Rutan

Polres Tanggamus Gelar Pengecekan Kesehatan Tahanan
Lampung

Polres Tanggamus Gelar Pengecekan Kesehatan Tahanan

KOTA AGUNG (Lampost.co) -- Dalam menjalankan pengawasan lingkup rumah tahanan, Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polres Tanggamus melakukan pengecekan kesehatan para tahanan penghuni Rutan Polres Tanggamus, Kamis, 3 Oktober 2019.

Bupati Pesisir Barat Beri Remisi Kepada 80 Napi
Lampung

Bupati Pesisir Barat Beri Remisi Kepada 80 Napi

KRUI (Lampost.co) -- Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menyerahkan remisi kepada 80 narapidanasebaai rangkaian perigatan HUT ke-74  RI di Rutan Kelas II B Kui Pesisir Tengah, Sabtu (17/8/2019).

Mobil Tahanan Kejari Kotabumi Terbalik, 13 Tahanan Terluka
Lampung

Mobil Tahanan Kejari Kotabumi Terbalik, 13 Tahanan Terluka

KOTABUMI (Lampost.co) -- Mobil tahanan Kejaksaaan Negeri Kotabumi, Lampung Utara, yang mengakut belasan narapidana terbalik di Jalan Ratu Alamsyah Perwira Negara, persisnya di depan Rumah Makan Ibu Mar, Kelurahan Kelapatujuh, Kamis (1/8/2019) sekitar pukul 16.30. Tak ada korban jiwa, tapi insiden menyebabkan 13 tahanan terluka.

Polres Lampung Utara-Rutan Kelas II B Kotabumi Teken Kerja Sama
Lampung

Polres Lampung Utara-Rutan Kelas II B Kotabumi Teken Kerja Sama

KOTABUMI (Lampost.co) -- Dalam rangka pengedalian dan perawatan serta pemeliharaan tahanan, Polres Lampung Utara dan Rutan Kelas II B Kotabumi menjalin kerja sama. 

LBH Bandar Lampung Diskusi soal Kelebihan Kapasitas LP dan Rutan 
Lampung

LBH Bandar Lampung Diskusi soal Kelebihan Kapasitas LP dan Rutan 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Kelebihan kapasitas di 16 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (rutan) kanwil Kemenkumham Lampung masih menjadi Polemik. 
 
Berdasarkan data dari Website Ditjenpas per 26 Juli 2019, total ada 8.826 Napi dan tahanan yang ada di Lampung, sedangkan kapasitas hanya 5.348. Dari 16 LP dan rutan, hanya lembaga Pembinaan Khusus anak kelas II yang tidak overcrowded. 
 
Karena itu, LBH Bandar Lampung mengadakan diskusi dengan tema "overcrowding Lapas dan Rutan, negara wajib memanusiakan manusia" pada Jumat (26/7/2019). Acara tersebut dihadiri perwakilan Kepolisian, Kanwil Kemenkumham Lampung, Bapas Kanwil Kemenkumham Lampung, hingga akademisi dari FH Unila. 
 
Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan, pihaknya menangani 49 Perkara, dengan tingkatan pidana biasa atau pidana ringan, dan para tersangka menjadi narapidana. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung overkapasitas, sehingga dengan kondisi yang tak layak, hak asasi manusia di LP atau rutan bisa terabaikan. Bahkan bisa saja proses administrasi, menyebabkan para napi tahan atau pelaku overstay. 
 
"Makanya kita berharap pertama, perlu adanya upaya restoratif justice, dalam artian pemidanaan merupakan jalan terakhir, harus ada penyelesaian perkara diluar pidana, untuk perkara Ringan, khusunya perkara anak ini ditingkatkan provinsi, kemudian memang harus ada penyempurnaan hukum formil manapun materil, kayak RUU KUHP, kan dalam penyidikan jaksa dan hakim sudah dilibatkan dari Awal, untuk menentukan perkara layak naik atau tidak, ini sifatny Nasional," ujarnya. 
 
