Lbh

LBH Damping Masyarakat Soal Pengaduan Politik Uang
Lampung

LBH Damping Masyarakat Soal Pengaduan Politik Uang

Bandar Lampung (Lampost.co): Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Chandra Mulyawan mengatakan, Lembaga yang ia pimpin akan selalu siap mendampingi masyarakat dalam hal pengaduan pelanggaran pemilu terlebih itu soal politik uang.

Perkara Anak Mendominasi dapat Pendampingan dari Pos Bantuan Hukum
Lampung

Perkara Anak Mendominasi dapat Pendampingan dari Pos Bantuan Hukum

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mencatat sejak awal Maret hingga pertengahan bulan ini ada 20 perkara anak yang didampingi terkait narkotika dan kasus pencurian. Hal ini diungkapkan Penasehat Hukum PBH Pradi Ahmad Kurniadi, Rabu, 18 September 2019.

LBH Bandar Lampung Tolak Revisi UU KPK
Lampung

LBH Bandar Lampung Tolak Revisi UU KPK

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- LBH Bandar Lampung bersama dengan Polda Lampung, Perwakilan DPRD Bandar Lampung dan Civitas Dosen Hukum Universitas Lampung berkumpul dalam kegiatan Diskusi Publik Tolak Revisi UU KPK yang dilaksanakan di Kantor LBH cabang Bandar Lampung, Senin, 16 September 2019.

LBH Saibumi Desak KPK Tuntaskan Kasus Fee Proyek Lamsel
Lampung

LBH Saibumi Desak KPK Tuntaskan Kasus Fee Proyek Lamsel

KALIANDA (Lampost.co) -- Lembaga Bantuan Hukum Saibumi Selatan (Sabusel) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun kembali menuntaskan perkara kasus fee proyek yang melibat pejabat di Lampung Selatan.

LBH Perkuat Gerakan Bantuan Hukum di Lampung
Lampung

LBH Perkuat Gerakan Bantuan Hukum di Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Dalam rangka memperkuat gerakan bantuan hukum di Provinsi Lampung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menggelar Forum Gruop Discussion (FGD) bersama unsur pemerintah, di Hotel Emersia, Kamis, 22 Agustus 2019.

LBH Bandar Lampung Minta Kejati Serius Tangani OTT Kesbangbol
Lampung

LBH Bandar Lampung Minta Kejati Serius Tangani OTT Kesbangbol

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mengkritisi penanganan kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Tinggi terhadap pejabat Kesbangpol Provinsi Lampung, Jamal Muhammad Nasir, pada 16 Agustus 2019 lalu.

LBH Mustika Bangsa dan IAIM NU Perbanyak Paralegal Lampung
Lampung

LBH Mustika Bangsa dan IAIM NU Perbanyak Paralegal Lampung

METRO (Lampost.co) -- Dewan PP LBH Mustika Bangsa bekerja sama dengan Institut Agama Islam (IAIM) NU Metro menggelar Workshop Hukum dan Pendidikan Khusus Profesi Paralegal. Acara yang berlangsung di kampus setempat itu berlangsung dua hari dan berakhir, Minggu (28/7/2019), itu diikuti 24 dosen, mahasiswa, aktifis, serikat buruh, serikat tani, dan tokoh masyarakat itu dari Lampung dan Banten.

LBH Bandar Lampung Diskusi soal Kelebihan Kapasitas LP dan Rutan 
Lampung

LBH Bandar Lampung Diskusi soal Kelebihan Kapasitas LP dan Rutan 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Kelebihan kapasitas di 16 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (rutan) kanwil Kemenkumham Lampung masih menjadi Polemik. 
 
Berdasarkan data dari Website Ditjenpas per 26 Juli 2019, total ada 8.826 Napi dan tahanan yang ada di Lampung, sedangkan kapasitas hanya 5.348. Dari 16 LP dan rutan, hanya lembaga Pembinaan Khusus anak kelas II yang tidak overcrowded. 
 
Karena itu, LBH Bandar Lampung mengadakan diskusi dengan tema "overcrowding Lapas dan Rutan, negara wajib memanusiakan manusia" pada Jumat (26/7/2019). Acara tersebut dihadiri perwakilan Kepolisian, Kanwil Kemenkumham Lampung, Bapas Kanwil Kemenkumham Lampung, hingga akademisi dari FH Unila. 
 
Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan, pihaknya menangani 49 Perkara, dengan tingkatan pidana biasa atau pidana ringan, dan para tersangka menjadi narapidana. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung overkapasitas, sehingga dengan kondisi yang tak layak, hak asasi manusia di LP atau rutan bisa terabaikan. Bahkan bisa saja proses administrasi, menyebabkan para napi tahan atau pelaku overstay. 
 
