Kami sudah sepakat, insya Allah aklamasi. Sudah 80% yang mendukung Bang Irham Djafar.

Tapi, harapan kami Juli ini sudah keluar rekomendasi itu. Karena kami di kabupaten itu ujung tombak di bawah.

Kita tahu bersama namanya administrasi kependudukan tidak sepenuhnya akurat. Tantangannya ini yang sedang kami kerjakan.

Alhamdulillah, saya minta doanya saja. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud untuk membangun Lamsel yang lebih baik lagi.

Yandri Nazir dia ketua Demokrat, siapa pun yang ditunjuk Demokrat kita siap.

Rekomendasi bakal calon kepala daerah di Lampung dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilkada serentak 2020 kuat ke kader internal.

Partai politik ramai-ramai mendukung hanya satu calon atau petahana, tidak ada alternatif pilihan calon hal ini menyebabkan kemerosotan demokrasi.

Zaiful Bokhari berpeluang besar diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Saya harus kasih tahu kita harus realistis ambang batas presiden.

Tentunya yang ASN dan penyelenggara masuknya TMS. Ini akan kami kawal dengan pengawasan ketat sehingga benar-benar sesuai verifikasi faktual.

Gak apa-apa itu tanda demokrasi, biasa saja kami jalan terus. Itu kan preman-preman pasar, gak apa-apa.

Anggaran tambahan Pilkada Serentak 2020 tahap pertama sebesar Rp941 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah dicarikan Kementerian Keuangan.

Pak Hipni belum lama ini juga sudah mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan balonkada secara virtual bersama DPP PKB di Kantor DPW PKB Lampung.

Penelitian dan identifikasi tersebut dilakukan pengawas pemilu se-Lampung dengan memperhatikan konteks IKP.

Korupsi terjadi karena ada kekuasaan, kesempantan, dan minusnya integritas.

Sebetulnya masih ada ruang enggak untuk bisa dimundurkan lagi? Kalau ruang itu ada. Bahkan, Perppu 2/2020 memberi ruang itu.

Sebanyak 39.781 personel gabungan siap diterjunkan untuk menciptakan suasana aman dan kondusif dalam mengawal Pilkada 2020.

Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Timur Yandri Nazir mengatakan sedang membentuk kepengurusan yang baru.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 berpotensi terjadinya malaadministratif karena berlangsung di tengah pandemi covid-19.