Kpps

Pemerintah Diminta Bangun Monumen untuk KPPS yang Gugur
Politik

Pemerintah Diminta Bangun Monumen untuk KPPS yang Gugur

PENGAMAT komunikasi politik dan kebijakan publik JP Laa Manroe menyarankan, pemerintah membuat tugu atau monumen sebagai bentuk penghargaan khusus terhadap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat Pemilu 17 April lalu. 
 
"Kami minta pemerintah menobatklan mereka sebagai insan penegak demokrasi (The Man of Democracy Enforcement) dan membuatkan tugu untuk mengenang serta memperingati mereka," katanya di Jakarta, Selasa (14/5/2019). 
 
Ia menyarankan, agar sistem Pemilu serentak seperti ini bisa diubah. Mengingat, hingga saat ini sudah lebih dari 500 orang petugas KPPS l meninggal dunia. 
 
"Misalnya Pemilihan Presiden dan DPD satu paket. Kemudian terpisah dari pemilhan DPR RI dan DPRD," ujarnya. 
 
Di sisi lain, La Manroe menyarankan, kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto menunggu keputusan resmi KPU pada 22 Mei nanti. 
 
Jika ada pihak yang belum puas akan hasil tersebut karena menganggap ada indikasi kecurangan silahkan melapor ke Bawaslu dengan memperhatikan Pasal 286 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 
 
Jika memang di temukan kecurangan, Dia menyebutkan, pada Pasal 463 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ada aturan diskualifikasi. 
 
"Namun, jika selisih suara cukup besar bisa melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK)," pungkasnya.  
  
 

Kemenkes Beberkan 13 Penyakit Penyebab Kematian Petugas KPPS
Politik

Kemenkes Beberkan 13 Penyakit Penyebab Kematian Petugas KPPS

JAKARTA (Lampost.co)-- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berhasil menemukan penyakit yang menyebabkan gugurnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Setidaknya, ada 13 jenis penyakit yang tersebar di 15 provinsi. Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi menyebut temuan ini menjadi bahan evaluasi. “Nantinya kita akan bahas bersama KPU untuk perencanaan pemilu mendatang,” katanya, di Jakarta, Sabtu, (11/5/2019).

Tekab 308 Sat Reskrim Polres Lampung Utara Ringkus Pelaku Pencuri Motor Petugas KPPS
Lampung

Tekab 308 Sat Reskrim Polres Lampung Utara Ringkus Pelaku Pencuri Motor Petugas KPPS

KOTABUMI (Lampost.co)-- Anggota Tekab 308 Sat Reskrim Polres Lampung Utara meringkus dua dari tiga orang pelaku pencuri sepeda motor, saat bersebunyi di rumahnya masing-masing, Kamis (2/5/2019) pukul 23.00 WIB. Korban diketahui seorang petugas KPPS. 
 
Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, Jumat (3/5/2019) menuturkan salah seorang pelaku terpaksa diberi timah panas pada kedua kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Kedua tersangka adalah Ibun (31 tahun), warga Desa Bandar Abung, Abung Surakarta, Lampung Utara itu, yang diduga sebagai otak pelaku tampak tak berdaya akibat dua luka tembak dibagian kedua kakinya. Satu lagi Aripun (35), warga desa Pakuon Agung, Muara Sungkai, Lampung Utara. 
 
Kapolres mengatakan, selain meringkus dua orang tersangka ini, pihaknya menyita barang bukti sebilah golok, tas kecil alat pahat serta sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan oleh pelaku melakukan aksinya tersebut. 
 
"Saat ini kami masih terus memburu salah seorang rekan mereka (DPO), yang berhasil kabur," ujarnya. 
 
 

Wali Kota Akan Berikan Santunan Kepada Keluarga KPPS  
Lampung

Wali Kota Akan Berikan Santunan Kepada Keluarga KPPS  

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Wali Kota Bandar Lampung Herman HN akan memberikan santunan kepada keluarga anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal selama masa penghitungan suara di Kota Tapis Berseri. 
"Kita cek dulu di mana lokasi rumahnya berapa yang wafat kemudian nanti kita akan beri bantuan," ujar Herman HN, Kamis (2/5/2019). 

382 Anggota KPPS Meninggal dan 3.529 Sakit
Nasional

382 Anggota KPPS Meninggal dan 3.529 Sakit

JAKARTA (Lampost.co)-- Jumlah petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang mengalami musibah pascapemungutan suara terus bertambah. Total saat ini ada 3.911 orang mengalami sakit dan meninggal. 
  
"Data per 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB, yang wafat 382 orang dan yang mengalami sakit 3.529 orang," jelas Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Rahman Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (2/5/2019). 
 
