjs Kepala Desa Bumidaya Septa Oksal Gunawan.
Terpisah, Rika Wati mengatakan pihaknya berharap permasalahan tersebut bisa diselesaikan di tingkat desa atau tingkat Kecamatan. Namun, jika permasalahan itu tidak bisa diselesaikan, maka silahkan ajukan gugatan di Pengadilan Negeri. 
"Tapi, alangkah baiknya kalau permasalahan ini diselesaikan di desa atau dikecamatan. Karena kedua lahan itu sudah lama dimanfaatkan masyarakat Desa Bumidaya," katanya. 

Material di Lapangan Sepak Bola Tuai Prote Warga Bumidaya, Palas
Lampung

Material di Lapangan Sepak Bola Tuai Prote Warga Bumidaya, Palas

KALIANDA (Lampost.co)--Aksi penurunan material yang diduga dilakukan oknum warga di tengah Lapangan Sepakbola Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, menuai protes dari puluhan masyarakat setempat.
Adanya tumpukan material di tengah lapangan tersebut membuat masyarakat yang mayoritas kaum pemuda langsung berkumpul dan meminta tanah urukan itu segera disingkirkan. 
Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, material berupa tanah itu diduga sengaja diturunkan oleh oknum warga yang mengaku pemilik sah Lapangan tersebut, yakni Mo'on. 
Pjs Kepala Desa Bumiday,a Septa Oksal Gunawan, mengatakan masyarakat setempat protes lantaran tidak terima atas adanya tumpukan meterial tanah yang diturunkan ditengah Lapangan Sepak Bola tersebut. Sebab, masyarakat menilai lapangan itu milik aset desa untuk kegiatan olahraga.
"Kami aparat desa sudah berkomunikasi dengan Pak Sumiri selaku Partner Tim Advokat dari Pak Mo'on agar tidak melakukan tindakan memprovokasi. Kami juga meminta tumpukan tanah itu segera bersihkan. Sebab, masyarakat kami tidak terima dengan aksi penuruan material itu," katanya, Rabu (17/7/2019).
Dia mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan mediasi bersama pihak Mo'on untuk mencari solusi atas sengketa lahan lapangan sepak bola dan pasar tradisional Desa setempat. Jika dalam mediasi tidak ditemukam solusi, maka dipersilakan untuk menempuh jalur hukum. 
"Secepatnya kami akan mediasikan. Kalaupun nanti tidak ada solusinya tentang permasalahan kedua lahan itu, silahkan bagi oknum siapapun untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan," kata dia. 
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Desa Bumidaya, Abdul Kusnan mengatakan para pemuda dan masyarakat setempat mempersilakan bagi oknum yang mengaku pemilik sah agar dapat menempuh jalur hukum. Sebab, mereka menilai kedua lahan tersebut milik aset desa.
"Kami baru mengetahui saat tumpukan tanah itu sudah ditengah lapangan. Silahkan oknum warga yang mengaku menempuh jalur hukum. Yang jelas, kami hanya meminta tumpukan itu dibersihkan dan bisa digunakan kembali kegiatan olahraga," kata dia.
Sementara itu, Sumiri selaku Partner Tim Advokat dari Mo'on saat belum bisa dihubungi. Sebab, nomor ponsel miliknya dalam keadaan tidak aktif. 

Dituding Serobot Tanah Warga untuk Bangun Jembatan, Pemkab Tanggamus Dilaporkan
Lampung