Dalam diskusi tersebut berbagai aspek penyebab tingginya angka napi dan LP. Yakni, Tingginya angka pidana yang ditindak oleh kepolisian, tidak berbanding dengan jumlah atau kapasitas lapas, kemudian masih ditemukannya ada pencandu/pemakai Narkoba yang divonis. 
 
Namun yang jadi fokus utama ternyata dan terkuak dalam diskusi tersebut adalah pementasan Kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Faktor ekonomi yang menyebutkan tingginya upaya kriminalitas, dengan dalih butuh uang yang instan, khususnya kasus C3, dan peredaran narkoba. 
 
Kabid Pembinaan dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Lampung Muhammad Mulyana mengatakan polemik tersebut memang tak bisa dibebankan ke Kanwil Kemenkumham Lampung saja melainkan harus komperhensif bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. 
 
Sementara perwakilan dari Polda Lampung Kompol Saiman Fitri selaku Kasubbid Rahwat Dittahti Polda Lampung mengatakan hal overkapasitas pun sama dialami mereka. 
 
"Tiap tahun tahanan di Polda juga bertambah, apalagi ini oeprasi sikat kan baru selesai, rata-rata tiap Polres ada 40 pelaku, nambah lagi itu," katanya. 
 
Polisi pun juga memang sudah mengedepankan upaya-upaya pencegahan, Seperti sambang atau rembuk Pekon, mendorong tokoh adat untuk memberikan arahan, ke para pelaku pidana, hingga mendorong assement Narkoba bagi para pengguna. 
 
"Upaya-upaya kayak tidak membawa ke ranah hukum pidana anak, Babinkamtibmas dan Babinsa gencar sosialisasi guna penekanan pidana, sudah berjalan semua," katanya. 
 
Pakar Hukum Pidana Eko Raharjo mengatakan, harus segera dibentuk produk peraturan perundangan-undangan yang komperhensif, merehabilitasi para pecandu daripada memidanakan, mengoptimalkan pidana alternatif seperti denda dan kerja sosial, mendorong amanat KUHAP yakni, setiap kabupaten dan kota harus memiliki lapas dan rutan, hingga merevisi PP 29 tahun 2012 tentang Remisi, yang dinilai menyulitkan. Kemudian peningkatan akses bantuan hukum hingga Pemenuhan sarana prasarana di LP. 
 
"Harusnya ada kebiasaan perkara anak, perkara ringan, pemakai narkoba, itu tidak dipidanakan, pakai upaya-upaya penal non litigasi, kemudian benar, muaranya penentasan Kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, guna menekan angka kriminalitas," paparnya. 
 

Ombudsman : Layanan Kesehatan Tahanan Jangan Dibedakan
Nasional

Ombudsman : Layanan Kesehatan Tahanan Jangan Dibedakan

JAKARTA (Lampost.co)-- Ombudsman RI menyebut Rumah Tahanan Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta Selatan terbilang sebagai tempat yang layak dan apik untuk tahanan. Ini kali pertama Ombudsman menyidak Rutan Kejagung. “Ini merupakan pemantauan perdana kami. Dari segi tempat bagus dan oke, cerah, ventilasi juga bagus,” kata Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala di Rutan Kejagung, Jakarta, Sabtu (8/6/2019). Saat menyidak, Adrianus menemukan ada musala hingga tempat berolahraga berupa gym untuk tahanan.

OB Dipukuli dan Diduga Diminta Bayar Uang Kamar di Rutan  
Lampung

OB Dipukuli dan Diduga Diminta Bayar Uang Kamar di Rutan  

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- OB warga Suka Jaya Tanjungkarang Barat, diduga menjadi korban penganiayaan sesama narapidana, bahkan diduga ia diminta uang untuk bayar kamar. 
 
Hal tersebut diungkapkan oleh orang tuanya Taufiq (38 tahun) saat berada di ruang jurnalis Mapolresta Bandar Lampung. 
 
