Sebanyak 15 ribu pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Way Kanan akan menerima bantuan masing-masing sebesar Rp600 ribu.

Bantuan itu berasal dari pemerintah pusat yang merupakan bagian dari program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN).

Penertiban dilakukan dalam rangka penataan wilayah yang lebih baik. 

Meski begitu, ia berjanji akan mencarikan solusi dari masalah pedagang di lokasi tersebut.

Para pembeli enggan masuk ke lapak resmi karena dianggap lebih praktis berbelanja di luar gedung pasar. 

Masih ada beberapa PKL yang enggan direlokasi ke tempat yang disediakan Pemkot.

Zubaidah mengungkapkan, selama ini para PKL juga ditarik retribusi, uang kebersihan, dan pengembangan pasar.

Tak seperti proses ekskusi sebelumnya, pagi ini tak ada perlawanan dari para pedagang.

Sebanyak 46 pedagang yang menggunakan trotoar di Jalan Bukittinggi untuk berdagang.

Mediasi sudah dilakukan hingga tujuh kali namun tidak menemukan kesepakatan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung masih mempersiapkan sejumlah fasilitas pasar yang menjadi tuntutan pedagang kaki lima (PKL).

Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah menertibkan kawasan tersebut pekan lalu.

Jalan Bukit Tinggi, Pasar Bambu Kuning, nampak sepi dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL), pasca penertiban yang dilakukan oleh Pemkot.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akhirnya menunda relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Bukit Tinggi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

Salah satu pedagang, Subhan menilai, penyekatan juga tidak dilengkapi legalitas yang jelas.  

Pemberian paket sembako itu merupakan tindak-lanjut dari program Mabes Polri.

Pemerintah pusat berencana membagikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pedagang kaki lima (PKL) hingga pemilik warung makan senilai Rp1,2 juta.

Pemkot Metro meminta para pedagang kaki lima (PKL) yang lapaknya ditertibkan dapat mengisi ditempat yang telah disediakan.

"Tapi Pemkot tidak memberi apa-apa, termasuk solusi, kami suruh cari tempat sendiri," keluh dia.