Jkn

Sedia Payung Sebelum Hujan, Sedia JKN-KIS Sebelum Sakit
Advertorial

Sedia Payung Sebelum Hujan, Sedia JKN-KIS Sebelum Sakit

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sedia payung sebelum hujan, sedia JKN-KIS sebelum sakit. Kalimat itu yang menggambarkan betapa pentingnya melindungi diri, dan keluarga akan jaminan kesehatan. Karena sakit bisa saja setiap saat datang tanpa diduga. Biaya pelayanan kesehatanpun semakin hari kian melejit dan tidak dapat dijangkau oleh kalangan menengah kebawah.

Damar Sebut Sosialisasi JKN oleh BPJS Kesehatan Gagal
Lampung

Damar Sebut Sosialisasi JKN oleh BPJS Kesehatan Gagal

BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN) telah berjalan selama lima tahun. Terkait hal tersebut Lembaga Advokasi Perempuan Damar melakukan penelitian pelaksanaan JKN.

Peserta BPJS Kesehatan di Lampung Capai 74,9 Persen
Lampung

Peserta BPJS Kesehatan di Lampung Capai 74,9 Persen

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Lampung per 31 Agustus 2019 mencapai 6.813.904 jiwa dari total penduduk 9.095.576 jiwa. Atau 74,9% dari total jumlah penduduk.

590 Warga Lampung Barat Kehilangan Manfaat JKN
Lampung

590 Warga Lampung Barat Kehilangan Manfaat JKN

LIWA (Lampost.co): Sebanyak 590 warga Lampung Barat, Lampung, tak lagi bisa menerima manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepesertaan mereka di program JKN telah disetop per 1 Agustus 2019.

BPJS Nonaktifkan Kepesertaan 5,2 Juta ASN
Kesehatan

BPJS Nonaktifkan Kepesertaan 5,2 Juta ASN

JAKARTA (Lampost.co) -- Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan mengatakan sebanyak 5,2 juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinonaktifkan hari ini berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN). ASN dinilai tidak butuh lagi bantuan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan.
 
"Jadi jangan sampai orang yang tingkat ekonominya sudah berubah sudah menjadi ASN atau TNI/ Polri masih menjadi peserta itu. Sementara negara punya fungsi untuk memberikan tunjangan serupa kepada mereka," kata Iqbal kepada Medcom.id di studio satu Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis 1 Agustus 2019.
 
Dia mengatakan, penonaktifan itu dilakukan kepada masyarakat yang tercatat sudah atau baru dilantik menjadi ASN. Hal ini dilakukan lantaran nantinya para peserta itu akan mendapatkan tunjangan kesehatan yang serupa dengan BPJS setiap bulannya. 

5,2 Juta Peserta JKN Mulai Dinonaktifkan
Kesehatan

5,2 Juta Peserta JKN Mulai Dinonaktifkan

JAKARTA (Lampost.co) -- Sebanyak 5,2 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen penerima bantuan iuran (PBI) dinonaktifkan mulai hari ini, Kamis (1/8/2019). Secara bersamaan, pemerintah mendaftarkan peserta pengganti.
 
Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Sosial No 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta PBI Jaminan Kesehatan 2019 Tahap Keenam. "Penonaktifan tersebut dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menggunakan basis data terpadu (BDT) dari Kementerian Sosial," ujar Staf Khusus Menteri Sosial Febri Hendri dalam konferensi pers di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Ijang Rasakan Langsung Manfaat JKN-KIS BPJS Kesehatan
Advertorial

Ijang Rasakan Langsung Manfaat JKN-KIS BPJS Kesehatan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Setiap orang pasti akan sakit. Namun kapan waktunya tidak pernah ada yang tahu. Untuk itu sebelum sakit kita harus mengerti akan pentingnya melindungi diri dengan jaminan kesehatan, contohnya dengan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional diri kita dan keluarga akan terjamin biaya pelayanan kesehatannya jika suatu saat nanti sakit. BPJS Kesehatan senantiasa selalu hadir membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

JKN-KIS Untuk Melindungi Diri dan Keluarga
Advertorial

JKN-KIS Untuk Melindungi Diri dan Keluarga

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sejak 2014, BPJS Kesehatan hadir dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan menjalankan perannya sebagai pelaksana program jaminan sosial di bidang kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Libur Lebaran 2019, Peserta JKN-KIS Tetap Dilayani
Nasional

Libur Lebaran 2019, Peserta JKN-KIS Tetap Dilayani

PESERTA Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap mendapatkan pelayanan kesehatan menjelang masa libur Lebaran 2019. Mulai dari H-7 sampai H+7 Lebaran 2019 atau tepatnya mulai tanggal 29 Mei-13 Juni 2019, peserta JKN-KIS tetap bisa memperoleh jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bahkan saat pemudik ke luar kota. 
 
Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan peserta JKN-KIS yang sedang mudik, lalu membutuhkan pelayanan kesehatan di luar kota, dapat mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) walaupun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut. Layanan kesehatan tersebut bisa diperoleh peserta di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 
 
"Untuk daftar FKTP, dapat dilihat di aplikasi Mudik BPJS Kesehatan atau dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400,” kata Iqbal dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (27/5/2019). 
 
Iqbal menerangkan apabila tidak terdapat FKTP yang dapat memberikan pelayanan saat libur lebaran di wilayah tersebut atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka layanan, dapat langsung dilayani di IGD rumah sakit terdekat untuk pelayanan medis dasar. 
 
Hal itu juga berlaku bagi peserta yang membutuhkan layanan obat rutin seperti hipertensi, diabetes dan penyakit lainnya. Iqbal menjelaskan peserta dapat mengambil obat di FKTP tempat biasa mendapat pelayanan seminggu sebelum libur lebaran atau ketika mudik dan obatnya habis bisa juga mengambil di layanan UGD rumah sakit yang dipastikan tetap beroperasi selama libur lebaran. 
 
