Omnibuslaw

Pedemo Omnibus Law Asal Pesawaran Tularkan Korona ke 5 Anggota keluarga
Covid-19

Pedemo Omnibus Law Asal Pesawaran Tularkan Korona ke 5 Anggota keluarga

Lima anggota keluarga HK (20) pasien positif covid-19 asal Pesawaran dari klaster demonstran dinyatakan positif covid-19.

Penjelasan Istana Soal Pasal 46 Hilang di UU Cipta Kerja
Nasional

Penjelasan Istana Soal Pasal 46 Hilang di UU Cipta Kerja

Pasal 46 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam naskah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hilang setelah diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penjelasan Istana Soal Perubahan Halaman UU Cipta Kerja
Nasional

Penjelasan Istana Soal Perubahan Halaman UU Cipta Kerja

Pengubahan jumlah halaman sesuai standar baku Istana Kepresidenan.

DPR Pastikan Tak Ada Perubahan Substansi dari UU Cipta Kerja
Nasional

DPR Pastikan Tak Ada Perubahan Substansi dari UU Cipta Kerja

Sesuai teknis perencanaan karena tidak ada perubahan, tidak ditulis lagi dalam UU Cipta Kerja, atau harus dikeluarkan.

Klaster Covid-19 Pedemo Muncul Setelah Dua hingga Empat Minggu
Covid-19

Klaster Covid-19 Pedemo Muncul Setelah Dua hingga Empat Minggu

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan sejumlah peserta aksi demonstrasi yang positif Covid-19.

UU Omnibus Law Muncul Akibat Adanya Obesitas Regulasi
Nasional

UU Omnibus Law Muncul Akibat Adanya Obesitas Regulasi

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menyambut baik disahkannya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pembahasan Materi UU Cipta Kerja Dikalahkan Berita Aksi Massa
Nasional

Pembahasan Materi UU Cipta Kerja Dikalahkan Berita Aksi Massa

Kami fokuskan pada media yang high traffic media mainstream  karena ini online. Ada 22 persen diterbitkan media arus utama atau high traffic.

Naskah UU Cipta Kerja Disebar ke MUI dan PBNU
Nasional

Naskah UU Cipta Kerja Disebar ke MUI dan PBNU

Tujuannya untuk sosialisasi UU Cipta Kerja, sekaligus menjaring masukan dari pemangku kepentingan.

Bank Dunia Nilai UU Ciptaker Terbosan Besar Akselerasi Ekonomi
Ekonomi dan Bisnis

Bank Dunia Nilai UU Ciptaker Terbosan Besar Akselerasi Ekonomi

Undang-Undang (UU) Cipta Kerjatelah diakui oleh Bank Dunia sebagai terobosan besar untuk mengakselerasi ekonomi.

MK Sudah Terima Tiga Gugatan UU Cipta Kerja
Nasional

MK Sudah Terima Tiga Gugatan UU Cipta Kerja

Seluruh permohonan masih dalam tahap verifikasi kelengkapan syarat-syarat.

Jokowi Serap Aspirasi BEM SI Terkait UU Cipta Kerja
Nasional

Jokowi Serap Aspirasi BEM SI Terkait UU Cipta Kerja

Akan saya sampaikan tidak kurang dan tidak lebih. Semuanya terkait UU Cipta Kerja.

Bank Dunia Nilai UU Omnibus Law Bikin Indonesia Kompetitif
Ekonomi dan Bisnis

Bank Dunia Nilai UU Omnibus Law Bikin Indonesia Kompetitif

Omnibus law tersebut sebagai langkah reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan menuju masyarakat yang sejahtera.

UU Ciptaker Dianggap sebagai Perlawanan terhadap Oligarki
Nasional

UU Ciptaker Dianggap sebagai Perlawanan terhadap Oligarki

Kalau kita pakai logika sedikit saja, justru yang diuntungkan masyarakat kecil, masyarakat bawah yang selama ini tak punya akses sumber daya ekonomi.

Tanggapi Omnibus Law, Herman HN: Semua Pemerintah Ingin Rakyatnya Sejahtera
Lampung

Tanggapi Omnibus Law, Herman HN: Semua Pemerintah Ingin Rakyatnya Sejahtera

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengutarakan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat.

Nunik Ingatkan Aksi Buruh Tetap Jaga Kondusifitas dan Prokes
Lampung

Nunik Ingatkan Aksi Buruh Tetap Jaga Kondusifitas dan Prokes

Pemerintah Provinsi Lampung menerima peserta aksi unjuk rasa dari ratusan buruh yang menyampaikan aspirasinya di kantor gubernur.

Polisi Tembaki Ambulans karena Menolak Dihentikan
Nasional

Polisi Tembaki Ambulans karena Menolak Dihentikan

Penembakan gas air mata ke mobil ambulans di kawasan Menteng Huis, Jakarta Pusat, terjadi karena mobil menolak diberhentikan.

Dukung Omnibus Law, Gerindra: Boleh Demo Asal Tak Anarkis
Lampung

Dukung Omnibus Law, Gerindra: Boleh Demo Asal Tak Anarkis

Partai besutan Prabowo Subianto tersebut prihatin atas terjadinya kericuhan dari para peserta aksi unjuk rasa.

DPR Jamin Tak Susupkan Pasal di Finalisasi UU Ciptaker
Nasional

DPR Jamin Tak Susupkan Pasal di Finalisasi UU Ciptaker

Apabila ada pihak yang menyatakan penyelundupan pasal, selundupan ayat terhadap mekanisme yang ada, kami persilakan untuk melapor.

Pemerintah Tak Mungkin Berniat Buruk Melalui UU Ciptaker
Nasional

Pemerintah Tak Mungkin Berniat Buruk Melalui UU Ciptaker

Dalam sistem perekonomian yang sangat sosialis pun kita membutuhkan investasi. Jadi hambatan investasi perlu dihilangkan.