Ia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007-2017.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak rentan perilaku koruptif.

Belum ada datanya. Kami sedang berkoordinasi dengan KPU untuk dapat memberikan data bacalon yang telah mendaftar.

Para calon kepala daerah di 8 kabupaten kota di Provinsi Lampung bukan penyelenggara negara, wajib melaporkan harta kekayaan.

KPK dalam penanganan kasus dugaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari dinilai bentuk ketidakpercayaan terhadap Kejaksaan Agung.

KPK menyambut baik tindakan para bakal calon kepala daerah yang patuh dalam melaporkan harta kekayaannya.

 Bakal calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2020 wajib melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK RI.

ICW meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengusut cara Ketua KPK Firli Bahuri bisa menggunakan helikopter mewah.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK dalam sidang etik.

Serah terima aset ini adalah bagian dari upaya KPK memaksimalkan asset recovery sebagai bentuk pengembalian kerugian negara.

KPK tak lagi memeliki wewenang membentuk perwakilan di provinsi. Kewenangan tersebut hilang semenjak Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019.

Pemanggilan terkait statement saya di media saat mengadvokasi Kompol Rossa Purbo Bekti.

Kejaksaan Agung diminta adil dalam mengusut perkara kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh jaksa dari Kejari Indragiri Hulu, Riau.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menerima laporan masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah.

Datanya masih terus bergerak, jadi belum bisa di-update. Selain kami, ada teman-teman BPKP perwakilan yang juga memantau.

Keluhan yang paling banyak disampaikan pelapor kepada pemda di Lampung adalah tidak menerima bansos padahal sudah mendaftar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepala daerah sigap menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait permasalahan bantuan sosial (bansos).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah (pemda) serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan pemimpin dengan integritas tinggi bisa menghapus korupsi di Indonesia.