Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal (Komjen) Firli Bahuri memantau serius pengeluaran dana penanggulangan virus korona.

Istamam Alias Edi Istamam (54) Kepala Desa Muara Mas, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, dituntut 15 bulan penjara.

Di persidangan terungkap selain aparat penegak hukum (APH) dan BPK, ada anggaran yang besar untuk oknum wartawan Lampung Utara sebesar Rp600 juta.

Persidangan kasus korupsi pembangunan lantai II dan lantai III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pesawaran di Pengadilan Negeri Kelas IA, Tanjungkarang,

Ketiga terdakwa melakukan korupsi pembangunan lantai dua dan lantai tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pesawaran tahun 2018 lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menindak koruptor berdasarkan sila kelima Pancasila.

Yulias Dwiantoro mantan Kabid Bina Marga PUPR Lampura mengaku memberikan sejumlah uang kepada penegak hukum dalam sidang lanjutan perkara korupsi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menuntut Zam Zari, Kepala SMA Negeri 1 Mesuji dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Sutanto, terpidana kasus korupsi proyek peningkatan ruas jalan Rajabasa Lama Induk-Taman Nasional Way Kambas (TNWK) 2015, membayar uang pengganti.

Terdakwa atas nama Sulaiman, mulai diadili dalam sidang tipikor Tanjung Karang.

Inspektorat menyerahkan penghitungan besaran kerugian negara terhadap dugaan penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh peratin Pekon Tebaliokh.

Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan lantai II dan lantai III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pesawaran menjalani sidang dakwaan.

Ketua Majelis Hakim Novian Saputra dalam amar putusannya mengatakan dua terdakwa penyuap fee proyek Dinas PUPR Lampung Utara dinyatakan bersalah.

Kejati) telah menetapkan satu tersangka dugaan korupsi pembangunan proyek pembangunan gedung Labkesda.

Kuasa hukum terpidana Sugiarto Wiharjo alias Alay bersama keluarganya menyerahkan uang penganti sebesar Rp10 miliar ke Kejaksaan Tinggi Lampung.

Pemerintah Kabupaten Lampura mengingatkan kepada para kepala desa untuk dapat menjalankan program dan merealisasikan dana desa sesuai aturan.

Kepala Desa menjadi sorotan karena berpotensi bisa melakukan penyelewengan pengelolaan dana desa.

Polres Lampung Utara menahan Kepala Desa Talang Jembatan, Abung Kunang, Lampung Utara karena diduga melakukan korupsi ADD dan DD 2017.

Untuk jadwal sidang diperkirakan pada Maret karena baru hari ini dilimpahkan, selanjutnya penetapan baru disidangkan.