Dituding Serobot Tanah Warga untuk Bangun Jembatan, Pemkab Tanggamus Dilaporkan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Diduga melakukan penyerobotan tanah, beberapa pihak dari Pemkab Tanggamus dilaporkan ke Polda Lampung. 
Pelaporan tersebut terkait pembangunan sepihak jembatan Way Pring di Pekon Banjar Negri, Kecamatan Gunung Alif, Tanggamus. Tak tanggung-tanggung, Bupati Tanggamus Dewi Handayani, Kepala Dinas PUPR Riswanda JA, Bowo Nugroho Kabid Dinas PUPR selaku PPK, Camat Setempat Hardasah, Mantan kurang way Pring, Wahyudi.
Mereka dilaporkan atas dugaan menduduki lahan tanpa izin, pemalsuan dokumen, dalam nomor laporan LP/B-990/VII/2019/SPKT Polda Lampung, pada Selasa 16 Juli 2016, oleh pelapor Iis Devita selaku keluarga pemilik tanah tersebut
"Ada sekitar 139 meter luas tanah yang diserobot, kalau nanti bakal di talud juga kemuningkina bisa 500-an meter," kata Dede Supriadi, kerabat pemilik tanah, di Mapolda Lampung, Selasa (16/7/2019).
Kejadian bermula, ketika pada tanggal 9 Mei 2019 keluarga pemilik tanah kaget, kalau sudah ada material pengerjaan proyek di lahan mereka tanpa pemberitahuan, atau sepihak. Saat ini pengerjaan jembatan way Pring tersebut sudah masuk ke tahap 10 %.
"Kita cek kok bisa, terus mantan lurah yang waktu itu masih lurah (Wahyudi), bilang ke kita kalau dia yang bakal tanggung jawab," katanya.
Tak berselang lama, pihak keluarga diminta bertemu oleh pihak Pemkab Tanggamus, untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan atau rembuk Pekon.
"Pak sekda pun sudah ketemu kita dan minta maaf, tapi tiga minggu berselang engggak ada kepastian dari penyerobotan lahan kita, kami selaku warga negara sebenarnya mau kok kalau menghibahkan, orang tua kita aja sudah menghibahkan sebagian lahannya ke Pemkab, kan ada jembatan di dekatnya yang sekarang jadi jalur motor itu dari hibah tanah orang tua kami," paparnya.
Lantas pihak kelurga sempat menyomasi Pemkab Tanggamus. Kemudian diadakan pertemuan pada 2-3 Juli di Jakarta. Disepakati kalau bakal ada pengukuran ulang, pihak pelapor jugalah yang berkoordinasi dan mengeluarkan biaya untuk pengukuran ulang lahan tersebut. Lanjut Dedi  Pemkab menyebutkan kalau nantinya setelah di ukur ulang, akan ada tim aprassial, kemudian misal dibutuhkan anggaran untuk ganti rugi, akan dibahas di APBD-P 2019 atau anggaran tahun sebelumnya. Tapi, hingga saat ini tak ada kejelasan dari Pihak Pemkab Tanggamus.
"Semestinya kan harus  melakukan sosialisasi, bermusyawarah akan ada pemakaian lahan, kami mendukung pemerintah kok membangun tapi jangan dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan," ungkapnya.
Sementara berdasarkan pemantauan Lampost.co di Pemkab Tanggamus, jembatan tersebut dibangun dengan pagu  anggaran 3,86 miliar dan dikerjakan oleh PT Citra Mulia Karya Mandiri. Nama proyek tersebut yakni "pembangunan jembatan Way Tebu II Ruas Ciherang Way Pring, Kecamatan Pugung.

Pemuda Bumidaya Larang Lapangan Sepak Bola Dibangun
Lampung

Pemuda Bumidaya Larang Lapangan Sepak Bola Dibangun


KALIANDA (Lampost.co)--Sejumlah Tokoh pemuda Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, melarang bila lapangan sepak bola desa setempat didirikan bangunan. Bahkan, para pemuda siap menghentikan aktivitas penurunan material bangunan diatas lahan aset milik desa tersebut. 

Lapangan Sepakbola dan Pasar Tradisional Desa Bumidaya Disegel Oknum Warga
Lampung

Lapangan Sepakbola dan Pasar Tradisional Desa Bumidaya Disegel Oknum Warga

KALIANDA (Lampost.co)--Tanah lapangan sepakbola dan Pasar Tradisional Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, disegel oknum warga setempat. Bahkan, oknum warga yang mengaku sebagai pemilik sah atas kedua lahan aset desa setempat itu mengancam akan dibangun dalam lima hari kedepan.

Mahfud MD : Keputusan MK Sudah Final dan Mengikat
Nasional

Mahfud MD : Keputusan MK Sudah Final dan Mengikat

MAHKAMAH Konstitusi telah menolak gugatan sengketa Pilpres 2019 oleh pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (27/6/2019) malam. Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mengatakan putusan itu sudah final dan mengikat.

