Ott

KPK Sita Uang dan Dokumen dari Rumah Nurdin Abdullah
Penggeledahan dilakukan untuk mendalami kasus suap dan gratifikasi.
Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih melengkapi berkas perkara operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan tersangka dan penahanan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sesuai aturan.
Rasuah itu terjadi tak lepas dari kedekatan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto (AS) dengan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA).
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah terjerumus kasus suap dan gratifikasi.
Suksesor Syahrul Yasin Limpo itu memiliki segudang prestasi selama memimpin Sulsel. Nurdin tak butuh waktu lama menunjukkan kualitas sebagai pemimpin.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulses) Nurdin Abdullah diinformasikan tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu, 27 Februari 2021.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diinformasikan tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu, 27 Februari 2021.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.
Empat terdakwa kasus pemerasan kepala desa di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) divonis dengan hukuman masing-masing 2 tahun penjara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi untuk mencari bukti dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Sosial nonaktif, Juliari Peter.
Publik dinilai masih memandang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya pada penindakan, seperti operasi tangkap tangan (OTT).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut dugaan aliran dana korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19 ke partai politik (parpol).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan tersangka dalam tindak pidana korupsi dugaan penerimaan sesuatu.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara bisa diancam hukuman mati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp14,5 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi bantuan sosial di wilayah Jabodetabek yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos).
Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB) diduga dijanjikan menerima uang Rp17 miliar dari pengadaan bantuan sosial (bansos) covid-19.