Lhkpn

Satu Kepala Daerah di Lampung Belum Lapor LHKPN
Hukum

Satu Kepala Daerah di Lampung Belum Lapor LHKPN

KPK menyebutkan ada satu kepala daerah di Lampung yang belum melaporkan LHKPN.

22.505 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN
Hukum

22.505 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

Penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) telah jatuh tempo pada 30 April 2020.

229 Wajib Lapor di Lampung Belum Setor LHKPN
Hukum

229 Wajib Lapor di Lampung Belum Setor LHKPN

Kepatuhan LHKPN bidang eksekutif di Lampung yang terdiri atas 1 pemerintah provinsi dan 15 kabupaten/kota per 1 Mei 2020 adalah 93,36%.

Berakhir 30 April, Penyampaian LHKPN Tak Diperpanjang Lagi
Nasional

Berakhir 30 April, Penyampaian LHKPN Tak Diperpanjang Lagi

KPK telah memperpanjang waktu penyampaian LHKPN satu bulan sejak 30 Maret 2020.

KPK Kunci Batas Akhir LKHPN
Hukum

KPK Kunci Batas Akhir LKHPN

KPK memandang tidak ada alasan bagi WL untuk tidak menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2019 sebelum batas waktu.

KPK Dorong Instansi Terbitkan Aturan Internal soal LHKPN
Lampung

KPK Dorong Instansi Terbitkan Aturan Internal soal LHKPN

KPK mendorong instansi untuk menerbitkan aturan internal terkait kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pejabat Diimbau Segera Laporkan LHKPN
Lampung

Pejabat Diimbau Segera Laporkan LHKPN

KPK mengimbau penyelenggara negara (PN) untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum batas waktu pelaporan.

Kepatuhan LHKPN Pemkab Pesisir Barat 0,82 %
Lampung

Kepatuhan LHKPN Pemkab Pesisir Barat 0,82 %

Tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Provinsi Lampung masih rendah.