Taufiq mengatakan anaknya saat ini berada di blok B 21, Rutan Way Hui. Sang anak, merupakan terpidana narkoba, dengan vonis 5 tahun 2 bulan, dan baru menjalani kurungan 1 tahun. 
 
"Anak saya, sering dimintain uang Rp50 ribu sampai Rp500 ribu untuk sewa kamar. Tarifnya Rp50 ribu itu satu hari. Jadi kalau seminggu, bisa Rp500 ribu," katanya di Mapolresta Bandar Lampung, Senin (22/4/2019). 
 
OB menjadi korban Penganiayaan sesama napi, yakni Agus Bom, Sigit, dan Apong, karena masalah hutang piutang. OB memiliki utang Rp30 juta dengan ketiga orang itu. Hutang pun sempat dicicil, hingga tersisa Rp11,5 juta, namun anaknya kerap dipukuli jika napi tersebut meminta uang bayaran. Diduga tiga napi tersebut juga dibantu oleh petugas sipir untuk menganiaya OB. 
 
"Hari ini aja anak saya lagi mau di bon mau dipukulin sama si Sigit dengan petugas juga, anak saya nge-WA, anak saya juga enggak kuat karena dianiaya terus, sampe mau bunuh diri, kalau bisa dipindahin," katanya. 
 
Taufiq pun menujukan ke awak media, percakapannya dengan sang anak, dan juga percakapan sang anak dengan para napi, via WhatsApp. 
 
Kepala Rutan Way Hui, Roni, membantah tuduhan Taufiq atas dugaan anaknya yang menjadi korban penganiayaan sesama napi dan oknum sipir, karena anaknya berinisal OB terlilit hutang. 
 
"Udah saya cek pak. Beritanya gak benar, Yang bersangkutan udah diperiksa tidak ada pemukulan. Anaknya sehat-sehat aja," ujar Roni, Senin (22/4/2019). 
 
Roni juga membantah adanya isu penarikan uang untuk sewa kamar, yakni Rp50 ribu per hari. Bahkan, OB juga sudah membuat pernyataan bahwa informasi yang beredar tidak benar. 
  
"Tidak benar itu semua pak, Orang tuanya saya minta ke rutan untuk lihat anaknya, tidak apa-apa, gak ada penarikan uang, anaknya sudah kita tanya langsung, bahkan yang bersangkutan juga sudah klarifikasi bahwa itu semua tidak benar," katanya.  
 
 
 
  
 

Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan, Rutan Menggala Gelar Tanam Pohon
Lampung

Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan, Rutan Menggala Gelar Tanam Pohon

MENGGALA (Lampost.co) -- Rumah Tahanan (Rutan) Kelas ll B Menggala, Tulangbawang menanam pohon dalam rangka menyambut hari bakti pemasyarakatan ke-55, Jumat (22/3/2019).

Pimpin Lapas Rajabasa, Syafar Pudji akan Jalankan Getting to Zero Halinar
Lampung

Pimpin Lapas Rajabasa, Syafar Pudji akan Jalankan Getting to Zero Halinar

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Meningkatkan peraturan yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 1 Rajabasa, Bandar Lampung menjadi tujuan utama dari Syafar Pudji Rochmadi sebagai kepala yang baru menggantikan Sudjonggo.  

KPU Pesisir Barat Sosialisasi ke Rutan Krui
Politik

KPU Pesisir Barat Sosialisasi ke Rutan Krui

KRUI (Lampost.co)--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesisir Barat menjelang Pilpres dan Pileg 17 April 2019, memberikan sosialisasi ke warga binaan narapidana dan tahanan di Rutan kelas IIB Krui, kamis (21/2). 

Memulihkan Integritas LP
Tajuk Lampung Post

Memulihkan Integritas LP

LEMBAGA pemasyarakatan (LP) adalah tempat melaksanakan sistem pemasyarakatan. Tujuannya membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang sudah ia perbuat.

