Penolakan

Penolakan RKUHP Bentuk kekecewaan Masyarakat
Nasional

Penolakan RKUHP Bentuk kekecewaan Masyarakat

Jakarta (Lampost.co): Materi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai kontroversi di masyarakat. Pro kontra dinilai muncul lantaranRevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan Revisi UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) disahka tanpa mendengar suara masyarakat.
 
"RKUHP akumulasi kekecewaan itu. Oleh karena itu, masyarakat bahkan mahasiswa seluruh Indonesia melakukan demonstrasi untuk menuntut dibatalkannya RKUHP dan Presiden Jokowi merespons untuk menundanya sampai periode DPR berikutnya," kata pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, kepada Medcom.id, Minggu, 22 September 2019.
 
Ujang menyebut pembahasan undang-undang tidak pernah melibatkan masyarakat. Hal itu terbukti dari Revisi UU KPK dan Revisi UU MD3 tetap disahkan meski tak disetujui masyarakat.

Warga Perumnas Way Halim Tolak Pembangunan Puskesmas 
Lampung

Warga Perumnas Way Halim Tolak Pembangunan Puskesmas 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-– Warga Perumnas Way Halim,  Kecamatan Way Halim,  Bandar Lampung, menolak pembangunan puskesmas rawat inap,  yang rencananya dibangun di atas fasiltas umum (fasum) masyarakat setempat.

Penolakan Tambang Batu Bara di Mesuji Terus Meluas
Lampung

Penolakan Tambang Batu Bara di Mesuji Terus Meluas

MESUJI (Lampost.co)--Gelombang penolakan tambang batu bara di Kabupaten Mesuji terus mengalir dari masyarakat. Masyarakat dengan kompak menyatakan penolakannya melalui media sosial maupun langsung menghadap Bupati Khamami.

Banyak Penolakan Jadi Penyebab Rendahnya Imunisasi MR di Lamsel 
Kesehatan

Banyak Penolakan Jadi Penyebab Rendahnya Imunisasi MR di Lamsel 

KALIANDA (Lampost.co)--Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, menyatakan rendahnya capaian imunisasi measles rubella (MR) di Lampung Selatan, disebabkan masih banyaknya penolakan dari orang tua dan sekolah.

Rencana Tagar di Lampung Dapat Penolakan
Lampung

Rencana Tagar di Lampung Dapat Penolakan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Belasan massa yang tergabung dalam Alansi Rakyat Lampung Cinta Damai, menolak digelarnya aksi 2019 ganti Presiden 7 September mendatang. Mereka juga menolak kedatangan Neno Warisman ke Bumi Ruwai Jurai.
"Kami khawatir nanti provokatif dan menimbulkan perpecahan dan konflik, kami meminta Agara Polda tidak memberikan izin," ujar Korlap Sarhan, saat berorasi di depan Mapolda Lampung, Senin (3/9/2018).