Panaragan (Lampost.co) -- Perkebunanan karet siap sadap di Tiyuh Dayasakti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) terbakar. Sedikitnya lima hektar kebun karet milik delapan kepala keluarga musnah. Tiada lagi yang tersisa dari peristiwa itu selain kesedihan di lubuk hati para petani.

Jakarta (Lampost.co): Masyarakat diminta jangan mudah tergoda dengan iming-iming uang untuk membakar lahan. Perusahaan juga diultimatum tidak memberikan uang kepada warga untuk membakar hutan.

Bandar Lampung (Lampost.co): Mabes Polri bersama jajaran Polda di seluruh Indonesia ternyata telah menetapkan 323 orang  dan 14 korporasi, Sebagai Tersangka kebakaran hutan dan lahan, dengan total lahan yang terbakar mencapai 7482,8459 hektar. Penindakan itu berlangsung sejak Januari hingga September 2019.

Kalianda (Lampost.co):  Malam ini, dua kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Kecamatan Tanjung Bintang dan Katibung, Lampung Selatan.

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung Kodri Ubaidillah mendukung adanya penghentian sementara, pembangunan jembatan Way Tebu II, di Kabupaten Tanggamus.
Pasalnya, dari informasi yang ia dapat terjadi polemik dugaan Penyerobotan tanah oleh Pemkab setempat.
LBH Bandar Lampung berkaca dari beberapa perkara yang mereka dampingi, misalanya pasar Griya, adanya power dari pemerintah seakan-akan mengabaikan hak-hak warga. Hal tersebut akan menjadi preseden buruk, dan khawatir akan diikuti oleh pemkab/Pemkot hingga Pemprov Lampung.
"Dalam prosesnya pemerintah diberikan kewenangan pada UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tapi Pemerintah tidak boleh latah, sewenang-wenang," ujarnya di kantor LBH Bandar Lampung, Jumat (26/7/2019).
Menurut Kodri, sesuai dengan UU nomor 2  tahun 2012 tentang pengadaan tanah, pihak Pemkab Tanggamus harus memenuhi 4 langkah terlebih dahulu.
Pertama di tahap perencanaan, harus sesuai dengan tata ruang wilayah, keduaa di tahap persiapan, Pemkab dalam penentuan lokasi harus melakukan identifikasi pengusaaan tanah, sosialisasi pemanfaatan tanah hingga musyawarah ganti rugi, sampai ditemukannya kesepakatan.
Ketiga tahap pelaksanaan, nantinya lokasi yang akan dilakukan harus diukur atau dilaksanakan pemetaanya oleh lembaga terkait yakni BPN.
Keempat yakni pelepasan, yaitu adanya perjanjian atau kesepakatan yang diikuti dengan pembayaran ganti rugi tanah.
"Jika keempat itu enggak dilakukan, tentunya ada dugaan Penyerobotan tanah, nanti jadinya yang lain bisa ikutan," katanya.
Pemkab Tanggamus harus bijak dengan menjalankan semua tahap tersebut, dan mengambil langkah bijak guna kebaikan bersama.
"Jika tidak kunjung dilaksanakan, tentunya harus dihentikan dulu pembangunannnya," kata alumnus FH Unila itu.

KALIANDA (Lampost.co)--Sejumlah Tokoh pemuda Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, melarang bila lapangan sepak bola desa setempat didirikan bangunan. Bahkan, para pemuda siap menghentikan aktivitas penurunan material bangunan diatas lahan aset milik desa tersebut. 

PANARAGAN (Lampost.co)-- Tokoh Adat Federasi megow Pak Tulangbawang Barat meminta pemerintah kabupaten setempat tidak gegabah merespon keinginan PT. Huma Indah Mekar (HIM) terkait permohonan merubah peruntukan HGU dari tanaman karet menjadi tanaman tebu. 
 
"Jika permohonan perusahaan ini direspon pemkab, saya khawatir akan menimbulkan persoalan baru di tengah-tengah masyarakat," ujar ketua Federasi Megow Pak Tulangbawang Barat, Herwan Artha, Selasa (2/7/2019). 
 
