Musrenbangcam

Disdukcapil Lamsel Beri Pelayanan Hingga Malam saat Musrenbangcam
Lampung

Disdukcapil Lamsel Beri Pelayanan Hingga Malam saat Musrenbangcam

KALIANDA (Lampost.co)-- Posko pelayanan yang dibuka instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ramai dikunjungi masyarakat seperti posko pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang dibuka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lamsel, Kamis  (28/2/2019), dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Ketapang. 
 
Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, sejak dibuka pada Kamis (28/2/2019) pagi hingga malam hari Posko Disdukcapil Lampung Selatan di Lapangan Desa Taman Sari, Kecamatan Ketapang masih ramai oleh pengunjung. 
 
Kepala Disdukcapil Lampung Selatan Edy Firnandi, mengatakan warga Kecamatan Ketapang, Lamsel sangat antusias dengan dibukanya pelayanan publik di dalam kegiatan Musrenbangcam ini.  
 
"Ini terbukti, pada Kamis (20/2/2019) malam, kami sudah melakukan pencetakan 167 lembar KK dan pencetakan 234 keping KTP. Sedangkan, warga yang melakukan perekaman sebanyak 58 orang. Itu artinya, minat warga untuk membuat KK, KTP dan perekaman cukup banyak," ujar Edy. 
 
Sementara itu, Felik (30), warga Kecamatan Ketapang mengaku pelayanan yang dibuka Disdukcapil Lampung Selatan sangat membantu para warga desa di wilayah Kecamatan Sidomulyo. Sebab, warga tidak perlu jauh-jauh mendapatkan pelayanan kependudukan. 
 
"Iya, warga disini (Ketapang) sangat terbantu sekali dengan adanya pelayanan publik yang dibuka dinas di Lingkup Pemkab Lampung Selatan. Sebab, tidak perlu jauh-jauh datang ke Kalianda. Maka, para warga banyak yang memanfaatkan kegiatan Musrenbangcam tersebut," katanya. 
 

Musrenbangcam Tanjungbintang Pertama Kali di Lampung Gunakan e-Planning
Lampung

Musrenbangcam Tanjungbintang Pertama Kali di Lampung Gunakan e-Planning

KALIANDA (Lampost.co)--Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbangcam) pada 2019 ini telah menggunakan sistem e-planing berbasis elektronik yang menggunakan skala prioritas, dengan sistem yang diterapkan tersebut adalah salah satu program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).