Memanfaatkan bantuan ataupun penangan Covid-19 untuk mendulang suara adalah etika yang tidak baik

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta media massa turut serta proaktif dalam pengawaan kampanye calon wali kota dan wakil wali Kota Metro.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan minimnya penggunaan metode kampanye secara daring atau online oleh pasangan calon (paslon).

Bawaslu Provinsi Lampung mencatat masih banyak peserta Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang melanggar protokol kesehatan.

Selama musim kampanye pasanga calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, Bawaslu Bandar Lampung mengeluarkan tujuh surat peringatan.

Jika pasangan nomor urut 2 Pak Zaiful-Sudibyo terpilih, kami mengusulkan agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan keamanan.

Pasangan nomor tiga akan meningkatkan dan membangun ruas jalan kota, jalan penghubung, jalan kecamatan, kelurahan serta pembuatan jalan dua jalur.

Bila semua calon tidak menyentuh milenial, mereka akan menjadi penentu kemenangan bagi calon yang inovatif dalam berkampanye.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bandar Lampung memeriksa satu terlapor dan dua saksi terkait dugaan pelanggaran kampanye.

Hal ini berimplikasi pada jajaran pengawas pemilu yang membutuhkan energi lebih terutama dalam hal pengawasan penerapan protokol Covid-19.

Setiap laporan dikaji dalam dua hari, setelah itu akan kami registrasi dan baru diproses maksimal lima hari.

Saya ingin terus mengajak ibu-ibu untuk mengenakan masker saat bepergian ke luar rumah agar sehat dan terhindar dari wabah virus terutama Covid-19.

Walaupun yang datang terbatas, insya Allah dengan sedikit yang datang tapi mereka menyebar ke seluruh Bandar Lampung.

Komisi Pemilihan Umun (KPU) Bandar Lampung mengumumkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tiga pasang calon pilwakot.

KPU) Kabupaten Pesawaran, telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari dua pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran.

Bawaslu Pesawaran telah berkoordinasi dengan stakeholder dalam menghadapi tahapan penetapan paslon dan pengundian nomor urut paslon kepala daerah.