Herman berharap dalam menyikapi permohonan perusahaan tersebut, pemkab diharapkan dapat mempertimbangkan semua aspek, selain aspek hukum juga aspek sosial. "Kalau manfaat untuk masyarakat gak ada untuk apa. Apalagi, tanaman tebu ini berada ditengah-tengah kota. Apakah tidak melanggar Perda yang berlaku," ujarnya. 
 
Dia meminta pemkab dapat mengkaji dengan matang terkait permohonan perusahaan tersebut. Sebab, peruntukan HGU PT. HIM sudah acapkali berubah tanpa sepengetahuan masyarakat. 
 
"Awalnya PT. HIM ini memiliki HGU untuk tanaman singkong, kemudian berubah menjadi tanaman karet dan sekarang minta dirubah lagi jadi tebu. Nanti berubah lagi entah untuk tanaman apa?," kata dia. 
 
Terkait dengan lahan, lanjut dia, perusahaan ini juga masih ada persoalan sengketa dengan masyarakat mulai dari lahan hibah di penumangan hingga ganti rugi jalan tol. "Persoalan lahan ini selalu muncul karena tidak pernah diselesaikan dengan tuntas. Artinya, masih banyak persoalan mendesak yang perlu diselesaikan pemkab dan pihak terkait," ujarnya. 
 
 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sengketa tanah seluas 7,85 hektare di Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung akhirnya tuntas.
Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa tanah tersebut sah sebagai milik Afferi, warga Perumahan Villacitra, Bandar Lampung melalui putusan Nomor 174 K/Pdt/2019 yang dibacakan Majelis Hakim pada 20 Februari 2019 lalu.
"Tadi saya sudah mengambil salinan putusannya ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, yang disertai cap basah," kata Afferi saat dihubungi Lampost.co, Senin (24/6/2019) sore
Langkah selanjutnya, ujar Afferi, pihaknya sedangkan berkoordinasi dengan pihak PN untuk mengosongkan lokasi tersebut sesuai putusan MA.
Menurut Afferi, pengosongan itu tidak ada masalah lagi karena lokasinya memang sudah kosong, tinggal sisa-sisa bangunan. "Cuma nantinya tetap harus dipastikan oleh juru sita di lokasi," ujar Afferi.
Di lokasi, Afferi juga telah memasang pemberitahuan bahwa sertifikat atas nama PT WHP bernomor (Hak Guna Bangunan) SHGB No. 1192/Prm beserta surat-surat, akta-akta otentik ataupun dibuat di bawah tangan yang berada di atas sertifikat tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah dinyatakan batal demi hukum oleh PN Tanjungkarang dengan No Perkara 68/PdtG/2017/PN.Tjk, dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan putusan No.174K/PDT/2019 tertanggal 20 Februari 2019.
Dalam kasus tersebut, Afferi selaku penggugat melawan Tommy Sanyoto, Direktur PT Way Halim Permai sebagai tergugat I; Lindawati, warga Bandar Lampung sebagai tergugat II; dan tergugat lain.
Perkara itu didaftarkan ke PN Tanjungkarang pada 27 April 2017 di bawah perkara Perdata No. 68/PDT.G/PN.TGK/2017. Dalam sidang putusan di PN Tanjungkarang, Selasa (21 November 2017), hakim menetapkan bahwa penguasaan tanah oleh para tergugat yaitu lahan bersertifikat HGB 14/KD, yang telah berganti blanko sertifikat HGB No. 1192 prm sebagai blanko pengganti sertifikat HGB 14/KD di Kelurahan Way Halim seluas 78.537 meter persegi adalah perbuatan melawan hukum.
PN menyatakan batal demi hukum segala surat-surat, akta-akta baik yang otentik maupun di bawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak penggugat atas objek sengketa.
Karena itu, para tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki tanah yang menjadi objek sengketa tersebut harus segera mengosongkan lahan tersebut untuk diserahkan kepada penggugat.
Ternyata, tergugat melakukan perlawanan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang. Tetapi, PT menyatakan gugatan terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) melalui putusan Nomor 31/PDT/2017/PT TJK. tanggal 17 April 2018. 
"Hasilnya, NO. Tidak berperkara," ujar Afferi. Artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.
Kemudian, Afferi mengajukan kasasi pada Mei 2018 yang akhirnya perkara itu diputuskan oleh MA pada 20 Februari 2019 yang dibacakan oleh ketua majelis hakim Prof. Dr. Takdir Rahmadi dengan anggota Maria Anna Samiyati dan Dr. Muhammad Yunus Wahab.