"Makanya kita berharap pertama, perlu adanya upaya restoratif justice, dalam artian pemidanaan merupakan jalan terakhir, harus ada penyelesaian perkara diluar pidana, untuk perkara Ringan, khusunya perkara anak ini ditingkatkan provinsi, kemudian memang harus ada penyempurnaan hukum formil manapun materil, kayak RUU KUHP, kan dalam penyidikan jaksa dan hakim sudah dilibatkan dari Awal, untuk menentukan perkara layak naik atau tidak, ini sifatny Nasional," ujarnya. 
 
Dalam diskusi tersebut berbagai aspek penyebab tingginya angka napi dan LP. Yakni, Tingginya angka pidana yang ditindak oleh kepolisian, tidak berbanding dengan jumlah atau kapasitas lapas, kemudian masih ditemukannya ada pencandu/pemakai Narkoba yang divonis. 
 
Namun yang jadi fokus utama ternyata dan terkuak dalam diskusi tersebut adalah pementasan Kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Faktor ekonomi yang menyebutkan tingginya upaya kriminalitas, dengan dalih butuh uang yang instan, khususnya kasus C3, dan peredaran narkoba. 
 
Kabid Pembinaan dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Lampung Muhammad Mulyana mengatakan polemik tersebut memang tak bisa dibebankan ke Kanwil Kemenkumham Lampung saja melainkan harus komperhensif bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. 
 
Sementara perwakilan dari Polda Lampung Kompol Saiman Fitri selaku Kasubbid Rahwat Dittahti Polda Lampung mengatakan hal overkapasitas pun sama dialami mereka. 
 
"Tiap tahun tahanan di Polda juga bertambah, apalagi ini oeprasi sikat kan baru selesai, rata-rata tiap Polres ada 40 pelaku, nambah lagi itu," katanya. 
 
Polisi pun juga memang sudah mengedepankan upaya-upaya pencegahan, Seperti sambang atau rembuk Pekon, mendorong tokoh adat untuk memberikan arahan, ke para pelaku pidana, hingga mendorong assement Narkoba bagi para pengguna. 
 
"Upaya-upaya kayak tidak membawa ke ranah hukum pidana anak, Babinkamtibmas dan Babinsa gencar sosialisasi guna penekanan pidana, sudah berjalan semua," katanya. 
 
Pakar Hukum Pidana Eko Raharjo mengatakan, harus segera dibentuk produk peraturan perundangan-undangan yang komperhensif, merehabilitasi para pecandu daripada memidanakan, mengoptimalkan pidana alternatif seperti denda dan kerja sosial, mendorong amanat KUHAP yakni, setiap kabupaten dan kota harus memiliki lapas dan rutan, hingga merevisi PP 29 tahun 2012 tentang Remisi, yang dinilai menyulitkan. Kemudian peningkatan akses bantuan hukum hingga Pemenuhan sarana prasarana di LP. 
 
"Harusnya ada kebiasaan perkara anak, perkara ringan, pemakai narkoba, itu tidak dipidanakan, pakai upaya-upaya penal non litigasi, kemudian benar, muaranya penentasan Kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, guna menekan angka kriminalitas," paparnya. 
 

Kasus Penyerobotan Lahan di Tanggamus, LBH khawatir Pemerintah Lain Bakal Latah
Lampung

Kasus Penyerobotan Lahan di Tanggamus, LBH khawatir Pemerintah Lain Bakal Latah

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung Kodri Ubaidillah mendukung adanya penghentian sementara, pembangunan jembatan Way Tebu II, di Kabupaten Tanggamus.
Pasalnya, dari informasi yang ia dapat terjadi polemik dugaan Penyerobotan tanah oleh Pemkab setempat.
LBH Bandar Lampung berkaca dari beberapa perkara yang mereka dampingi, misalanya pasar Griya, adanya power dari pemerintah seakan-akan mengabaikan hak-hak warga. Hal tersebut akan menjadi preseden buruk, dan khawatir akan diikuti oleh pemkab/Pemkot hingga Pemprov Lampung.
"Dalam prosesnya pemerintah diberikan kewenangan pada UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tapi Pemerintah tidak boleh latah, sewenang-wenang," ujarnya di kantor LBH Bandar Lampung, Jumat (26/7/2019).
Menurut Kodri, sesuai dengan UU nomor 2  tahun 2012 tentang pengadaan tanah, pihak Pemkab Tanggamus harus memenuhi 4 langkah terlebih dahulu.
Pertama di tahap perencanaan, harus sesuai dengan tata ruang wilayah, keduaa di tahap persiapan, Pemkab dalam penentuan lokasi harus melakukan identifikasi pengusaaan tanah, sosialisasi pemanfaatan tanah hingga musyawarah ganti rugi, sampai ditemukannya kesepakatan.
Ketiga tahap pelaksanaan, nantinya lokasi yang akan dilakukan harus diukur atau dilaksanakan pemetaanya oleh lembaga terkait yakni BPN.
Keempat yakni pelepasan, yaitu adanya perjanjian atau kesepakatan yang diikuti dengan pembayaran ganti rugi tanah.
"Jika keempat itu enggak dilakukan, tentunya ada dugaan Penyerobotan tanah, nanti jadinya yang lain bisa ikutan," katanya.
Pemkab Tanggamus harus bijak dengan menjalankan semua tahap tersebut, dan mengambil langkah bijak guna kebaikan bersama.
"Jika tidak kunjung dilaksanakan, tentunya harus dihentikan dulu pembangunannnya," kata alumnus FH Unila itu.