Dalam data yang dirilis KPU, petugas KPPS yang gugur paling banyak ada di Jawa Barat yakni 100 orang. Lalu, di Jawa Tengah ada 62 orang, Jawa Timur 39 orang, Banten 21 orang dan Lampung 17 orang. Sisanya tersebar di provinsi lain. 
 
KPU berencana memberikan santunan kepada petugas KPPS yang gugur. Arif menjelaskan kriteria penerima santunan ialah anggota Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu, yang mendapat santunan kecelakaan kerja dan santunan Kematian. 
  
Mereka ialah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan masa kerja Januari 2019-Juni 2019. Kemudian, petugas KPPS dengan masa kerja 10 April 2019-9 Mei 2019 dan petugas ketertiban TPS dengan masa kerja 10 April 2019-9 Mei 2019.
 
Bagi Anggota Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), dan Pemungutan Suara Susulan (PSS), pemberian santunan kecelakaan kerja dan kematian menyesuaikan berakhirnya masa kerja.
 
Ketentuan pemberian santunan, kata Arif, dapat diajukan ketika kecelakaan terjadi dalam masa kerja, dan dibuktikan dengan keputusan terkait pengangkatan yang bersangkutan.
 
"Santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian hanya diberikan untuk 1 kali santunan," kata dia.
 
Dalam hal penerima santunan kecelakaan kerja cacat tetap, sakit berat serta meninggal dunia dalam masa kerja, ahli waris mendapat santunan sebesar selisih antara santunan meninggal dunia dan santunan kecelakaan kerja sebelumnya.
 
Penyaluran santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian dilakukan dalam 2 metode, yaitu melalui nomor rekening penerima santunan atau ahli waris dengan melampirkan bukti penerimaan transfer, dan diberikan secara tunai kepada penerima santunan, atau ahli waris dalam hal penerima santunan tidak memiliki rekening bank dengan melampirkan formulir Berita Acara. 
 

Direktur TKN Himbau Relawan Gelar Doa untuk KPPS yang Wafat 
Politik

Direktur TKN Himbau Relawan Gelar Doa untuk KPPS yang Wafat 

CIREBON (Lampost.co)-- Direktur Relawan TKN Jokowi-Amin, Maman Imanulhaq mengatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas sebagai sahid. 
 
Maman menambahkan bahwa mereka berjuang dengan keras dan ikhlas mengawal demokrasi agar berjalan aman, transparan dan adil. Mereka hanya menginginkan proses yang baik menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.  
 
Maman mengatakan itu saat menghadiri Syukur Pemilu 2019 dan doa bersama yang diselenggarakan Relawan Jokowi Amin Majalengka dan Cirebon di Ponpes Al-Mizan Ciborelang Jatiwangi Majalengka dan Majelis Nurul Hidayah Dawuan Cirebon, 26 April 2019.

Menkeu Hitung Besaran Kompensasi Petugas KPPS
Politik

Menkeu Hitung Besaran Kompensasi Petugas KPPS

BANDUNG (Lampost.co)-- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan menghitung besaran kompensasi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal, sakit, atau kecelakaan. 
 
"Nanti kita akan hitung untuk kebutuhan anggarannya untuk memenuhi kompensasi tersebut," kata Sri Mulyani usai Infrastructure Summit 2019 di Universitas Padjadjaran Bandung, Jumat (26/4/2019). 
 
Saat ini, pihaknya akan terus memantau berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai jumlah petugas KPPS yang mengalami sakit, kecelakaan sampai meninggal dunia. 
 
Menurut Sri Mulyani, pekerja KPPS mungkin sudah terlindungi asuransi, baik itu asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa. 
 
"Itu sebetulnya bisa terkover. Di Indonesia mungkin kultur asuransi itu menjadi sangat penting, jadi tentu saya juga akan berharap kita akan terus mengkampanyekan pentingnya asuransi bagi semua masyarakat," jelas dia. 
  
"Banyaknya petugas KPPS yang meninggal dan jatuh sakit usai penghitungan suara Pilpres 2019, pemerintah dinilai perlu membayar kompensasi," tambah dia. 
 
Komisioner KPU Viryan Aziz menyebutkan hingga pukul 18.00 WIB total sebanyak 225 orang petugas dikabarkan meninggal dunia dan 1.470 orang dikabarkan sakit, total 1.695 orang. 
  
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini sebelumnya mengatakan negara seharusnya memberikan kompensasi yang sepadan kepada petugas yang meninggal dunia, sakit, ataupun luka karena kerja untuk Pemilu 2019. 
 
Menurut dia, tidak ada skema asuransi terhadap petugas KPPS yang berkontribusi menyukseskan Pilpres 2019 itu. "Harusnya negara memberi kompensasi yang sepadan," pungkasnya. 
 