SUKADANA (Lampost.co)--Ratusan warga Desa Sumberrejo yang tergabung dalam Organisasi Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Lampung Timur, Selasa (12/3/2019), berunjuk rasa di depan Kantor ATR/BPN kabupaten setempat.

PRINGSEWU (Lampost.co)-- Belasan warga Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas, mendesak manajemen pembangunan bendungan Way Sekampung segera membayar ganti rugi lahan diaposal atau lahan yang tertimbun tanah galian. 
 
Tuntutan itu berlangsung saat di langsungkan pertemuan antara pihak bendungan Way Sekampung dengan masyarakat di Balai Pekon Banjarejo, Rabu (6/3/2019). 
 
Pertemuan di hadiri sejumlah pegawai Bendungan Way Sekampung, Camat Banyumas Moudy Nazola dan warga setempat termasuk LSM GMBI. Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam mulai pukul 14.00-17.30 itu sempat saling adu argumentasi. Tetapi warga sepakat menunggu proses kelengkapan data dari pihak warga. 
 
Menurut Kepala Pekon Banjarejo sekaligus memimpin pertemuan Herman, menjelaskan munculnya tuntutan warga atas ganti rugi lahan tambah ukur atau tanah diaposal karena sebelumnya pihak perusahaan menjanjikan pembayaran pada tahun 2018. 
 
Herman menambahkan tanah milik warga Pekon Banjarejo yang terkena proyek bendungan, seluas 105 bidang atau 50 hektar dengan pemilik 90 orang. Lokasi tersebut sudah dibayarkan ganti ruginya, tetapi saat proses penggalian lahan bendungan ternyata tanah hasil kerukan alat berat menimbun lahan warga diluar yang sudah diganti rugi. 
 
Akibatnya warga menuntut lagi minta untuk diganti rugi kembali. Dalam proses negosiasi bersana warga terjadilah kesepakatan di beri uang kerohiman sejumlah Rp6.000/meter. "Tanah diaposal saat ini luasnya sekitar sekitar 20 ha dengan pemilik 18 orang," kata Herman. 
 
Camat Banyumas Moudy Nazola menyatakan selain membahas soal ganti rugi, warga juga meminta ada perhatian pihak perusahaan akibat dampak sosial pembangunan proyek tersebut. 
 
Dia menambahkan dampak sosial yang menimpa warga seperti aliran irigasi yang tersumbat serta ayam mati akibat kerasnya dinamit. Atas persoalan itu warga meminta ada kepedulian dari perusahaan. 
 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Serikat Mahasiswa dan Pemuda Lampung (Simpul)  ini (6/3/2019) sekitar pukul 16:00 WIB  menyampaikan aspirasinya kepada lembaga eksekutif.

PEKANBARU (Lampost.co)-- Tim gabungan yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan gambut di dua lokasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, terkendala untuk mendapatkan sumber air.  
 
"Sumber air sulit, kita baru pasang selang 20-30 meter, api sudah meluas 100 meter," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Meranti, Edy Afrizal, di Pekanbaru, Jumat (1/3/2019).
 
Ia mengatakan lokasi kebakaran lahan pertama di Desa Bungur, Kecamatan Rangsang Timur, sangat sulit diakses karena air sungai mengering. Lokasi tersebut juga sulit dijangkau karena tidak ada akses jalan.  Untuk menuju lokasi kebakaran, petugas pemadam gabungan harus menggunakan perahu cepat dan menyambung lagi menggunakan sampan melalui sungai kecil.  
 