Berkas Perkara Penganiayaan di Pasar Gria Belum P21 
Lampost TV

Berkas Perkara Penganiayaan di Pasar Gria Belum P21 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Lembaga Bantu Hukum (LBH) Bandar Lampung menyatakan bakal siap memenuhi keinginan penyidik Polda Lampung terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Polisi Pamong Peraja Kota Bandar Lampung saat mengeksekusi lahan pasar Gria Sukarame beberapa waktu lalu. 
 
Kuasa Hukum korban penganiayaan Kodri Ubaidilah mengatakan, hingga saat ini penyidik Polda Lampung masih melengkapi berkas penganiayaan yang diduga dilakukan oknum Pol PP tersebut. 
 
"Beberapa hari yang lalu kami dipanggil lagi sama penyidik Polda untuk melengkapi berkas perkara, kata mereka masih kekurangan saksi jadi kami lengkapi lagi," katanya. 
 
Berkas perkara sempat dilimpahkan ke pihak Kejaksaan namun menurut pihak kejaksaan masih kekurangan saksi atas hal itu penyidik menyarankan untuk melengkapi berkas. 
 
"Mereka minta dokter yang menangani visumnya dihadirkan, kami katakan siap. Jadi apa pun kekurangan berkasnya mudah-mudahan dari LBH bakal siap memenuhinya," kata Kodri. 
 
Disinggung mengenai kelanjutan proses hukum pasar Gria Sukarame, Kodri mengatakan hingga saat ini proses banding belum diputuskan. "Belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang soal banding Pasar Gria Sukarame itu, sampai sekarang kita masih nunggu putusannya," kata dia. 
 
Pihaknya meminta aparat penegak hukum serius menangani perkara ini karena menyangkut hajat orang banyak, terlebih kasus penganiayaan yang dilakukan oknum Pol PP. 
 
"Kita berharap mudah-mudahan Polda menyegerakan kasus ini P21 secepatnya dan disidangkan," kata dia. 
 
Sebelumnya Polemik penggusuran pasar Gria Sukarame Bandar Lampung hingga kini belum usai, pasalnya pihak Polda Lampung menentapak satu orang tersangka berinisial EFZ berstatus Polisi Pamong Peraja (Pol PP) Kota Bandar Lampung, pada 23 April 2019 lalu. 
 
 

LBH Pelapor Caleg AS ke Polda, Beberkan Alasannya
Lampung

LBH Pelapor Caleg AS ke Polda, Beberkan Alasannya

KOTABUMI (Lampost.co)--Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Keadilan menjelaskan alasan membela kliennya yang berasal dari perwakilan masyarakat di daerah pemilihan III Kabupaten Lampung Utara, terkait dugaan ijasah palsu digunakan oleh caleg AS asal PAN. Hal itu tampak saat menggelar konfrensi pers di kantor LBH setempat, Kotabumi Selatan, Kamis (27/6/2019).

Polemik Pasar Griya Sukarame, Oknum Satpol PP Bandar Lampung Ditetapkan Jadi Tersangka Penganiayaan
Lampung

Polemik Pasar Griya Sukarame, Oknum Satpol PP Bandar Lampung Ditetapkan Jadi Tersangka Penganiayaan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) Polemik penggusuran Pasar Griya Sukarame, Bandar Lampung hingga kini belum usai, pasalnya pihak Polda Lampung menentapkan satu orang tersangka berinisial EFZ berstatus Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Bandar Lampung, pada 23 April 2019 lalu.

THR Tak Cair, LBH Siap Advokasi   
Lampung

THR Tak Cair, LBH Siap Advokasi   

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- LBH Bandar Lampung siap membuka posko pengaduan, bagi para pekerja, atau serikat buruh yang tidak mendapatkan THR sebagaimana mestinya. 
 
Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan mengatakan pihaknya siap memberikan pendampingan dan advokasi, agar perusahaan memberikan hak para tenaga kerjanya. 
 
"Ketentuan mengenai hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.6 Tahun 2016, Pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa pembayaran THR paling lambat adalah H-7 Hari Raya, harus dibayarkam pada waktu yang tepat, dan sesuai dengan besarannya," ujar Chandra, Jumat (17/5/2019). 
 
Pembukaan pokso pengaduan tersebut bakal dilakukan mulai 21 Mei 2019, bersamaan dengan agenda diskusi reformasi dan acara buka bersama. "Bisa dilengkapi dengan surat pernyataan kalau pelapor tersebut adalah pekerja di salah satu perusahaan, nanti kalau ada keluhan bakal kita advokasi," katanya. 
 
Chandra memaparkan pada tahun 2018 ada 18 pengaduan masalah pembayaran THR, yang masuk ke LBH Bandar Lampung. Semua pengaduannya berasal dari individu, bukan dari serikat pekerja. 
  
  

LBH Minta Pemkot Ambil Tindakan Soal Rumah Warga Tak Ada Akses
Lampung

LBH Minta Pemkot Ambil Tindakan Soal Rumah Warga Tak Ada Akses

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- LBH Bandar Lampung meminta Pemkot Bandar Lampung melalui instansi terkait, turun ke lokasi untuk mengecek kondisi, rumah almarhum Rifai (59), warga jalan Sejahtera, Sumber Rejo, Kemiling.
 
"Pertama, kita turut berbelasungkawa, kedua kita belum bisa ambil kesimpulan, penyebab kematian, karena ditangani oleh polis, dan harus sesuai fakta hukum, tapi berdasarkan keterangan keluarga korban, ada akses jalan yang ditutup, Pemkot harus turun," ujar Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan, saat dihubungi Lampost.co, Senin (1/4/2019). 
 
Dalam pasal 6 UU nomor 5 Tahun 1960, juga menyebutkan fungsi sosial tanah milik pribadi, setiap warga harus dapat hak akses jalan, tidak bisa bangunan orang lain mengurung bangunan orang lain. 
 
"Harus ada peran pemerintah terkait tata ruang kota dan wilayah, pemkot harus tahu, walau tanah itu berizin tapi harus ada fungsi sosial, tersebut bisa ditindak, atau tak diberi legalitas. 
 
Ia menilai, bila tak ada tindakan, hal ini bakal jadi preseden buruk, dan ke depannya. "Hal seperti ini bakal terjadi, tanpa ada pengawasan," kata alumnus FH Unila itu. 
 
 

LBH Siap Dampingi Korban Pencabulan Dosen UIN Raden Intan
Lampung

LBH Siap Dampingi Korban Pencabulan Dosen UIN Raden Intan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kasus pelecehan seksual yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Lampung menjadi sorotan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. LBH menilai kasus ini harus dituntaskan perguruan tinggi itu sendiri supaya tidak terulang terus-menerus ke depannya.

Walhi dan LBH Lampung Cek Lokasi Reklamasi di Pantai Sidodadi
Lampung

Walhi dan LBH Lampung Cek Lokasi Reklamasi di Pantai Sidodadi

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mengecek lokasi reklamasi ilegal di Pantai Sidodadi, Telukpandan, Kabupaten Pesawaran, Selasa (8/1/2019). Pengecekan dipimpin Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Lampung Irfan Tri Musri didampingi Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan. 

LBH dan Aktivis '98 Pertanyakan Penggerudukan Eks Rumah Andi Arief
Lampung

LBH dan Aktivis '98 Pertanyakan Penggerudukan Eks Rumah Andi Arief

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dan Jaringan Aktivis 1998 bakal bertemu dengan Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto, terkait penyambangan eks rumah Andi Arief oleh pihak kepolisian.

Pimpin LBH, Chandra Dorong Pembentukan Paralegal Komunitas
Lampung

Pimpin LBH, Chandra Dorong Pembentukan Paralegal Komunitas

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Chandra Muliawan akhirnya resmi dilantik sebagai Direktur LBH Bandar Lampung periode 2018-2021 di kantor LBH Bandar Lampung, pada Senin (10/12/2018).

Banyak Kasus Kekerasan Seksual Tidak Terungkap
Humaniora

Banyak Kasus Kekerasan Seksual Tidak Terungkap

JAKARTA (Lampost.co)-- Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap membuat Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi darurat untuk segera diselesaikan.

Chandra Muliawan Terpilih Aklamasi Jadi Direktur LBH Bandar Lampung
Lampung

Chandra Muliawan Terpilih Aklamasi Jadi Direktur LBH Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Chandra Muliawan terpilih secara aklamasi menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Periode 2018-2021, Jumat (23/11/2018) petang. Dia menggantikan Alian Setiadi yang melepas masa jabatan pada 30 November mendatang.