Pihak Istana Kepresidenan mengeklaim Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk kemajuan Indonesia.

UU Ciptaker mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, saat diteken Jokowi per 2 November 2020.

Pasal 46 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam naskah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hilang setelah diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengubahan jumlah halaman sesuai standar baku Istana Kepresidenan.

Sesuai teknis perencanaan karena tidak ada perubahan, tidak ditulis lagi dalam UU Cipta Kerja, atau harus dikeluarkan.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan sejumlah peserta aksi demonstrasi yang positif Covid-19.

Kami fokuskan pada media yang high traffic media mainstream  karena ini online. Ada 22 persen diterbitkan media arus utama atau high traffic.

Tujuannya untuk sosialisasi UU Cipta Kerja, sekaligus menjaring masukan dari pemangku kepentingan.

Seluruh permohonan masih dalam tahap verifikasi kelengkapan syarat-syarat.

Akan saya sampaikan tidak kurang dan tidak lebih. Semuanya terkait UU Cipta Kerja.

Omnibus law tersebut sebagai langkah reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan menuju masyarakat yang sejahtera.

Kalau kita pakai logika sedikit saja, justru yang diuntungkan masyarakat kecil, masyarakat bawah yang selama ini tak punya akses sumber daya ekonomi.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengutarakan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat.

Apabila ada pihak yang menyatakan penyelundupan pasal, selundupan ayat terhadap mekanisme yang ada, kami persilakan untuk melapor.

Dalam sistem perekonomian yang sangat sosialis pun kita membutuhkan investasi. Jadi hambatan investasi perlu dihilangkan.

Mengenai jumlah halaman, itu adalah mekansime pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas yang diketik.

Pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, pertemuan dengan tokoh guru, tokoh pendidikan, tokoh kaum pengusaha, kaum buruh.

Panglima aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja adalah tata ruang karena secara kajian akademik aspek lingkungan berhubungan erat dengan tata ruang.

Massa tipe kedua ini yang dibayar bandar politik yang bertebaran dari daerah sampai Jakarta.