Kpk

KPK Nilai Progres Pelayanan Perizinan Bandar Lampung Terbaik Se-Lampung
Lampung

KPK Nilai Progres Pelayanan Perizinan Bandar Lampung Terbaik Se-Lampung

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penilaian baik terhadap progres pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Bos Hyundai Tersangka Suap Bupati Cirebon
Hukum

Bos Hyundai Tersangka Suap Bupati Cirebon

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan General Manager Hyundai Engineering Construction Herry Jung dan Direktur PT King Properti Sutikno tersangka kasus suap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Keduanya diduga memberikan hadiah buat Sunjaya.

Nunik Penuhi Panggilan KPK
Lampung

Nunik Penuhi Panggilan KPK

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa. Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan Nunik, sapaan akrabnya pada Rabu, 13 November 2019.

KPK Kembali Periksa Wagub Lampung
Nasional

KPK Kembali Periksa Wagub Lampung

JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali panggil Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Lampung Tengah untuk tersangka mantan bupati Lampung Tengah, Mustafa (Mus), Rabu 13 November 2019.

34 Penerima Dana Desa Diincar KPK
Nasional

34 Penerima Dana Desa Diincar KPK

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya 34 desa penerima program dana desa yang bermasalah. Beberapa di antaranya sudah terbukti fiktif.

KPK Soroti Dapodik Ganda di Lampung
Lampung

KPK Soroti Dapodik Ganda di Lampung

Bandar Lampung (Lampost.co) -- KPK RI menyoroti potensi kebocoran anggaran pendidikan dari pusat, untuk seluruh Provinsi di Indonesia, tak terkecuali Lampung.

KPK Turun Tangan Usut Dana Desa Fiktif
Hukum

KPK Turun Tangan Usut Dana Desa Fiktif

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mendalami dugaan korupsi dana desa fiktif di Kabupaten Konawe yang ditemukan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Perkara ini diduga merugikan keuangan negara atas alokasi dana desa (ADD) Tahun Anggaran 2016-2018.

KPK Minta Anies Pertahankan Sistem E-budgeting
Hukum

KPK Minta Anies Pertahankan Sistem E-budgeting

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah sistem e-budgeting dan meninggalkan digitalisasi. Juru bicara KPK Febri Diansyah meminta sistem yang positif dipertahankan.

KPK Mulai Melunak dengan Kehadiran Dewan Pengawas
Hukum

KPK Mulai Melunak dengan Kehadiran Dewan Pengawas

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melunak dengan kehadiran dewan pengawas yang bakal dilantik pada Desember 2019. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut Lembaga Antirasuah tak keberatan diawasi.

<i>Rekor Sempurna KPK Tumbang di Pengadilan Tipikor Jakarta</i>
Hukum

Rekor Sempurna KPK Tumbang di Pengadilan Tipikor Jakarta

Jakarta (Lampost.co) -- Lega, itulah yang dirasakan Sofyan Basir setelah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengetok palu vonis bebas. Mantan Direktur Utama PT PLN itu semringah.

KPK Siap Banding Vonis Bebas Sofyan Basir
Hukum

KPK Siap Banding Vonis Bebas Sofyan Basir

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengajukan banding atas putusan bebas eks Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir. KPK yakin bukti keterlibatan Sofyan dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 kuat.

KPK 3 Kali Kalah di Tipikor
Hukum

KPK 3 Kali Kalah di Tipikor

Jakarta (Lampost.co) -- Vonis bebas mantan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir bukan kekalahan pertama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pengadilan tingkat pertama. KPK pernah mengalami nasib serupa pada beberapa kasus sebelumnya.

KPK Ajukan Kasasi Vonis Bebas Sofyan Basir
Hukum

KPK Ajukan Kasasi Vonis Bebas Sofyan Basir

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengajukan kasasi atas vonis bebas eks Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Internal KPK akan berdiskusi untuk menyusun persiapan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mantan Dirut PLN Sofyan Basir Divonis Bebas
Nasional

Mantan Dirut PLN Sofyan Basir Divonis Bebas

JAKARTA (Lampost.co) -- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir. Beberapa dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak terbukti.

KPK Minta Menteri Sosial Cermat Kelola Data
Hukum

KPK Minta Menteri Sosial Cermat Kelola Data

Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mendapat wejangan dalam kunjungannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kementerian Sosial (Kemensos) dan KPK bakal memperkuat kerja sama.

Menteri Sosial Temui Pimpinan KPK
Hukum

Menteri Sosial Temui Pimpinan KPK

Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Sosial Juliari Batubara menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang akrab disapa Ari itu ingin bersilaturahmi dengan pimpinan KPK.

Presiden Diminta Transparan Memilih Dewan Pengawas KPK
Hukum

Presiden Diminta Transparan Memilih Dewan Pengawas KPK

Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo diharapkan menggunakan wewenangnya memilih Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang sangat ketat menjadi keniscayaan karena Dewan Pengawas KPK sangat vital dan menentukan dalam pemberantasan korupsi.

KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif di Waskita Karya
Nasional

KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif di Waskita Karya

Jakarta (Lampost.co): Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif dalam 14 proyek yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Penyidik terus memanggil saksi terkait perkara ini.
 
"Hari ini penyidik memeriksa tiga saksi untuk tersangka FR (mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman)," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Kantor KPK, Selasa, 29 Oktober 2019.
 
Tiga saksi itu adalah mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar; dan dua karyawan PT Waskita Karya, Hori Djunaidi dan Dono Parwoto. Yuly dihadirkan sebagai saksi untuk Fathor, kendati telah berstatus tersangka.

KPK Telusuri Jejak Pengumpulan Dana Perjalanan Dinas Wali Kota Medan
Nasional

KPK Telusuri Jejak Pengumpulan Dana Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan kesaksian pejabat Dinas Kota Medan, Sumatera Utara terkait kasus korupsi Wali Kota Medan Teuku Dzulmi Eldin. Teuku diduga melakukan praktik suap terkait proyek dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan pada 2019.
 
Dua saksi yang dikorek keterangannya itu ialah Kasi Pemeliharaan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Fikri Hamdi Harahap dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan Abdul Johan Batubara. Keterangan keduanya ditelisik untuk mengungkap pengumpulan dana perjalanan dinas Teuku.
 
"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pengumpulan dana dari beberapa Dinas di Kota Medan untuk menutupi biaya perjalanan Dinas Walikota dan jajarannya," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Oktober 2019.