Ruu-Ketahanan-Keluarga

Dianggap Prokapitalis, Klasika Minta Presiden Keluarkan Perppu Cabut Omnibus Law
Lampung

Dianggap Prokapitalis, Klasika Minta Presiden Keluarkan Perppu Cabut Omnibus Law

Rancangan Undang-undang Omnibus Law yang banyak menuai kontra telah resmi berlaku.

Pengesahan RUU Ciptaker Dinilai Abaikan Nasib Buruh
Nasional

Pengesahan RUU Ciptaker Dinilai Abaikan Nasib Buruh

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi undang-undang tak memihak kepentingan buruh.

DPR Setop Pembahasan RUU HIP
Nasional

DPR Setop Pembahasan RUU HIP

 Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dihentikan.

Pemerintan Penentu Nasib Pembahasan RUU HIP
Nasional

Pemerintan Penentu Nasib Pembahasan RUU HIP

Kalau pemerintah enggak mengirim (surpres) otomatis setop ini (pembahasan RUU HIP).

Sahkan UU PDP untuk Lindungi Data Pribadi
Covid-19

Sahkan UU PDP untuk Lindungi Data Pribadi

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus segera disahkan.

RUU Ciptaker Berpotensi Renggut Hak Buruh Perempuan
Nasional

RUU Ciptaker Berpotensi Renggut Hak Buruh Perempuan

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyebut Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) berpotensi merugikan hak buruh perempuan.

RUU Ciptaker Diusulkan Diubah Menjadi Kemudahan Berusaha dan Investasi
Nasional

RUU Ciptaker Diusulkan Diubah Menjadi Kemudahan Berusaha dan Investasi

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengusulkan nama Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) diganti.

Mahasiswa 'Serbu' Gedung DPRD Lampung Tolak RUU Omnibus Law
MetroTV Lampung

Mahasiswa 'Serbu' Gedung DPRD Lampung Tolak RUU Omnibus Law

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi pemuda di Bumi Ruwai Jurai mendatangi Kantor DPRD Provinsi Lampung.

Walhi Menolak RUU Cipta Kerja!
Buras

Walhi Menolak RUU Cipta Kerja!

Walhi secara tegas menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan alasan tidak berpihak pada lingkungan hidup dan partisipasi publik.