Pemilu2019

KPU Lamtim Tetapkan 50 Anggota DPRD Terpilih, Berikut Nama-Namanya
Politik

KPU Lamtim Tetapkan 50 Anggota DPRD Terpilih, Berikut Nama-Namanya

SUKADANA (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur, Senin (22/7/2019) menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten setempat. Penetapan tersebut dilaksanakan melalui rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Lamtim Andre Oktavia, di aula Kantor KPU di Sukadana.

Ini Daftar Nama Anggota DPRD Way Kanan Terpilih Berdasarkan Pleno KPU
Politik

Ini Daftar Nama Anggota DPRD Way Kanan Terpilih Berdasarkan Pleno KPU

WAY KANAN (Lampost.co) -- KPU Kabupaten Way Kanan gelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dalam pemilihan umum tahun 2019, di Nuwa Demokrasi Kantor KPU kabupaten setempat, Senin (22/7/2019).

40 Anggota DPRD Pringsewu Terpilih dalam Pileg 2019 Disahkan
Politik

40 Anggota DPRD Pringsewu Terpilih dalam Pileg 2019 Disahkan

PRINGSEWU (Lampost.co) -- 40 anggota DPRD Kabupaten Pringsewu hasil Pemilu 2019, disahkan dalam rapat pleno KPU terbuka yang di gelar di hotel regency, Wates, Gadingrejo, Senin (22/7/2019).

KPU Tubaba Tetapkan Anggota DPRD Terpilih di Pileg 2019, Ini Dia 30 Anggota Terpilih
Politik

KPU Tubaba Tetapkan Anggota DPRD Terpilih di Pileg 2019, Ini Dia 30 Anggota Terpilih

PANARAGAN (Lampost.co) -- Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Tulangbawang barat (Tubaba) menetapkan perolehan kursi calon terpilih anggota DPRD setempat sebanyak 30 kursi dari delapan partai politik.

Bambang Widjojanto: Banyak-banyak Berdoa Jelang Putusan MK
Nasional

Bambang Widjojanto: Banyak-banyak Berdoa Jelang Putusan MK

JAKARTA (Lampost.co) --  Ketua tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto banyak berdoa jelang putusan sengketa pilpres. Bambang Widjojanto tak cemas.
 
"Banyakin doa saja saya dari awal. Anda bisa lihat muka saya apakah ada kecemasan, kan enggak," ujar Bambang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
 
Bambang optimistis majelis hakim mengabulkan gugatan pihaknya. Namun, ia enggan menduga-duga ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) di antara hakim.

Ini Respon Polisi Soal Rencana Tahlil Akbar di MK
Politik

Ini Respon Polisi Soal Rencana Tahlil Akbar di MK

JAKARTA (Lampost.co) – Polda Metro Jaya tidak memberi izin kegiatan tahlil akbar 266 di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Acara itu rencananya digelar hari ini pukul 08.00 WIB.

Kemenangan dalam Bingkai Konstitusi
Tajuk Lampung Post

Kemenangan dalam Bingkai Konstitusi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan membacakan keputusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 pada 27 Juni besok. Semua pihak harus menghormati putusan MK yang dipimpin sembilan wakil tuhan, hakim konstitusi yang telah disumpah.

Tak akan Ada Aksi Turun ke Jalan Pascaputusan MK
Politik

Tak akan Ada Aksi Turun ke Jalan Pascaputusan MK

JAKARTA (Lampost.co) -- Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan mahkamah konstitusi (MK) menjadi langkah terakhir mereka dalam memperkarakan hasil pilpres.

Silaturahmi Kebangsaan, Relawan Jokowi-Amin Fokus Jadikan Relawan Garda Depan Rekonsiliasi
Nasional

Silaturahmi Kebangsaan, Relawan Jokowi-Amin Fokus Jadikan Relawan Garda Depan Rekonsiliasi

JAKARTA (Lampost.co) -- Ratusan organ relawan pendukung 01 Jokowi-Maruf Amin hadir dalam acara 'Silaturahmi Kebangsaan Relawan Jokowi-Amin', Sabtu (22/6/2019). Dalam acara itu, Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Maman Imanulhaq menyebut bahwa pertemuan ini diinisiasi oleh beberapa organ relawan pendukung Jokowi Amin termasuk Bravo 5 yang dipimpin Jendral (Purn) Fachrul Razi.

