Kpk

Koruptor Dana Penanganan Korona Terancam Hukuman Mati
Hukum

Koruptor Dana Penanganan Korona Terancam Hukuman Mati

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal (Komjen) Firli Bahuri memantau serius pengeluaran dana penanggulangan virus korona.

Terimbas Korona, KPK Perpanjang Batas Pelaporan LHKPN Hingga 30 April
Hukum

Terimbas Korona, KPK Perpanjang Batas Pelaporan LHKPN Hingga 30 April

Pelaporan diperpanjang sebulan dari batas waktu 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.

Hipmi Lamtim Dorong Penegak Hukum Pantau Lelang ULP
Lampung

Hipmi Lamtim Dorong Penegak Hukum Pantau Lelang ULP

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lampung Timur meminta jajaran penegak hukum dapat ikut memantau proses lelang unit layanan pengadaan (ULP). 

Pekan Depan Penyerang Novel Baswedan Diadili 
Hukum

Pekan Depan Penyerang Novel Baswedan Diadili 

Berkas perkara penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini.

Keberadaan Nurhadi Terendus di Bogor
Nasional

Keberadaan Nurhadi Terendus di Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga tersangka kasus dugaan suap pada penanganan perkara di Mahkamah Agung dan gratifikasi, Nurhadi, di Bogor.

Religiositas Dihapus dari Kode Etik Baru KPK
Nasional

Religiositas Dihapus dari Kode Etik Baru KPK

Penghapusan poin religiusitas tak berarti KPK melupakan dasar "ketuhanan" yang menjadi sila pertama di Pancasila.

KPK Periksa Dua Lokasi di Jakarta Cari Nurhadi
Nasional

KPK Periksa Dua Lokasi di Jakarta Cari Nurhadi

Jejak mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi belum terendus.

Gatot Dewa Broto Bakal Bersaksi di Sidang Imam Nahrawi
Nasional

Gatot Dewa Broto Bakal Bersaksi di Sidang Imam Nahrawi

Sesmenpora Gatot Dewa Broto akan bersaksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

KPK Dorong Aset Pemda Tak Dikelola Pihak ketiga
Nasional

KPK Dorong Aset Pemda Tak Dikelola Pihak ketiga

Aset berupa Stadion Mattoangin yang dikelola Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) resmi diserahkan kepada pemprov Sulawesi Selatan.

KPK Dorong Instansi Terbitkan Aturan Internal soal LHKPN
Lampung

KPK Dorong Instansi Terbitkan Aturan Internal soal LHKPN

KPK mendorong instansi untuk menerbitkan aturan internal terkait kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

KPK Periksa Direktur Operasi Jakpro Terkait Kasus TPPU
Hukum

KPK Periksa Direktur Operasi Jakpro Terkait Kasus TPPU

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Operasi (Dirop) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Muhammad Taufiqurrachman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan KPK
Hukum

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan KPK

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 26 Februari 2020.

KPK Buka Kemungkinan Dalami Pencucian Uang Agung Ilmu
Hukum

KPK Buka Kemungkinan Dalami Pencucian Uang Agung Ilmu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan mendalami dugaan adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus suap fee proyek Lampura.

Terima Gratifikasi Rp 100 Miliar, Laporan Harta Kekayaan Agung Cuma Rp 2,3 Miliar
Hukum

Terima Gratifikasi Rp 100 Miliar, Laporan Harta Kekayaan Agung Cuma Rp 2,3 Miliar

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Agung disebutkan menerima fee proyek sebesar Rp1,3 miliar di 2019, dari April hingga Oktober.

Birokrat Bersih Patuh LHKPN
Tajuk Lampung Post

Birokrat Bersih Patuh LHKPN

KPK merilis tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Provinsi Lampung per Jumat, 21 Februari 2020.

Bupati Nonaktif Lampung Utara Didakwa Terima Suap Rp 1,3 Miliar
Hukum

Bupati Nonaktif Lampung Utara Didakwa Terima Suap Rp 1,3 Miliar

Bupati Nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang

KPK Dinilai Kehilangan Taring
Nasional

KPK Dinilai Kehilangan Taring

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sudah kehilangan taring.

KPK Bantah Penutupan 36 Kasus Korupsi karena Titipan
Nasional

KPK Bantah Penutupan 36 Kasus Korupsi karena Titipan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penghentian penyelidikan 36 kasus korupsi karena titipan. Sebab, banyak pihak yang mengawasi KPK.

Alasan KPK Menghentikan Penyelidikan 36 Kasus Korupsi
Nasional

Alasan KPK Menghentikan Penyelidikan 36 Kasus Korupsi

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut 36 kasus yang dihentikan oleh KPK merupakan kasus mangkrak.