Rkuhp

RKUHP Harus Dibahas Secara Terbuka
Nasional

RKUHP Harus Dibahas Secara Terbuka

Jakarta: Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta kelanjutan pembahasan Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP) dilakukan transparan oleh DPR. Bivitri yang mewakili elemen msyarakat sipil berharap DPR bisa melibatkan perwakilan masyarakat yang menerima dampak langsung dari RKUHP.

Dewan Pers Minta RKUHP Dicabut
Nasional

Dewan Pers Minta RKUHP Dicabut

Jakarta (Lampost.co): Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya meminta pembahasan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berseberangan dengan Undang-Undang Pers dicabut. Sebelumnya, pembahasan hanya dituda.

RKUHP Disebut sebagai Maha Karya Besar
Nasional

RKUHP Disebut sebagai Maha Karya Besar

JAKARTA (Lampost.co) -- Kepala Biro Hukum Kejaksaan Agung Asep N Mulyana, mengungkapkan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai maha karya besar yang pernah dibuat di Indonesia. Hal ini diungkapkannya pada acara Forum Diskusi Media Group di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

Penolakan RKUHP Bentuk kekecewaan Masyarakat
Nasional

Penolakan RKUHP Bentuk kekecewaan Masyarakat

Jakarta (Lampost.co): Materi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai kontroversi di masyarakat. Pro kontra dinilai muncul lantaranRevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan Revisi UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) disahka tanpa mendengar suara masyarakat.
 
"RKUHP akumulasi kekecewaan itu. Oleh karena itu, masyarakat bahkan mahasiswa seluruh Indonesia melakukan demonstrasi untuk menuntut dibatalkannya RKUHP dan Presiden Jokowi merespons untuk menundanya sampai periode DPR berikutnya," kata pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, kepada Medcom.id, Minggu, 22 September 2019.
 
Ujang menyebut pembahasan undang-undang tidak pernah melibatkan masyarakat. Hal itu terbukti dari Revisi UU KPK dan Revisi UU MD3 tetap disahkan meski tak disetujui masyarakat.

Dukun Santet Bisa Dipidana
Nasional

Dukun Santet Bisa Dipidana

Jakarta (Lampost.co): Dukun santet bisa dikenakan pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 252 draf RKUHP.

RKUHP Atur Izin Aborsi bagi Korban Pemerkosaan
Nasional

RKUHP Atur Izin Aborsi bagi Korban Pemerkosaan

JAKARTA (Lampost.co) -- Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bakal mengatur tindakan aborsi bagi para korban pemerkosaan.

Komnas HAM Tolak Pengesahan RKUHP Bermasalah
Nasional

Komnas HAM Tolak Pengesahan RKUHP Bermasalah

JAKARTA (Lampost.co)-- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tegas akan menolak pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) selama masalah belum selesai. Kajian mendalam perlu terus dilakukan. 
  
"Sampai saat ini posisi kami belum bergeser, kami menolak RKUHP yang mengatur klausul pidana khusus, pidana pelanggaran HAM berat," kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam, Minggu (5/5/2019). 
  
Choirul menilai penuntasan pelanggaran HAM berat akan semakin sulit saat pengesahan RKUHP bermasalah dilakukan. Sebab KUHP yang berlaku saat ini maupun terbaru akan menjadi payung seluruh hukum. 
 
"Doktrin umum di RKUHP adalah mengenal masa kedaluwarsa sementara pelanggaran berat tidak mengenal kedaluwarsa. Hukum payung itu yang lain harus tunduk, kalau ikuti itu yang terjadi kasus masa lalu akan tutup dalam konteks yudisial," paparnya. 
  
Choirul menilai aturan khusus kelembagaan yang dimasukan dalam RKUHP merupakan pelemahan. Lembaga negara seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki keberatan yang sama dalam draft RKUHP. 
  
"Kami waktu itu bersama-sama di kantor KPK menyatakan sikap bersama. Kami juga secara sendiri-sneidi berkirim surat kepada presiden mengapa pasal itu dikeluarkan dalam pengaturan RKUHP," ujarnya. 
 
Choirul menghargai tim yang bekerja menyusun draft RKUHP baik internal pemerintah maupun Komisi III DPR RI. Pembahasan hanya perlu terbuka dan memasukan aspirasi dari masyarakat yang juga peduli pada aturan keadaban hukum yang sesuai dengan konsep Nusantara. 
 
"Jangan tergesa-gesa, kalau ada masalah buka saja draftnya, untuk jawab gagasan keadaban hukum kita seperti apa," ujarnya. 
  
Dia juga meminta pemerintah dan DPR RI mengakomodasi lembaga dan kelompok masyarakat yang mengerti secara substansi perkembangan paradigma hukum yang terjadi. Gagasan yang baik sejak awal mula hadirnya RKUHP di Tanah Air perlu terus dipertahankan.
 
"Tidak hanya soal pidananya tapi konstruksi pemidanaan, kalau tidak kita akan kembali ke 50 tahun yang lalu, banyak gagasan yang saat ini berkembang sangat baik," kata Choirul. 
 

Pasal Korupsi Swasta Tak Masuk RKUHP
Nasional

Pasal Korupsi Swasta Tak Masuk RKUHP

JAKARTA (Lampost.co)-- Pasal mengenai korupsi di sektor swasta selalu disuarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu merupakan salah satu alasan KPK meminta segera dilakukan revisi UU Tipikor atau lewat penerbitan Perppu.