Ketahuan Simpan Alat Komunikasi, 19 Narapidana LP Rajabasa Diberi Sanksi
Lampung

Ketahuan Simpan Alat Komunikasi, 19 Narapidana LP Rajabasa Diberi Sanksi

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Usai melakukan razia dengan tim Kamtibmas Kanwil Kemenkumham Lampung, Kepala LP Kelas IA, Rajabasa, Bandar Lampung Sujonggo telah memberikan sanski terhadap napi, yang terbukti memiliki berbagai barang yang dilarang, mulai dari ponsel, alat pengisi daya ponsel dan benda-benda lainnya.

Cegah Peredaran Narkoba dan Alat Komunikasi, Kepala LP Gunungsugih Pimpin Razia Hunian Napi
Lampung

Cegah Peredaran Narkoba dan Alat Komunikasi, Kepala LP Gunungsugih Pimpin Razia Hunian Napi

GUNUNG SUGIH (Lampost.co)--Guna mencegah peredaran narkoba dan memberantas penyalahgunaan telepon seluler atau alat komunikasi sekaligus menegakkan aturan, seluruh kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Gunungsugih dirazia, Jumat (8/2/2019).

Kadivas Kemenkumham Larang Sipir Bawa Alat Komunikasi ke Blok Tahanan
Lampung

Kadivas Kemenkumham Larang Sipir Bawa Alat Komunikasi ke Blok Tahanan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kepala Divisi Permasyarakatan (Kadivas) Kanwil Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi mengatakan pihaknya bakal melakukan pelarangan bagi para sipir untuk membawa ponsel atau alat komunikasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Alat Komunikasi Marak di LP, Ini Kata Kadivpas Lampung
Lampung

Alat Komunikasi Marak di LP, Ini Kata Kadivpas Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Penggunaan alat komunikasi berupa ponsel di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) belakangan ini banyak bermunculan, terutama yang disalahgunakan oleh narapidana untuk berbuat jahat.

Kepala Rutan dan CPNS Rutan Krui Hadiri Janji Kinerja 2019
Lampung

Kepala Rutan dan CPNS Rutan Krui Hadiri Janji Kinerja 2019

 
BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Kepala Rutan Kelas IIB Krui Beni Nurrahman dan sembilan CPNS menghadiri Apel Janji Kinerja 2019 dalam upaya meningkatkan Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Lampung.  Apel Janji Kinerja dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Utami, Senin (14/1/19).
 
Bertempat di lapangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung dihadiri oleh pejabat struktural Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, Kepala UPT dan seluruh CPNS Kanwil Lampung, turut hadir pula Porkopinprov serta Ombudsman perwakilan Lampung.
 
Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly dalam sambutan yang dibacakan Sri Puguh mengatakan menteri mengapresiasi capaian Kemenkumham wilayah Lampung di tahun 2018. Serta diharapkan dapat meningkat di tahun 2019 ini.

Disdukcapil Krui Lakukan Perekaman KTP-El di Rutan
Lampung

Disdukcapil Krui Lakukan Perekaman KTP-El di Rutan

KRUI (Lampost.co)--Kepala Rutan Krui Beni Nurrahman menyampaikan apresiasinya kepada Disdukcapil kabupaten itu. Perekaman KTP dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pesisir Barat terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Krui, Kamis (10/1/2019).

Lapas Kotaagung Bangun Ruang Tunggu Berbasis HAM dan Pendaftaran Online
Lampung

Lapas Kotaagung Bangun Ruang Tunggu Berbasis HAM dan Pendaftaran Online

KOTA AGUNG (Lampost.co) -- Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Lapas Waygelang, Kotaagung, Kabupaten Tanggamus bangun sarana ruang tunggu berbasis HAM.

Rutan Krui Alami Over Kapasitas
Lampung

Rutan Krui Alami Over Kapasitas

KRUI (Lampost.co) -- Rumah tahanan kelas IIB Krui saat ini dihuni oleh 159 warga binaan. Kepala Rutan Krui,  Beni Nurrahman mengatakan sementara kapasitas rutan krui hanya untuk 100 orang warga binaan.