"Karena air sungai sedang surut, jadi harus pakai sampan kecil melewati pohon-pohon bakau, sehingga makin sulit sampai ke lokasi kebakaran," katanya. 
 
Kebakaran lahan gambut di lokasi itu menghanguskan semak dan pohon sagu milik warga. Selain sulit air, tim gabungan juga dibuat repot karena kencangnya hembusan angin di daerah pesisir Riau itu.  
 
Pada lokasi kebakaran kedua di daerah Kampung Balak, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi, kencangnya angin membuat api cepat membakar semak belukar dan merambat ke kebun sagu warga. 
 
Kebakaran di kebun sagu sulit untuk dipadamkan karena api berada di permukaan lahan gambut dan juga membakar pohon.

JAKARTA (Lampost.co)-- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan untuk tetap waspada kebakaran. "Kalau lihat 2019 sampai dengan kemarin tanggal 21-22 (Januari) jumlah titik apinya 41-an rata-rata selama sekian 20 hari," kata Siti usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (24/1/2019). 
 
Menurut Siti, jumlah titik api itu lebih banyak daripada periode yang sama di tahun 2018 yang berjumlah 17-23 titik api. Sejumlah daerah yang perlu mewaspadai karhutla antara lain Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. 
 
Menteri LHK meminta patroli pengawas kebakaran lebih diintensifkan dan juga mengaktifkan kembali Satgas Karhutla. "Posisi siaga darurat harus diangkat. Kemudian monitoring dan analisis hotspot tetap harus dilakukan, personil disiagakan," kata Siti. 
 
Selain itu, hal yang juga penting dilakukan oleh Pemda adalah mendampingi petani yang untuk diberikan pilihan cara dalam membuka lahan selain dengan membakar tanaman.  Menteri menjelaskan kendati pihaknya bersama Badan Restorasi Gambut (BRG) sudah memberikan pelatihan sekaligus pendampingan kepada petani, namun cakupannya perlu ditingkatkan.   
 
Dalam laporannya kepada Presiden, Siti mengatakan BRG bersama pihak swasta juga telah melakukan pemulihan beberapa lahan gambut melalui pembangunan sekat kanal, sumur air dan embung dengan jumlah sekitar 20 ribu unit.  Kendati demikian, Menurut Siti, tantangan untuk pemadaman karhutla yang masih mengganjal yakni sulitnya sumber air di daerah terpencil. 

KOTABUMI (Lampost.co)-- Pahit dan getir dirasakan warga akibat keserakahan oknum-oknum yang berlindung di balik perusahaan oleh masyarakat di 12 desa dan 3 Kecamatan Sungkai-Bunga Mayang. Bagaimana tidak persero yang berlabel plat merah milik pemerintah kuat dugaan menyerobot lahan kehidupan hingga beberapa generasi disana. 

KOTABUMI (Lampost) -- Staf Kepresidenan Republik Indonesia berjanji selesaikan sengketa tanah ulayat warga Sungkai Bunga Mayang dalam waktu tidak lama lagi. 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) --Terkait konflik lahan warga masyarakat dengan pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT. Pelindo di Kecamatan Panjang Pidada dan Pemerintah Provinsi Lampung di Way Halim Way Dadi, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 secara spesifik tidak menyebutkan adanya Hak Pengelolaan Lahan, demikian dijelaskan Senator Lampung, Andi Surya ketika menyikapi persoalan HPL Way Dadi dan Pelindo Panjang Pidada.

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Memiliki hunian yang nyaman, asri dan luas tentu saja menjadi keinginan setiap keluarga, akan tetapi biasanya sering terkendala dengan lokasi lahan yang sempit dan terbatas, terutama untuk anda yang tinggal di daerah perkotaan. Oleh sebab itu perlu cara agar rumah terlihat luas dan lebar meski di lahan sempit. 

KALIANDA (lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita lahan milik Bupati Lampung Selatan non aktif Zainudin Hasan, di Desa Kotadalam, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. 

JAKARTA (Lampost.co) -- Ketua DPD RI Oesman Sapta membicarakan usul pembelian aset lahan dan bangunan untuk Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow ketika bertemu dengan Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin.