Petugas Sat Narkoba Polres Lampung Utara meringkus seorang pengendara  motor saat kedapatan membawa narkoba jenis sabu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendorong pemerintah provinsi lebih memperhatikan Lampung Utara.

Petani di Lampung Utara (Lampura) mulai menanam aneka tanaman obat atau empon-empon.

Petani sayur di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mengeluhkan turunnya harga aneka sayur.

Minat baca di Kabupaten Lampung Utara rendah. Maka diperlukan peran orang tua untuk merangsang anak menyukai buku dan membacanya.

Jalan penghubung antar Desa Ulakrengas - Skipi, Kecamatan Abung Tinggi dikeluhkan warga, Senin, 3 Februari 2020.

KPK RI melakukan pemeriksaan maraton terhadap para saksi guna melengkapi berkas perkara kasus korupsi di Pemkab Lampung Utara.

Pekerjaan fisik di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Menjelang pergantian Tahun 2019, sebanyak 78 personel Polres Lampung Utara mendapatkan promosi kenaikan pangkat.

Kapolres Lampung Utara pimpin upacara serah terima jabatan kapolsek Sungkai Selatan.

Personel Polres Lampura akan ditempatkan di dua pos pengamanan dan satu pos pelayanan yang tersebar di jalan lintas tengah Sumatera, Lampung Utara.

Lampung Post sebagai media yang telah berkontribusi nyata baik di Lampung maupun tingkat nasional akan terus menebarkan informasi mendidik.

Langkah-langkah akhir tahun 2019 yang harus dipedomani, terutama masalah jam layanan penyetoran penerimaan negara pada bank/pos persepsi.

Beberapa syarat administrasi yang tidak sesuai, seperti tidak melampirkan ijazah, hanya melampirkan surat keterangan lulus.

Pada pelaksanaan penyaluran masih ditemukan penerima yang dianggap tidak layak, namun masih mendapatkan program tersebut.

Korupsi membawa dampak buruk dan merugikan semua pihak, terutama masyarakat luas.

Mereka yang rata-rata berasal dari tenaga kerja lepas (honor) pegawai merasa kecewa dengan hasil penerimaan itu.

Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat bukan hanya tanggung jawab sepenuhnya rumah sakit, puskesmas maupun pusat layanan kesehatan.

Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak memiliki izin praktek.