Yusril Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi Gugur
Politik

Yusril Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi Gugur

JAKARTA (Lampost.co) -- Kuasa hukum capres petahana Yusril Ihza Mahendra menyebut kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tak sedikit pun menyinggung hasil pilpres dalam permohonannya. Tak ada angka pasti perolehan suara yang didalilkan pemohon.

APPP Lampura Lanjutkan Investigasi Keabsahan Ijazah Caleg
Politik

APPP Lampura Lanjutkan Investigasi Keabsahan Ijazah Caleg

KOTABUMI (Lampost.co) -- Aliansi Pemuda Pemantau Pemilu (APPP) Dapil III Kabupaten Lampung Utara (Lampura) terus melakukan investigasi terkait dugaan pemalsuan ijazah oleh seorang caleg DPRD kabupaten asal PAN, Anton Sudarmono. 

MK Registrasi Permohonan Prabowo-Sandi Hari Ini  
Politik

MK Registrasi Permohonan Prabowo-Sandi Hari Ini  

JAKARTA (Lampost.co)-- Mahkamah Konstitusi (MK) berencana meregistrasi permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam pemilihan umum presiden 2019 (Pilpres 2019) pada Selasa (11/6/2019). 
 
"Hari ini permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam Pilpres 2019, baru akan diregistrasi," ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (11/6/2019). 
 
Dengan dimulainya tahap registrasi, maka berkas permohonan sengketa Pilpres 2019 dinilai telah lengkap dan siap untuk dibawa ke tahap sidang panel yang akan digelar pada 14 Juni 2019. 
 
Pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden yang dilaksanakan pada Selasa (11/6/2019) ini, menjadi penanda bahwa proses penyelesaian sengketa hasil pemilu Presiden 2019 di MK sudah memasuki tahap keempat. 
 
Sebelumnya MK mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan. 
 
Sebelas tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK No.5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu. 
 
Adapun tahap pertama adalah pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 22 hingga 24 Mei untuk sengketa Pemilu Presiden. Sementara untuk sengketa Pemilu Legilatif pada 21 Mei sesudah pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU hingga 24 Juni. 
 
Setelah pengajuan permohonan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon kemudian dilanjutkan dengan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon yang merupakan tahap ketiga. 
 
Tahap keempat adalah pencatatan permohonan pemohon di BRPK (registrasi permohonan). Tahap kelima adalah penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu. 
 
Sementara itu, sidang pendahuluan sebagai tahap keenam untuk Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara Pemilu Legislatif pada 9 Juli hingga 12 Juli. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon. 
 
Lalu, sidang pemeriksaan sebagai tahap kedelapan, diagendedakan pada 17 Juni hingga 21 Juni untuk Pemilu Presiden dan untuk Pemilu Legislatif diagendakan pada 13 Juni hingga 30 Juni. 
 
Tahap selanjutnya adalah Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 28 Juni, sementara untuk Pemilu Legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus. 

Relawan Jokowi Secara Serentak Adakan Syukuran
Politik

Relawan Jokowi Secara Serentak Adakan Syukuran

TAIPE (Lampost.co) -- Relawan Jokowi mengglar acara syukuran secara bersamaan di Taipe bertempat di Taman 228, di Taichung di Taman Taichung, tepatnya di Chiayi di Toko Indo Chandra, di Kaoshiung di Central Park, Minggu (9/6/2019).

Amerika BerSATU Sampaikan Tanda Kasih Bagi Para Pahlawan Demokrasi
Politik

Amerika BerSATU Sampaikan Tanda Kasih Bagi Para Pahlawan Demokrasi

WASHINGTON D.C (Lampost.co) -- Jelang Hari Raya Idulfitri 2019 dan bertepatan dengan Hari Kenaikan Isa Almasih, Relawan Jokowi-Ma’ruf  Amin yang tergabung dalam konsolidasi nasional #AmerikaBerSATU yang terdiri dari 36 negara bagian di Amerika Serikat telah menyalurkan dana sebesar 6,740.81 dolar AS atau setara dengan sekitar 97 juta rupiah.

Indonesia Rumah Kita Bersama!
Buras

Indonesia Rumah Kita Bersama!

DALAM konferensi pers mengenai aksi massa 21—22 Mei 2019 yang terjadi di Jakarta, dengan menyatakan situasi masih terkendali sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua elemen bangsa bersatu merajut kembali persatuan dan bersama-sama membangun bangsa.
"Saya ajak mari kita rajut kembali persatuan, kita rajut kembali kerukunan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama," ujar Jokowi.

