Setelah dikabarkan operasi tangkap tangan (OTT), kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu terlihat tidak seperti biasanya.

Handoko mengungkapkan, materi pledoi akan selesai dalam waktu yang telah diberikan majelis hakim.

Sejumlah pihak digandeng KPK untuk membantu Kemendikbudristek memperbaiki sistem penerimaan mahasiswa di kampus negeri.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.

 Para pihak yang terjaring sedang dimintai keterangan.

Menurutnya pemanggilannya sebagai saksi mengorbankan waktu yang harusnya untuk kegiatan di kampus.

Penasihat hukum Rektor Unila nonaktif Karomani, Ahmad Handoko mengapresiasi langkah penyidik KPK yang terus melakukan pendalaman perkara.

Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof. Fatah Sulaiman dicecar penyidik KPK seputar jabatannya sebagai Ketua Badan Kerja Sama PT.

Tersangka SD sudah terkena kasus korupsi toilet sekolah di Bekasi sebelum menjadi hakim agung.

Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa orang terkait suap pengurusan perkara di MA.

KPK juga memeriksa Dekan dan seluruh tenaga pendidik yang ada di Gedung Dekanat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unila.

Menurut Saidi, semenjak diresmikan gedung itu tidak pernah digunakan untuk kegiatan apapun.

KPK memperpanjang masa penahanan keempat tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung (Unila).

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Unila.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Unila.

Sejumlah tokoh dikabarkan akan masuk dalam daftar nama tersangka baru pada kasus suap penerimaan mahasiswa jalur mandiri Universitas Lampung.

Kadapi meyakinkan, tidak ada unsur paksaan dalam penyerahan bantuan tersebut.

Skema ini berlaku bagi dosen PNS maupun PNS lain yang bekerja di instansi pusat maupun daerah.