Inspektorat Jendral (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Pemerintah Kota Bandar Lampung membayar gaji guru PPPK.

Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) di 2022.

Menurutnya gaji guru honorer dan PPPK mengalami keterlambatan selama sembilan bulan sangat tidak manusiawi.

Beberapa Pemkab dan Pemkot cukup terkejut, ketika muncul pengumuman bahwa pembiayaan PPPK dibebankan kepada kabupaten/kota.

Kemenag sebelumnya mengalokasikan kursi sebanyak 9.495 guru madrasah PPPK pada CASN 2021.

Winarti mengaku para pegawai kontrak akan mendapatkan gaji perdananya pada Oktober mendatang.

Rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022 segera dibuka.

Pemerintah Kota Bandar Lampung memenuhi panggilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Seleksi PPPK guru digelar dengan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Sidang kecurangan tes CPNS 2021 di Lampung kembali bergulir di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin, 26 September 2022.

DPRD Kota Bandar Lampung melalui Komisi IV mempertanyakan gaji PPPK yang dibayarkan menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU).

Plt Kepala BPKAD Bandar Lampung M Ramdhan menjelaskan statmen guru PPPK yang menyebutkan Kementerian Keuangan telah mentransfer gaji, tidak benar.

Jumlah yang diusulkan sesuai dengan jumlah sisa peserta yang lolos passing grade tahun lalu.

Lawatan tersebut juga membahas terkait peralihan pegawai honorer menjadi PPPK.

Sebanyak tiga kabupaten di Lampung tercatat tidak mengusulkan penerimaan CASN dan PPPK.

Beberapa di antaranya tidak diterima oleh sistem karena terjadi masalah.

Sampai saat ini, belum ada petujuk teknis terkait tahapan rekrutmen PPPK di kabupaten setempat.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menganggarkan Rp11 miliar dalam perubahan APBD untuk membayar gaji PPPK.

Setelah pendataan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Lampung Selatan selesai, berkas  tersebut akan dikirimkan ke pusat.