Raperda

DPRD Tubaba Tunda Paripurna Pembahasan Raperda
Lampung

DPRD Tubaba Tunda Paripurna Pembahasan Raperda

Panaragan (Lampost.co): Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) dengan agenda pembicaraan tingkat I pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda), Rabu, 6 November 2019 dibatalkan.

Pemkab Lambar Ajukan 4 Raperda kepada DPRD
Lampung

Pemkab Lambar Ajukan 4 Raperda kepada DPRD

LIWA (Lampost.co) -- Empat rancangan peraturan daerah (raperda) diajukan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada DPRD setempat pada rapat paripurna di ruang rapat gedung Dewan, Kamis, 15 Oktober 2019. Ke-4 raperda tersebut terdiri tiga perubahan dan 1 rancangan perda baru.

Di Akhir Masa Bakti,  DPRD Tulangbawang Sahkan Delapan Raperda
Lampung

Di Akhir Masa Bakti, DPRD Tulangbawang Sahkan Delapan Raperda

MENGGALA (Lampost.co) -- Menjelang akhir masa bakti periode 2014-2019, DPRD Kabupaten Tulangbawang mengesahkan delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda). Pengesahan Raperda itu, melalui rapat paripurna dan penandatanganan nota kesepakatan, di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Tulangbawang, Jumat (2/8/2019).

Komunitas Sahabat Ceria Dukung Raperda Peningkatan Budaya Literasi
Humaniora

Komunitas Sahabat Ceria Dukung Raperda Peningkatan Budaya Literasi

KALIANDA (Lampost.co)--Komunitas Sahabat Ceria Lampung Selatan mendukung adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di Provinsi Lampung. Bahkan, komunitas salah satu pegiat literasi itu akan mendorong Gerakan Literasi Daerah semakin berkembang di Provinsi Lampung.

DPRD Way Kanan Gelar Paripurna Penyampaian Raperda LPj Pelaksanaan APBD
Lampung

DPRD Way Kanan Gelar Paripurna Penyampaian Raperda LPj Pelaksanaan APBD

WAY KANAN (Lampost.co)-- Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Nikman Karim memimpin sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Agenda itu berlangsung di ruang rapat utama gedung DPRD kabupaten setempat, Senin (27/5/2019). 
 
Kegiatan itu dihadiri Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya, Wakil Bupati Edward Antony, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Saipul, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebanyak 27 anggota legislatif, para camat dan tamu undangan lainnya. 
 
Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya, menyampaikan Raperda ini sebagai perwujudan pelaksanaan amanat Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, khususnya pasal 298 ayat (1). 
 
Raperda pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD ini memuat Informasi keuangan tahun anggaran 2018 yang telah diaudit oleh BPK-RI beberapa waktu yang lalu, mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya Kabupaten Way Kanan memperoleh opini tertinggi dari BPK-RI atas penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. 
 
"Dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ini memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan," paparnya.
 
Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Way Kanan menerima total Pendapatan Daerah sebesar Rp1,38 triliun dan melakukan belanja dan transfer sebesar Rp1,5 triliun, Pembiayaan Netto sebesar Rp123 miliar, sedangkan SILPA akhir tahun 2018 adalah Rp7,9 miliar. 
 
Kemudian pada neraca per 31 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki total Aset sebesar Rp2,12 triliun, Kewajiban sebesar Rp23 miliar, Ekuitas dana sebesar Rp2,1 triliun. 

DPRD Lampung Gelar Paripurna 11 Raperda Usul Inisiatif
Lampung

DPRD Lampung Gelar Paripurna 11 Raperda Usul Inisiatif

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna, tentang Pembicaraan Tingkat I Pembahasan 11 Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Pembicaraan Tingkat I mengenai Pandangan Umum dari Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 4 Raperda Prakarsa di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (30/1/19).

DPRD Lampung Gelar Paripurna 11 Raperda Usul Inisiatif
Lampung

DPRD Lampung Gelar Paripurna 11 Raperda Usul Inisiatif

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna, tentang Pembicaraan Tingkat I Pembahasan 11 Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Pembicaraan Tingkat I mengenai Pandangan Umum dari Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 4 Raperda Prakarsa di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (30/1/19).

Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari Apresiasi Pansus Rancangan Peraturan Daerah
Lampung

Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari Apresiasi Pansus Rancangan Peraturan Daerah

SUKADANA (Lampost.co)-- Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari menghadiri Rapat Paripurna TK II DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam acara Pengambilan Keputusan terhadap 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Lampung Timur dan 4 (Empat) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Timur serta pengambilan keputusan DPRD terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD. Pada Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lampung Timur, Rabu (26/12/2018) tersebut, Zaiful mengapresiasi kinerja pansus atas selesainya pembahasan rancangan peraturan daerah. “Saya mengapresiasi kerja pansus yang dengan keterbatasan waktu dan kesibukan menjelang berakhirnya tahun anggaran dapat menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah dan raperda-raperda tersebut dapat disetujui oleh DPRD yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah," ujarnya,  Rabu (26/12/2018).  