Mustofa Nahrawardaya Resmi Tersangka Kasus Penyebaran Hoaks Kerusuhan 22 Mei
Politik

Mustofa Nahrawardaya Resmi Tersangka Kasus Penyebaran Hoaks Kerusuhan 22 Mei

JAKARTA (Lampost.co) -- Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskim Polri membenarkan telah menangkap Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya.

TKN Jokowi-Amin akan ke MK Besok
Politik

TKN Jokowi-Amin akan ke MK Besok

JAKARTA (Lampost.co) -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin akan bertandang ke Mahkamah Konstitusi. "Kita akan konsultasi ke MK besok, Selasa 27 Mei sekitar pukul 11.00 untuk menjadi pihak terkait dalam permohonan gugatan Prabowo-Sandi terhadap hasil Pilpres," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Arsul Sani di Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Memvonis bahwa MK tidak Jujur Berbahaya
Politik

Memvonis bahwa MK tidak Jujur Berbahaya

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2006 Maruarar Siahaan menyesalkan pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), meragukan independensi dan integritas lembaga tersebut. 
 
Menurut Maruarar, jika pernyataan Bambang sekadar mengingatkan agar MK menjaga independensi, integritas, dan martabatnya, hal itu tidak masalah. Akan tetapi, pernyataan Bambang bahwa MK jangan menjadi bagian dari rezim yang korup ialah framing opini yang berbahaya. 
 
“Dia (BW) mau membangun opini jika MK nanti menolak gugatan kubu 02, lembaga ini korup dan bagian dari pemilu curang,” kata Maruarar. 
 
Sebelumnya Bambang mengatakan selama ini MK dikenal sebagai lembaga hukum yang hanya melihat fakta melalui perhitungan numerik. “Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar Mahkamah kalkulator yang numerik, melainkan juga memeriksa betapa kecurangan begitu dahsyat,” kata BW. 
 
Maruarar melanjutkan, framing opini sejenis juga terus digaungkan kubu 02 sebelum pencoblosan 17 April, yakni hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo-Sandi. “Berbahaya sekali ini. Saya protes itu. Janganlah dibangun opini demikian,” jelas Maruarar. 
 
Ketua Tim Advokasi Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menjamin akan bersikap fair, jujur, adil, dan kesatria dalam menghadapi persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. “Putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum atas putusan MK. Agar MK bersidang secara fair, jujur, dan adil, silakan rakyat mengawasi jalannya persidangan. Saya percaya bahwa hukum ialah mekanisme penyelesaian konflik secara damai, adil, dan bermartabat,” jelas Yusril. 
 
Pakar Hukum Tata Negara Juanda menilai kubu 02 harus mampu menyampaikan alat bukti secara materiil jelas saat sidang. Ini perlu didukung tidak hanya mengungkapkan secara lisan dan verbal, tetapi juga harus ada bukti.  
 

Meski Libur, MK Tetap Terima Kelengkapan Administratif Gugatan Pemilu
Politik

Meski Libur, MK Tetap Terima Kelengkapan Administratif Gugatan Pemilu

JAKARTA (Lampost.co)-- Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menerima data administratif untuk kelengkapan data-data gugatan sengketa pemilu baik legislatif maupun presiden 2019 meski hari ini pada umumnya libur. 
 
"MK masih menerima penggugat yang ingin melengkapi data- data administratif sebelum diputuskan pada tanggal 28 Mei nanti," kata petugas konsultasi MK, Hakim di Jakarta, Minggu (26/5/2019). 
 
Data- data administratif yang dimaksud seperti permohonan gugatan, surat kuasa, dan kelengkapan alat bukti yang belum terpenuhi. 
 
"Kelengkapan data administratif itu harus melewati tahapan verifikasi, dan nanti akan diputuskan apakah APL (akta permohonan lengkap) atau APBL (akta permohonan belum lengkap) pada tanggal 28 Mei itu," kata Hakim. 
 
MK melayani pemenuhan data- data administratif tersebut hingga pukul 14.00 WIB. Berdasarkan data yang dihimpun MK Hingga saat ini terdapat 340 pemohon yang telah mengajukan gugatan hasil pemilu baik legislatif maupun presiden. 
 
Permohonan gugatan paling banyak berasal dari pemilu legislatif DPR/DPRD dengan jumlah 329 permohonan gugatan. Pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pemilu DPR/DPRD terbanyak berasal dari Partai Berkarya sebanyak 62 permohonan gugatan.