Lalu, mengenai kondisi gawat darurat, seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan, wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN-KIS. Namun, untuk kecelakaan, BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya pengobatan. 
 
"Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis, maka akan dijamin dan dilayani. Fasilitas kesehatan juga tidak diperkenankan menarik iuran biaya dari peserta," tegas Iqbal.
 
Iqbal mengingatkan, pelayanan kesehatan hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS yang status kepesertaannya aktif. Oleh karenanya, para peserta JKN-KIS diharapkan disiplin membayar iuran khususnya peserta yang sedang mudik dan selalu membawa kartu JKN-KIS. 
 
 

Sri, Pedagang Tahu yang Rasakan Manfaat JKN-KIS
Lampung

Sri, Pedagang Tahu yang Rasakan Manfaat JKN-KIS

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Ungkapan rasa terima kasih, dan puji syukur tak henti-hentinya terus diucapkan oleh Sri Suarningsih, istri dari Sudiono (56) warga Jalan Imba Kusuma Kemiling Raya, Bandar Lampung, sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Tim Mulai Kaji Pemberian Obat Kanker Kolorektal untuk Pasien JKN
Kesehatan

Tim Mulai Kaji Pemberian Obat Kanker Kolorektal untuk Pasien JKN

TIM khusus yang dimotori Kementerian Kesehatan mulai mengkaji pemberian dua obat kanker kolorektal dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Keanggotaan tim meliputi Perhimpunan Dokter Sesialis Bedah Digensif Indonesia (Ikabdi), Perhimpunan Dokter Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia (Perhompedin), Komnas Penyusun Formularium Nasional, dan Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) atau Health Technology Assessment (HTA).

Pemda Telah Dilibatkan Kendalikan Defisit BPJS Kesehatan
Nasional

Pemda Telah Dilibatkan Kendalikan Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA (Lampost.co)--Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan optimalisasi peran pemerintah daerah (pemda) dalam pembiayaan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) telah dilakukan.

Urun Biaya Akan Diterapkan Bagi Peserta JKN-KIS
Kesehatan

Urun Biaya Akan Diterapkan Bagi Peserta JKN-KIS

JAKARTTA (Lampost.co)-- Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) akan dikenakan urun biaya untuk jenis pelayanan tertentu. Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief menjelaskan ketentuan urun biaya, akan dikenakan pada pelayanan medis baik rawat inap maupun rawat jalan yang dianggap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam Program JKN-KIS.

Menuju Universal Health Coverage! (2)
Buras

Menuju Universal Health Coverage! (2)

KATA kuncinya "coverage", dalam terminologi asuransi bermakna khas "perlindungan". Implementasinya dalam BPJS Kesehatan, perlindungan semesta/menyeluruh (universal) kesehatan peserta JKN, yang mencerminkan perlindungan pada harkat (fisis) dan martabat (moralitas) peserta hingga tampak pemuliaan secara humanistik dalam proses pelayanan.

Peserta JKN Baru Capai 81%
Lampung

Peserta JKN Baru Capai 81%

JAKARTA (Lampost.co)--Target penerapan jaminan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC) pada tahun ini terus diupayakan. Per 1 Januari 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat 215,7 juta penduduk telah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Itu baru 81% dari target minimal 95% kepesertaan dari total penduduk sekitar 263 juta orang," kata juru bicara BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Presiden Nilai Pengelolaan BPJS Kesehatan belum Maksimal
Nasional

Presiden Nilai Pengelolaan BPJS Kesehatan belum Maksimal

JAKARTA (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo mengatakan defisit keuangan yang terjadi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum maksimal.

BPJS Kesehatan Kembali Meraih Prestasi Internasional
Nasional

BPJS Kesehatan Kembali Meraih Prestasi Internasional

JAKARTA (Lampost.co) -- BPJS Kesehatan kembali meraih prestasi internasional. Setelah sebelumnya Dirut BPJS Kesehatan Prof DR Fahmi Idris mendapat kehormatan memimpin Komisi Kesehatan Organisasi Jaminan Sosial Internasional (International Social Security Assosiation atau ISSA). Kini BPJS Kesehatan meraih ISSA Good Practice Award. Tidak tanggung- tanggung BPJS meriah 9 penghargaan dari Asosiasi Jaminan Sosial Internasional (International Social Security Association/ISSA). 

Selesai Asian Games, Tim Indonesia Tetap Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Ekonomi dan Bisnis

Selesai Asian Games, Tim Indonesia Tetap Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan akan tetap memberikan perlindungan kepada seluruh atlet Tim Indonesia dan official yang telah mengikuti seluruh rangkaian pertandingan di Asian Games. Hal ini dinyatakan langsung oleh Direktur Perencanaan Stategis & TI BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono dalam kunjungannya saat menjenguk Hevrilia Windawati, atlet Judo Indonesia yang cidera saat bertanding di Asian Games dan baru selesai menjalani operasi di RS Husada Utama, Surabaya, Kamis (27/9/2018).

Pajak Rokok Belum Optimal atasi Defisit JKN
Nasional

Pajak Rokok Belum Optimal atasi Defisit JKN

JAKARTA (Lampost.co) -- Pemerintah akan menggunakan pendapatan dari pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Keputusan itu diatur dalam Peraturan Presiden tentang JKN yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo bulan ini.

BPJS Kesehatan-Pemkot Teken MoU Perluasan Kepesertaan
Lampung

BPJS Kesehatan-Pemkot Teken MoU Perluasan Kepesertaan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung melaksanakan acara penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kantor Pemkot setempat, Kamis (5/10/2017).