Perda Penambahan Penyertaan Modal Kepada BUMD Pesagi Mandiri Dicabut
Lampung

Perda Penambahan Penyertaan Modal Kepada BUMD Pesagi Mandiri Dicabut

LIWA (Lampost.co) -- Pemkab Lampung Barat, Rabu (24/10/2018), mengajukan tiga rancangan Perda kepada DPRD setempat.

Winarti Ikuti Rapat Paripurna Pengesahan RKUA dan PPAS Perubahan APBD Tulangbawang
Lampung

Winarti Ikuti Rapat Paripurna Pengesahan RKUA dan PPAS Perubahan APBD Tulangbawang

MENGGALA (Lampost.co) -- Bupati Tulangbawang Winarti mengikuti rapat paripurna pengesahan RKUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Tulangbawang tahun anggaran 2018, pembicaraan tingkat 1 atas Raperda Kabupaten Tulangbawang tentang Perubahan APBD Tahun 2018, yang dilaksanakan di ruang rapat utama gedung DPRD Kabupaten setempat, Senin (17/9/2018).

Pemkab dan DPRD Pesibar Tanda Tangani KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018
Lampung

Pemkab dan DPRD Pesibar Tanda Tangani KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018

KRUI (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) mengadakan rapat paripurna dengan agenda persetujuan dan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD-P Tahun Anggaran 2018, digedung dharma wanita pemkab setempat, Rabu (12/9/2018), sekitar pukul 10.00 WIB.

DPRD Bandar Lampung Prioritaskan Dua Raperda Lagi
Lampung

DPRD Bandar Lampung Prioritaskan Dua Raperda Lagi

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sejauh ini DPRD Bandar Lampung sudah mengesahkan lima raperda. Sebelum tahun ini berakhir, DPRD terus menggodok raperda lainnya. Setidaknya ada dua raperda yang menjadi prioritas untum disahkan tahun ini.

DPRD Bandar Lampung Baru Sahkan Lima Raperda
Lampung

DPRD Bandar Lampung Baru Sahkan Lima Raperda

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Hingga September 2018, DPRD Bandar Lampung baru mengesahkan lima Raperda, salah satunya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

Raperda P4GN Segara Disahkan
Lampung

Raperda P4GN Segara Disahkan

BANDAR LAMPUNG (Lampost. co) -- Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal menargetkan rancangan perundang-undangan (Raperda) tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) disahkan sebelum berakhirnya tahun ini.

Pengesahan 4 Raperda di DPRD Lambar ditunda
Lampung

Pengesahan 4 Raperda di DPRD Lambar ditunda

LIWA (Lampost.co)--Pengesahan empat rancangan Perda inisiatif DPRD Lampung Barat terpaksa ditunda karena rapat paripurna yang dijadwalkan, Senin (13/8/2018), tidak kourum.

Bupati Lambar Minta 1 dari 4 Raperda Inisiatif DPRD Dikaji Ulang
Lampung

Bupati Lambar Minta 1 dari 4 Raperda Inisiatif DPRD Dikaji Ulang

LIWA (Lampost.co) -- DPRD Lampung Barat mengajukan 4 Raperda inisiatif kepada pihak Eksekutif setempat melalui rapat paripurna DPRD setempat, Selasa (24/7/2018).

DPRD Tanggamus Paripurna  Pertanggungjawaban APBD 2017
Lampung

DPRD Tanggamus Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2017

KOTA AGUNG (Lampost.co) -- DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2017, bertempat di ruang sidang utama DPRD Tanggamus, Senin (16/7/2018).

Wakil Bupati PesibarSampaikan LPJ Tahun Anggaran 2017 Dalam Rapat Paripurna
Lampung

Wakil Bupati PesibarSampaikan LPJ Tahun Anggaran 2017 Dalam Rapat Paripurna

KRUI (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, di gedung Dharma Wanita Pemkab setempat, Senin (16/7/2018).

Umar Ahmad Minta DPRD Awasi Kegiatan APBD
Lampung

Umar Ahmad Minta DPRD Awasi Kegiatan APBD

PANARAGAN (Lampost.co) -- Keberhasilan Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 yang didapat secara berturut-turut sejak 2011-2017  tidak lepas dari komitmen pengawasan seluruh pimpinan dan anggota DPRD setempat.

Disetujui Wali Kota, Raperda Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung Masuk Tahap Pansus
Lampung

Disetujui Wali Kota, Raperda Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung Masuk Tahap Pansus

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sempat diminta untuk dikaji ulang, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD Bandar Lampung tentang Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung.