Konflik

Konflik Register 45 Direka Ulang
Lampung

Konflik Register 45 Direka Ulang

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menggelar reka adegan konflik di Register 45 Mesuji. Rekonstruksi menghadirkan empat tersangka.

Kementerian LHK Diminta Turun Tangan Atasi Konflik dan Perambahan Register 45
Lampung

Kementerian LHK Diminta Turun Tangan Atasi Konflik dan Perambahan Register 45

MESUJI (Lampost.co) -- Plt Bupati Mesuji Saply TH meminta agar Kementerian Kehutanan untuk turun langsung mengatasi perambahan hutan dan konflik berkepanjangan di kawasan hutan Register 45, Mesuji.

Kapolri Diminta Buktikan Keterlibatan Asing dalam Konflik Papua
Nasional

Kapolri Diminta Buktikan Keterlibatan Asing dalam Konflik Papua

JAKARTA (Lampost.co) -- Anggota Komisi III Fraksi Gerindra DPR Desmond J Mahesa tak kaget dengan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal dugaan keterlibatan pihak asing dalam konflik sosial di Papua. Ia menyebut isu itu sering terlontar di forum internasional.
 
"Dalam sidang majelis-majelis PBB, negara-negara Melanesia selalu membicarakan ini," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.
 
Desmond menyebut mungkin saja pernyataan Kapolri benar. Tapi, Kapolri harus membuktikan pernyataan itu. Jika tidak, pernyataan pimpinan Korps Bhayangkara itu bisa menjadi fitnah. 

Persoalan Register 45 Diselesaikan Sesuai Rekomendasi
Lampung

Persoalan Register 45 Diselesaikan Sesuai Rekomendasi

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Dinas Kehutanan Provinsi Lampung akan terus berusaha menyelesaikan persoalan kawasan lahan di Register 45 di Mesuji. Register 45 tersebut memiliki luas sekitar 43.100 hektare yang hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dimiliki oleh PT Silva Inhutani Lampung, anak perusahaan Bumi Waras.

27 Ekor Gajah Andalan Jaga Daerah Rawan Konflik
Lampung

27 Ekor Gajah Andalan Jaga Daerah Rawan Konflik

SUKADANA (Lampost.co) --  Antisipasi konflik antara gajah dengan manusia, Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK),  melalui Pusat Latigan Gajah (PLG) menempatkan 27 ekor gajah andalan di empat lokasi elephant respon unit (ERU).

Konflik Register 45, Pengamat Hukum Minta Perusahaan Pengelola Izin Bertanggung Jawab Hingga KPK akan Lakukan Pengecekan
Lampung

Konflik Register 45, Pengamat Hukum Minta Perusahaan Pengelola Izin Bertanggung Jawab Hingga KPK akan Lakukan Pengecekan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Konflik di Register 45 antara kelompok petani yang pecah pada Rabu (17/7/2019), ternyata masih menimbulkan persoalan. Pengamat Hukum Pertanahan Unila Tisnanta kepada Lampost.co memaparkan Register 45 tersebut memiliki luas sekitar 43.100 hektare yang hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) dimiliki oleh PT Silva Inhutani Lampung anak perusahaan PT Bumi Waras.

Bentrok Warga di Buton, TNI dan Polri Turun  Redam Konflik
Nasional

Bentrok Warga di Buton, TNI dan Polri Turun Redam Konflik

KENDARI (Lampost.co)--Personel gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian dikerahkan untuk meredam konflik yang melibatkan warga dua desa di Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyebaran Hoaks sebagai Bentuk Teror
Nasional

Penyebaran Hoaks sebagai Bentuk Teror

JAKARTA (Lampost.co)--Kepala Bagian Banops Densus 88 Antiteror Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Nurwahid mengatakan penyebaran kabar palsu atau hoaks merupakan bentuk teror. "Jadi hoaks itu teror," kata Ahmad di acara Diskusi dan Bedah Buku "Prahara Suriah: Hoax, Media Sosial dan Perpecahan Bangsa" di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Genosida Rohingya di Myanmar Masih Berlangsung
Internasional

Genosida Rohingya di Myanmar Masih Berlangsung

YANGON (Lampost.co) -- Genosida terus berlangsung terhadap warga Rohingya yang mayoritas Muslim di Myanmar. Pemerintah semakin menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik membangun demokrasi yang berfungsi penuh.
 
Ketua Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar Marzuki Darusman, mengatakan sekitar 250.000 hingga 400.000 orang Rohingya yang tetap tinggal di negara mayoritas Budha itu setelah penindasan brutal tahun lalu 'terus menderita' larangan dan penindasan paling parah.
 
"Kekejaman terus terjadi hari ini," kata Marzuki Darusman kepada wartawan ketika dia bersiap memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai situasi pada Rabu. "Ini adalah genosida yang sedang terjadi dan masih berlangsung," cetusnya, seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (24/10/2018).
 
Tekanan global meningkat atas Myanmar untuk bertindak menyusul aksi kekerasaan militer di negara bagian barat Rakhine yang mendorong sekitar 700.000 Rohingya menyeberangi perbatasan ke Bangladesh. Dibubuhi tuduhan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan penyiksaan.
 
Pemerintah Myanmar menepis laporan PBB mengenai tindakan keras itu, yang menyimpulkan bahwa para pemimpin militer harus dituntut atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida untuk peran mereka dalam penumpasan. "Penyelidikan PBB cacat, bias, dan bermotif politik," tegas perwakilan Myanmar di PBB.
 
Pengarahan Marzuki kepada Dewan Keamanan PBB mengundang keberatan dari enam di antara 15 anggotanya termasuk Tiongkok, yang merupakan tetangga dan sekutu Myanmar, dan Rusia.

Kesbangpol Lambar Gelar Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Lampung

Kesbangpol Lambar Gelar Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

LIWA (Lampost.co) -- Kesbangpol Lampung Barat, Rabu (26/9/2018) melaksanakan rakor tim terpadu penanganan konflik sosial yang dipusatkan di aula Bappeda setempat. Kegiatan yang dihadiri lintas terkait dan utusan OPD itu dibuka oleh staf ahli Ruspan Anwar.

BKSDA Lampung Bentuk Satgas di Pesisir Barat
Lampung

BKSDA Lampung Bentuk Satgas di Pesisir Barat

KRUI (Lampost) -- Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) dalam penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar, di OR Cukuh Tangkil Sekretariat Pemkab setempat, Senin (24/9/2018).

DPR Sayangkan Perseteruan Mendag dan Buwas
Nasional

DPR Sayangkan Perseteruan Mendag dan Buwas

JAKARTA (Lampost.co) -- Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita tengah berseteru lewat media dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas). Keduanya saling tuding tanggung jawab soal keputusan pemerintah yang menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras demi menjaga pasokan di dalam negeri.

Pemda Mesuji Fasilitasi Konflik Pengembang-Pedagang Pasar
Lampung

Pemda Mesuji Fasilitasi Konflik Pengembang-Pedagang Pasar

MESUJI (Lampost.co) -- Sekitar 300 pedagang Pasar Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, siang tadi (Senin, 30/7/018) bertemu dengan Wakil Bupati Mesuji dan perwakilan pengembang pasar, PT. Citra Kurnia Waway (CKW) di Balai Desa Simpang Pematang.

Sulit Menghentikan Konflik Gajah dan Manusia
Humaniora

Sulit Menghentikan Konflik Gajah dan Manusia

BANDAR LAMPUNG (Lampost. co)--Konflik antar gajah dan manusia tidak akan bisa hilang. Jika berhenti berarti sudah tidak ada gajah lagi di Lampung. 
Ketua Word wide fund for nature (WWF) Job Charles menilai konflik antara gajah dan manusia sejak sepuluh tahun terakhir intensitasnya semakin naik, dan tahun ini sampai menimbulkan korban jiwa. Akibatnya bukan hanya kerugian ekonomi, tapi juga menyangkut masalah sosial, dan budaya.
Oleh karna itu, perlu langkah, dan upaya yang bisa dilakukan untuk meredam konflik antarkeduanya. Bahkan sampai saat ini, pihak WWF telah melakukan penggiringan sebanyak 12 kali, meski berhasil dilakukan, namun gajah kembali masuk ke area perkebunan tersebut.

LBH Siap Dampingi Warga Jika Diperiksa
Lampung

LBH Siap Dampingi Warga Jika Diperiksa

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Aliran Setiadi mengaku siap melakukan pendampingan hukum kepada warga yang bersengketa dengan PT KAI, jika diperiksa oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung.
Namun Alian meminta, jangan ada Pemeriksaan terkait perkara tersebut, sebab belum ada payung hukum yang memastikan apakah aset tersebut milik PT KAI Divre IV TanjungKarang.
"Sejauh ini dari warga emang belum ada yang dipanggil, dan juga laporan itu (red dugaan) saya nilai cacat hukum. Sebab, belum jelas status kepemilikan lahan tersebut," ujarnya kepada Lampost.co, Jumat (6/7/2018).
Menurut Alian, Grondkart yang selalu disebut oleh PT KAI merupakan dasar alas hak aset tersebut, tidak bisa dijadikan payung hukum. DPD  RI dalam polemik ini telah Mengeluarkan surat nomor DN.860/260/DPDRI/VII/2017  Tentang  koordinasi Rencana Sertifikasi Lahan di Pinggir Rel Kereta Api Bandar Lampung, yang kini sedang dalam proses klarifikasi.
"Kita minta hentikan sosialisasi, pengukuran dan pemungutan uang sewa yang dilakukan oleh PT.KAI. Hentikan kriminalisasi warga Pasir Gintung yang memperjuangkan lahan tempat tinggalnya, dan meminta kepada DPRD Provinsi Lampung untuk memanggil semua pihak yang terkait yaitu PT. KAI, Kapolda Lapung, Kapolresta Bandar Lampung, Kapolsek TKB, Danrem, Dandim, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Bpk Gubernur Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, dan BPN Lampung untuk menyelesaikan persoalan masyarakat agar mendapatkan Haknya secara Hukum," kata Alian.