Sah, MA Putuskan Afferi Pemilik 7,85 Hektare Tanah di Way Halim
Lampung

Sah, MA Putuskan Afferi Pemilik 7,85 Hektare Tanah di Way Halim

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sengketa tanah seluas 7,85 hektare di Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung akhirnya tuntas.
Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa tanah tersebut sah sebagai milik Afferi, warga Perumahan Villacitra, Bandar Lampung melalui putusan Nomor 174 K/Pdt/2019 yang dibacakan Majelis Hakim pada 20 Februari 2019 lalu.
"Tadi saya sudah mengambil salinan putusannya ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, yang disertai cap basah," kata Afferi saat dihubungi Lampost.co, Senin (24/6/2019) sore
Langkah selanjutnya, ujar Afferi, pihaknya sedangkan berkoordinasi dengan pihak PN untuk mengosongkan lokasi tersebut sesuai putusan MA.
Menurut Afferi, pengosongan itu tidak ada masalah lagi karena lokasinya memang sudah kosong, tinggal sisa-sisa bangunan. "Cuma nantinya tetap harus dipastikan oleh juru sita di lokasi," ujar Afferi.
Di lokasi, Afferi juga telah memasang pemberitahuan bahwa sertifikat atas nama PT WHP bernomor (Hak Guna Bangunan) SHGB No. 1192/Prm beserta surat-surat, akta-akta otentik ataupun dibuat di bawah tangan yang berada di atas sertifikat tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah dinyatakan batal demi hukum oleh PN Tanjungkarang dengan No Perkara 68/PdtG/2017/PN.Tjk, dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan putusan No.174K/PDT/2019 tertanggal 20 Februari 2019.
Dalam kasus tersebut, Afferi selaku penggugat melawan Tommy Sanyoto, Direktur PT Way Halim Permai sebagai tergugat I; Lindawati, warga Bandar Lampung sebagai tergugat II; dan tergugat lain.
Perkara itu didaftarkan ke PN Tanjungkarang pada 27 April 2017 di bawah perkara Perdata No. 68/PDT.G/PN.TGK/2017. Dalam sidang putusan di PN Tanjungkarang, Selasa (21 November 2017), hakim menetapkan bahwa penguasaan tanah oleh para tergugat yaitu lahan bersertifikat HGB 14/KD, yang telah berganti blanko sertifikat HGB No. 1192 prm sebagai blanko pengganti sertifikat HGB 14/KD di Kelurahan Way Halim seluas 78.537 meter persegi adalah perbuatan melawan hukum.
PN menyatakan batal demi hukum segala surat-surat, akta-akta baik yang otentik maupun di bawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak penggugat atas objek sengketa.
Karena itu, para tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki tanah yang menjadi objek sengketa tersebut harus segera mengosongkan lahan tersebut untuk diserahkan kepada penggugat.
Ternyata, tergugat melakukan perlawanan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang. Tetapi, PT menyatakan gugatan terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) melalui putusan Nomor 31/PDT/2017/PT TJK. tanggal 17 April 2018. 
"Hasilnya, NO. Tidak berperkara," ujar Afferi. Artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.
Kemudian, Afferi mengajukan kasasi pada Mei 2018 yang akhirnya perkara itu diputuskan oleh MA pada 20 Februari 2019 yang dibacakan oleh ketua majelis hakim Prof. Dr. Takdir Rahmadi dengan anggota Maria Anna Samiyati dan Dr. Muhammad Yunus Wahab.

Kedua Pihak Sengketa Tanah Tol di Natar Hendaknya Bermusyawarah
Lampung

Kedua Pihak Sengketa Tanah Tol di Natar Hendaknya Bermusyawarah

KALIANDA (Lampost.co)-- Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan Sismanto menyatakan agar sengketa lahan di wilayah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar tidak berlarut-larut hendaknya kedua belah pihak bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. "Ini alternatif lain selain mereka saling bersengketa di pengadilan, bisa saja musyawarah kedua pihak yang bersengketa, dari pada sama-sama menunggu uang ganti rugi (UGR)-nya. Sebab, selesainya perkara bisa setahun hingga 3 tahun baru beres," ujar Sismanto, Jumat (15/3/2019) lalu.

Warga Desa Sumberrejo Unjuk Rasa ke BPN Lamtim
Lampung

Warga Desa Sumberrejo Unjuk Rasa ke BPN Lamtim

SUKADANA (Lampost.co)--Ratusan warga Desa Sumberrejo yang tergabung dalam Organisasi Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Lampung Timur, Selasa (12/3/2019), berunjuk rasa di depan Kantor ATR/BPN kabupaten setempat.

