Jakarta (Lampost.co): DPR mengalah. Parlemen akhirnya menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Jakarta (Lampost.co): Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai DPR tidak mementingkan kualitas dalam penyusunan sejumlah undang-undang dan rancangan undang-undang. Lucius meragukan kualitas sejumlah undang-undang yang dikebut.
 
"Pembahasan RUU yang ngebut oleh DPR bersama pemerintah menjelang akhir periode ini ibarat aksi balapan liar. Semua seperti tak terkendali," kata Lucius, Minggu, 22 September 2019.
 
Formappi mencatat sejumlah rancangan UU dikebut oleh DPR dan pemerintah tanpa mempertimbangkan kualitas, yakni Revisi UU KPK, Revisi UU MD3, Rancangan KUHP, dan Revisi UU Pemasyarakatan. Sejumlah beleid menimbulkan penolakan dari publik lantaran dianggap bermasalah.

Bandar Lampung (Lampost.co): RUU KPK telah resmi menjadi UU pada Selasa, 17 September 2019 lalu pada rapat DPR-RI bersama badan eksekutif dalam waktu sehari. Banyak pihak yang menganggap pengesahan cenderung terburu-buru. Hal tersebut memicu banyak penolakan oleh berbagai pihak di Jakarta.

JAKARTA (Lampost.co) -- Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dinilai hanya menambah berat beban anggaran. Sebab, kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertambah dari lima menjadi 10 orang.

YOGYAKARTA (Lampost.co)-- Para aktivis perempuan dari berbagai aliansi di Yogyakarta mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan di DPR agar mekanisme penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan bisa dilakukan utuh. 
 
"RUU ini sudah didesak untuk disahkan sejak lima tahun terakhir kami khawatir mandeg dan tidak dibahas," kata aktivis Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY), Ika Ayu di sela aksi memperingati Hari Perempuan Internasional di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Jumat (8/3/2019) sore. 
 
Menurut Ika, kehadiran UU Pencegahan Kekerasan Seksual sangat penting karena ia menilai saat ini penanganan kasus kekerasan masih belum berpihak pada hak-hak penyintas.  Penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak optimal, menurut dia, semakin terihat pada kasus-kasus yang menimpa perempuan berkebutuhan khusus. 
 
"Pengalaman kami dalam menangani kasus kekerasan seksual, teman-teman difabel menjadi kelompok yang kerentanannya dua kali lebih rentan," kata Ika. 
 
Ia berharap melalui pengesahan RUU tersebut akan muncul skema perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan. 
 
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk sebagai prioritas nomor urut 1 dalam Prolegnas 2016 dengan pemrakarsa DPR RI. Pada 6 April 2017 RUU itu kemudian diputusakn sebagai RUU inisiatif DPR. 
 
Anggota Divisi Penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Meila Nurul Fajriyah mengatakan keberadaan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual menjadi harapan berbagai persoalan kekerasan perempuan bisa terakomodasi oleh negara. 
 
Regulasi itu mendesak untuk segera diratifikasi karena menurut Meila jumlah kasus kekerasan seksual semakin meningkat dengan bentuk kekerasan yang semakin beragam.  "Tren kekerasan seksual masih cukup tinggi karena modelnya terus berkembang. Kalau dulu sebatas pemerkosaan dan KDRT, sekarang sudah masuk ke ranah internet dan media. Perempuan bisa terstigma dan dieksploitasi seksual lewat media," kata Meila. 
 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Wiyanti Eddyono menilai banyak kasus pemerkosaan yang sulit dibuktikan secara hukum karena bangunan hukum pidananya yang dinilainya masih bermasalah. Ia mencatat hanya 10 persen kasus kekerasan seksual yang diproses di kepolisian dan tidak lebih separuhnya yang dilanjutkan atau divonis di pengadilan. 
 
Menurut dia, kerap kali dalam kasus pemerkosaan selalu menempatkan perempuan dalam posisi bersalah (victim blaming) atas insiden pemerkosaan yang dialami. Hal itu, menurut dia, dipengaruhi oleh bangunan budaya di Indonesia yang lebih mengutamakan pihak laki-laki karena dinilai lebih rasional.

JAKARTA (Lampost.co)-- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong rancangan undang-undang (RUU) perlindungan data pribadi dan berharap dapat segera diputuskan pada tahun ini. 
 
"Sekarang Kominfo bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya sudah mendorong RUU perlindungan data pribadi dan sekarang sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019," ujar Tenaga Ahli Menteri Bidang Literasi Digital dan Tata Kelola Internet Kominfo Donny BU kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/2/2019). 
 
Donny menjelaskan regulasi yang terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia belum mencapai titik yang lebih dapat melindungi masyarakat. "Sekarang memang ada peraturan yang melindungi data pribadi, namun masih di level peraturan menteri yang dianggap oleh pihak-pihak masih bersifat sektoral dan dianggap kurang komprehensif," katanya. 
 
Maka dari itu, menurut Tenaga Ahli Kominfo itu, diharapkan RUU perlindungan data pribadi dapat segera diputuskan agar bisa memberikan perlindungan yang komprehensif. "Harapannya dalam waktu yang tidak lama lagi sepanjang 2019, harusnya sudah bisa diputuskan kita punya undang-undang perlindungan data pribadi. Dengan demikian kita memiliki perlindungan yang komprehensif," katanya. 
 
Koalisi Perlindungan Data Pribadi berharap DPR dan Pemerintah menetapkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai bagian dari prioritas Program Legislasi Nasional 2019. 
 
Dengan masuknya RUU Perlindungan Data Pribadi ke Prolegnas 2019 ini diharapkan bisa mempercepat proses perancangan, perumusan, dan pembahasan RUU tersebut. 

JAKARTA (Lampost.co)--Rancangan undang-undang (RUU) tentang kebidanan telah rampung dibahas. Pemerintah dengan perwakilan seluruh fraksi di Komisi IX DPR sepakat melanjutkan RUU Kebidanan ini ke rapat paripurna.

JAKARTA (Lampost.co)-- Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rida Hesti Ratnasari menyampaikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) seharusnya lebih preventif menata perilaku untuk menutup pintu-pintu kekerasan dan kejahatan seksual. “Perempuan yang dianggap rentan dilindungi dengan menegakkan penataan perilaku yang bermartabat dan memelihara tubuh sesuai aturan Sang Pencipta,” kata Rida dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (2/1/2019).

JAKARTA (Lampost.co) -- Rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (16/10/2018), menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU usulan inisiatif DPR.  

JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sepakat dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan yang kini sedang digodok di Badan Legislasi DPR. Pasalnya, RUU tersebut masih mencantum-kan ketentuan bahwa penyadapan harus mendapat izin dari lembaga peradilan.

JAKARTA (Lampost.co)--Revisi Undang-undang (RUU) Penyiaran masih belum juga rampung. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berniat memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk duduk bersama menjelaskan konsep hybrid multiplexing yang diusulkan pemerintah.

JAKARTA (lampost.co) -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menginisiasi tiga rancangan undang-undang. Salah satunya, RUU Daerah Kepulauan. RUU Daerah Kepulauan dinilai perlu untuk mendorong daerah kepulauan berkembang.