Soal Konflik PT KAI vs Warga Polresta Periksa Dua Orang dari KAI
Lampung

Soal Konflik PT KAI vs Warga Polresta Periksa Dua Orang dari KAI

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Polemik saling tuding dan dugaan pengrusakan aset yang diklaim PT KAI Divre IV Tanjungkarang di Jalan Duku, Kelurahan Pasir Gintung, TanjungKarang Pusat, beberapa waktu yang lalu kini ditangani Polresta Bandar Lampung.
Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Harto Agung Cahyono mengatakan, pihaknya sudah memanggil dia orang dari pihak PT KAI untuk dimintai keterangan sebagai saksi, paska PT KAI melapor kejadian tersebut.
"Baru dua orang dari pihak PT KAI yang kita mintai keterangan," ujarnya kepada Lampost.co, Jumat (6/7/2018).
Pihaknya juga akan segera memanggil saksi lainnya, baik dari pihak PT KAI lagi, maupun dari pihak warga, agar benar dan jelas duduk masalah perkara tersebut. Beberapa alat bukti seperti keterangan saksi, dan juga video peristiwa yang beredar sudah dipengang Penyidik.

Jika Tidak Miliki Konflik, Mesuji Bisa Jadi Yang Terbaik
Lampung

Jika Tidak Miliki Konflik, Mesuji Bisa Jadi Yang Terbaik

MESUJI (Lampost.co) -- Kapolres Mesuji AKBP Edi Purnomo menilai jika Kabupaten Mesuji memiliki potensi besar untuk menjadi yang terbaik di Lampung.

Konflik Kelembagaan akan Menciptakan Kontra Produktif
Lampung

Konflik Kelembagaan akan Menciptakan Kontra Produktif

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Konflik kelembagaan antara pimpinan dan araparutnya seharusnya tidak terjadi. Dalam kapasitasnya sebagai wakil wali kota harus bisa menciptakan hubungan harmonis untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah, bukan sebaliknya menjadi kontra produktif, yang menimbulkan disharmonisasi dilingkungan birokrasi pemerintah, kata Pengamat Pemerintah dan Ilmu Tata Negara Universitas Lampung, Syarif Makhya, JUmat (19/1/2018).
"Dengan terjadinya disharmonisasi tersebut, roda organisasi birokrasi menjadi tidak efektif, menganggu kinerja. Sebab dalam sistem pemerintah butuh produktivitas kerja, dan meminimalisasi konflik, kalau 
birokrasi konflik bekerja juga tidak maksimal," ujar Syarif.
Menurutnya, disharmonisasi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah lama terjadi, dan berlanjut sampai saat ini, dampaknya hubungan atasan dan bawahan terutama kepada wakil walikota menjadi kurang bagus. "Dalam sitem pemerintahan, saat ini loyalitas tertuju kepada kekuasaan yang melekat kepada kepala daerah bukan kepada wakil," sebutnya.
Untuk dapat memediasi keduanya hal itu akan sulit, sebab jika dilihat dari konteks kepentingan politik, maka mediasi akan sulit terwujud, sehingga baik wali kota dan wakil wali kota harus melihat kepentingan sebagai penyelenggara pemerintah.
Untuk membangun sistem pemerintah yang baik, kedunya harus bebas kepentingan politik, sehingga disisa masa jabatan citra yang akan dibangun harus bagus, begitu juga dengan wali kota yang sebentar lagi akan melakukan cuti kampanye, maka ada rujukan regulasi yang mengatur roda pemerintah.

Konflik Rakhine
Nuansa

Konflik Rakhine

KRISIS kemanusiaan yang menimpa umat muslim Rohingya di Myanmar telah menyentak dunia. Berbagai spekulasi muncul atas aksi militer Myanmar mengusir muslim Rohingya dari Rakhine. Mulai dari adanya motif bisnis minyak dan gas, pelabuhan internasional, hingga zona industri.
Sebenarnya seperti apa kekayaan Rakhine itu? Negara bagian Rakhine diketahui kaya akan sumber daya alam, antara lain cadangan minyak dan gas bumi. Wilayah ini juga memiliki sungai, danau, dan laut yang terhubung langsung dengan samudera luas. Hal ini menyebabkan prospek bisnis di Rakhine cukup potensial.
Begitulah hasil kajian dari sejumlah lembaga ekonomi dan riset Komisi Penasihat untuk Rakhine, pimpinan mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Dikutip dari consult-myanmar.com, di Rakhine ada sejumlah potensi bisnis yang bisa dikembangkan.
Di bidang infrastruktur, tahun ini pembangunan Pelabuhan Sittway oleh investor dari India ditargetkan rampung. Pelabuhan ini melayani rute Sittway—Paletwa dan Sittway—Kolkata.
Ada juga pembangunan jalan raya yang menghubungkan tiga negara, yakni India—Myanmar—Thailand. Jalan dibangun dari Mizoram di India hingga Paletwa yang akan mendukung pembangunan di Rakhine State dan Chin State. Investasi dan perdagangan asing di Rakhine akan meningkat pesat saat proyek multimodal Kaladan terintegrasi dengan jalan raya tiga negara yang menghubungkan Moreh di India ke Measot di Thailand melalui Mandaly dan Yangon.
Tak jauh dari ibu kota Rakhine, yakni Sittway, ada Kota Ponnagyun yang akan jadi zona industri. Saat ini pembangunan zona industri Ponnagyun seluas 1.833,15 hektare tengah berlangsung. Lokasinya persis di samping jalan raya yang menghubungkan Yangon-Sittway. Rencananya di zona industri Ponnagyun nanti dibangun aneka pabrik, mulai dari tekstil, elektronik, makanan, hingga arena pameran. Sejumlah investor asing akan menanamkan modalnya di sini. Di kawasan ini juga akan dibangun kereta cepat.
Adapun di Kyaukpyu akan ditetapkan sebagai zona ekonomi spesial (special economic zone/SEZ) yang diperkirakan bisa menyerap 200 ribu tenaga kerja lokal. Selain itu ada juga pembangunan Pelabuhan Laut Kyaukpyu yang nantinya mampu menyerap 100 ribu tenaga kerja.
Di bidang perdagangan, Rakhine melakukan hubungan dagang dengan sejumlah negara, termasuk Bangladesh. Sejumlah barang ekspor Rakhine, antara lain ikan segar dan ikan basah, produk agriculture serta bahan makanan. Ekspor ikan segar dan ikan basah ke sejumlah negara selama tahun fiskal 2016—2017 transaksinya mencapai 3,224 juta dolar AS.
Di sektor energi, berdasar data Forbes, Rakhine memiliki kandungan cadangan minyak dan gas sebesar 11 triliun dan 23 triliun kaki kubik. Rakhine memiliki sejumlah ladang gas lepas pantai. Ada juga eksplorasi minyak lepas pantai.
Sejumlah perusahaan tambang migas pun tercatat sudah menanamkan modalnya di Rakhine. Misalnya Statoil Myanmar Private Limited and Conoco Phillips Myanmar E&P Pte Ltd menginvestasikan 323,65 juta dolar AS untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas di Rakhine. Ada juga Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd and BG Exploration & Production Myanmar Pte Ltd yang menginvestasikan dana sebesar 290,1 juta dolar AS untuk eksplorasi dan produksi gas di ladang lepas pantai Rakhine.
Selama tahun fiskal 2016—2017, investasi di sektor energi di Rakhine mencapai 10 miliar dolar AS. Ada 27 proyek sektor energi di Myanmar yang masing-masing nilainya bisa mencapai 10,26 juta dolar AS.
Sungguh ironis dengan potensi ekonomi yang begitu besar, kini wilayah Rakhine malah menjadi daerah konflik berkepanjangan alias tak pernah usai. Kita semua berharap para pihak yang berkepentingan bisa menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga tidak ada lagi warga Rakhine (baik muslim maupun nonmuslim) yang mengalami tindak kekerasan dan terpaksa harus mengungsi dengan meninggalkan negaranya.
Dan jangan pula motif ekonomi dijadikan pembenaran salah satu pihak untuk menguasai suatu wilayah dan menyingkirkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kita sebagai umat manusia sangat mengutuk aksi kekerasan yang terjadi, apalagi hingga menimbulkan korban jiwa dengan dalih apa pun. n 

HPJ Gelar Diskusi Cegah dan Tangkal Konflik Sosial
Lampung

HPJ Gelar Diskusi Cegah dan Tangkal Konflik Sosial

SUKADANA (Lampost.co)--Himpunan Pemuda Jabung (HPJ) Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, menggelar Diskusi Publik Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial yang diikuti oleh, 150 warga, di Desa Adiluhur, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Minggu (27/8/2017).