225 KPPS Gugur, Pahlawan Demokrasi!
Buras

225 KPPS Gugur, Pahlawan Demokrasi!

SEDIKITNYA sampai Senin (25/4) 225 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di 19 provinsi meninggal dunia akibat kelelahan bertugas di TPS dan merekapitulasi hasilnya. Sebanyak 1.470 orang petugas KPPS jatuh sakit.

Petugas KPPS Meninggal Bertambah Menjadi 119 Orang
Politik

Petugas KPPS Meninggal Bertambah Menjadi 119 Orang

JAKARTA (Lampost.co)--Komisi Pemilihan Umum menyatakan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal saat menjalankan tugas bertambah menjadi  119 orang yang tersebar di 25 provinsi se-Indonesia.

Perolehan Suara Membengkak di TPS 3 Desa Pematangbaru Akibat Ketidakpahaman KPPS   
Politik

Perolehan Suara Membengkak di TPS 3 Desa Pematangbaru Akibat Ketidakpahaman KPPS   

KALIANDA (Lampost.co)-- Perolehan suara di TPS 3 Desa Pematangbaru, Kecamatan Palas, Lampung Selatan membengkak karena ketidakpahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penghitungan suara Pemilu 2019. 
 
Sehingga perolehan suara untuk tingkatan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten terjadi selisih antara Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah. 
 
Ketua Panwaslu Kecamatan Palas, Muhamad Sobari mengatakan dalam rapat pleno tingkat PPK setempat pihaknya telah melakukan sesuai prosedur, aturan dan perundang-undang. Dimana, langkah pertama pihaknya memberikan rekomendasi untuk membuka C1 Plano. 
 
"Pada saat dibuka C1 Plano atau catatan hasil penghitungan suara di TPS 3 Desa Pematangbaru juga sama perolehan suara sah dan tidak sah ada perbedaan dengan pengguna hak pilih. Untuk itu kami rekomendasi lagi untuk membuka kotak agar penghitungan suara ulang yang dilakukan KPPS TPS 3," kata dia. 
 
Setelah dilakukan pemungutan suara ulang, kata Sobari, diketahui bahwa membengkaknya suara itu dikarenakan ada kesalahan penulisan di C1 Plano dan rekapan Salinan. KPPS beranggapan suara Caleg juga dihitung untuk suara partai politik. 
 
"Jadi, misalnya Caleg A dari Parpol Apel mendapatkan 5 suara, tapi KPPS beranggapan 5 suara itu juga berlaku untuk Parpol. Sehingga, suara Parpol 5 dan Caleg 5. Tapi, memang sebelumnya memang KPPS mengaku kalau mereka kurang paham cara pengisian dan rekap," katanya. 
 
Mengenai permintaan pemungutan suara ulang (PSU), Sobari mengatakan pihaknya tidak bisa merekomendasi hal tersebut. Sebab, PSU itu sudah dijelaskan dalam pasal 65 PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan dalam Pemilu 2019. 
 
"Didalam PKPU nomor 3 tahun 2019 itu sudah jelas Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS. Jadi, kalau masih ada yang masih protes atau ada temuan lainnya bisa meregistrasi laporan ke Bawaslu," kata dia. 
 
 

Kejar Penembak KPPS Lampung Utara, Polda Sebut Murni Kasus Pencurian
Lampung

Kejar Penembak KPPS Lampung Utara, Polda Sebut Murni Kasus Pencurian

BANDAR LKAMPUNG (Lampost.co)-- Ahmad Syafari warga Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara, tewas usai ditembak orang tak dikenal, pada Jumat (19/4/2019), sekitar pukul 04.00 WIB. 
 
Informasi yang dihimpun, korban yang juga Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Isrejo, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara, Ahmad Syafari, mengalami luka tembak di bagian perut hingga ke pinggang. 
 
Pelaku diduga lebih dari dua orang, dan hendak mencuri di rumah korban, Namun ketahuan karena sang istri mendegar suara pintu terbuka. 
Korban dirawat di RSUD Abdul Moeloek, setelah mendapat rujukan dari rumah Sakit di Lampung Utara. 
 
Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan pihaknya mem-backup Polres Lampung Utara untuk mengejar para pelaku, satu tim diturunkan. 
 
"Ia ada kejadian Curat Curas di sana, kita backup," ujarnya. 
 
Namun Ruli menegaskan kalau korban Tidak ada sangkut pautnya dengan pemilu, kejadian ini murni kasus pidana pencurian. "Pelaku mau maling motor korban, cuma ketauan," katanya. 
  

Jelang Pencoblosan KPPS Tubaba Dapat Pelatihan 
Politik

Jelang Pencoblosan KPPS Tubaba Dapat Pelatihan 

PANARAGAN (Lampost.co)--Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Lampung tahun 2018 pada 27 Juni mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) road show memberikan bimbingan teknis kepada seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se kabupaten Tubaba.