Ini Kesimpulan Sidang LBH Soal Penggusuran Pasar Griya Sukarame
Lampung

Ini Kesimpulan Sidang LBH Soal Penggusuran Pasar Griya Sukarame

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pemerintahan Kota Bandar Lampung dinilai mengabaikan fakta persidangan terkait penggusuran pasar Griya Sukarame yang dilakukan Pemerintahan kota Bandar Lampung, hal ini diungkapkan Kadiv Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, Kodri Ubaidillah, usai sidang kesimpulan di PN Tanjungkarang, Selasa (12/3/2019).

Simpul Temui Gubernur Lampung Soal Sengketa Tanah
Lampung

Simpul Temui Gubernur Lampung Soal Sengketa Tanah

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Serikat Mahasiswa dan Pemuda Lampung (Simpul)  ini (6/3/2019) sekitar pukul 16:00 WIB  menyampaikan aspirasinya kepada lembaga eksekutif.

Pemprov Diminta Selesaikan soal Tapal Batas Nawangsewu-Sri Way Langsep
Lampung

Pemprov Diminta Selesaikan soal Tapal Batas Nawangsewu-Sri Way Langsep

PRINGSEWU (Lampost.co)--Camat Banyumas, Kabupaten Pringsewu, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera menyelesaikan tapal batas wilayah antara Pekon Nusawungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dan Kampung Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah.

Penantian Warga Sungkai-Bungamayang Tanpa Tepian Perjuangkan Haknya
Feature

Penantian Warga Sungkai-Bungamayang Tanpa Tepian Perjuangkan Haknya

KOTABUMI (Lampost.co)-- Pahit dan getir dirasakan warga akibat keserakahan oknum-oknum yang berlindung di balik perusahaan oleh masyarakat di 12 desa dan 3 Kecamatan Sungkai-Bunga Mayang. Bagaimana tidak persero yang berlabel plat merah milik pemerintah kuat dugaan menyerobot lahan kehidupan hingga beberapa generasi disana. 

Staf Presiden RI Janji Selesaikan Sengketa di PTPN VII
Lampung

Staf Presiden RI Janji Selesaikan Sengketa di PTPN VII

KOTABUMI (Lampost) -- Staf Kepresidenan Republik Indonesia berjanji selesaikan sengketa tanah ulayat warga Sungkai Bunga Mayang dalam waktu tidak lama lagi. 

Andi Surya Sebut HPL Panjang Pidada dan Way Dadi Bisa Dibatalkan
Lampung

Andi Surya Sebut HPL Panjang Pidada dan Way Dadi Bisa Dibatalkan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) --Terkait konflik lahan warga masyarakat dengan pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT. Pelindo di Kecamatan Panjang Pidada dan Pemerintah Provinsi Lampung di Way Halim Way Dadi, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 secara spesifik tidak menyebutkan adanya Hak Pengelolaan Lahan, demikian dijelaskan Senator Lampung, Andi Surya ketika menyikapi persoalan HPL Way Dadi dan Pelindo Panjang Pidada.

Sidang Sengketa Lahan STAI Tulangbawang Digelar 
Lampung

Sidang Sengketa Lahan STAI Tulangbawang Digelar 

PANARAGAN (Lampost.co)-- Sengketa tanah seluas 1000 meter persegi di jalan lintas timur km 19, Cahyorandu, Kecamatan Pagardewa kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang kini telah didirikan gedung Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tulangbawang memasuki sidang ke empat di Pengadilan Negeri Tulangbawang, Senin (22/10/2018).

Sengketa Tanah Belum Usai, Muncul Dugaan Penggelapan CSR
Lampung

Sengketa Tanah Belum Usai, Muncul Dugaan Penggelapan CSR

GUNUNG SUGIH (Lampost.co) -- Persoalan antara manajemen PT.Elders Indonesia dengan sejumlah warga di Kampung Terbanggisubing, Kecamatan Gunungsugih, Lamteng, bertambah panjang. Pasalnya, sengketa tanah belum selesai, sudah muncul persoalan baru berupa laporan dugaan penggelapan dana CSR.