Gugatan

Dilema, Gugatan Mulan Dikabulkan!
Buras

Dilema, Gugatan Mulan Dikabulkan!

DILEMA hukum menghadang Partai Gerindra. Hakim PN Jaksel mengabulkan gugatan Mulan Jameela dan 8 caleg Gerindra lainnya dengan menyebut Dewan Pembina Gerindra dan DPP Gerindra memiliki hak untuk menetapkan para caleg sebagai anggota legislatif terpilih.

Gugatan Kandas di MK, Partai Berkarya Legowo
Politik

Gugatan Kandas di MK, Partai Berkarya Legowo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugur perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Berkarya untuk Provinsi Lampung, Selasa (6/8/2019). Ketetapan ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman di Ruang Sidang Pleno MK.

Sidang Kedua Gugatan Partai Gerindra Digelar Besok
Lampung

Sidang Kedua Gugatan Partai Gerindra Digelar Besok

KOTA AGUNG (Lampost.co)--Sidang gugatan Partai Gerindra terhadap PDIP di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa hasil pemilihan legeslatif (Pileg) 2019 daerah pemilihan 2 Kabupaten Tanggamus akan dilaksanakan besok Selasa (16/7) besok.

Jadi Korban Debu Jalan Ryacudu, Puluhan KK Ancam Gelar Gugatan
Lampung

Jadi Korban Debu Jalan Ryacudu, Puluhan KK Ancam Gelar Gugatan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Debu yang berterbangan di Jalan Mayor Ryacudu, Sukarame, semakin hari semakin menjadi. Bahkan warga sekitar terkena dampaknya.

Sidangkan Perkara Sudah Inkrah, PN Tanjungkarang Dilaporkan ke MA
Lampung

Sidangkan Perkara Sudah Inkrah, PN Tanjungkarang Dilaporkan ke MA

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Mulkarnain Gele Harun melaui penasehat hukumnya Jono Parulian Sitorus melaporkan persoalan yang tengah mereka hadapi ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dua Bakal Calon Kades Gugat Otda Pemkab Lamsel
Lampung

Dua Bakal Calon Kades Gugat Otda Pemkab Lamsel

KALIANDA (Lampost.co) -- Dua bakal Calon Kepala Desa di Desa Karang Sari, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, menggugat Bagian Otonomi Daerah Kabupaten Lampung Selatan secara perdata di Pengadilan Negeri Kalianda, Senin (17/6/2019).

MK Siap Terima Gugatan Pilpres-Pileg 2019
Nasional

MK Siap Terima Gugatan Pilpres-Pileg 2019

JAKARTA (Lampost.co)--Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan pihaknya telah siap menerima permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), baik Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legilslatif (Pileg) 2019.
“Sudah sangat siap, 100 persen siap. Baik dari segi personil, hakim, maupun pegawai sudah siap semua, termasuk paniteranya dan perangkat terkait,” kata Anwar Usman setelah acara buka puasa bersama antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta, Senin (6/5/2019).

Bupati Lamtim Sebut Mutasi Jabatan Yuliansyah Sesuai Prosedur
Lampung

Bupati Lamtim Sebut Mutasi Jabatan Yuliansyah Sesuai Prosedur

SUKADANA (Lampost.co)--Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim memastikan mutasi atau rolling yang dilakukan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Yuliansyah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Mantan Kadis Pendidikan Gugat Bupati Lamtim 
Lampung

Mantan Kadis Pendidikan Gugat Bupati Lamtim 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Selain Mobil Dinas Bupati Lampung Timur yang bermasalah dan tengah diselidik oleh Kejati Lampung, Bupati Chusnunia Chalim (Nunik) kembali digugat Kepala Dinasnya sendiri, lantaran menurunkan jabatan secara sepihak, Rabu (24/4/2019) di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Mentahkan Gugatan Terhadap Perusahan Pematang Agri Lestari
Lampung

Pengadilan Mentahkan Gugatan Terhadap Perusahan Pematang Agri Lestari

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Gugatan perdata yang dilakukan sekelompok warga Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji terhadap PT Pematang Agri Lestari dimentahkan Pengadilan Negeri Kelas 1A, Tanjungkarang dalam putusan sela yang di gelar di Pengadilan setempat.

Putuskan Kerja Sama Sepihak, Great Digugat Rp4 Miliar
Lampung

Putuskan Kerja Sama Sepihak, Great Digugat Rp4 Miliar

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Gugatan terhadap perusahan air minum dalam kemasan PT Trijaya Tirta Dharma (Great) yang dilakukan mitranya Nining Rogo digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (21/1/2019). Dalam sidang tersebut, Abdul Wahid Nurohman selaku general manager Great dihadirkan.

Rifai Resmi Gugat KPU Lampung ke Mahkamah Agung
Politik

Rifai Resmi Gugat KPU Lampung ke Mahkamah Agung

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Rifa'i melalui kuasa hukumnya secara resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rabu (28/11/2018).

STAI Tuba Siap Pertahankan Lahan di Dalam Maupun Luar Pengadilan
Lampung

STAI Tuba Siap Pertahankan Lahan di Dalam Maupun Luar Pengadilan

PANARAGAN (Lampost.co) -- Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tulangbawang, Abu Thalib Khalik menanggapi dingin gugatan Rp8,7 miliar kepada lembaga pendidikan yang ia pimpin di Pengadilan Negeri Tulangbawang.

STAI Tuba Digugat Rp8,7 Miliar di Pengadilan Negeri Tulangbawang
Lampung

STAI Tuba Digugat Rp8,7 Miliar di Pengadilan Negeri Tulangbawang

PANARAGAN (Lampost.co) -- Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tulangbawang (Tuba) menjadi tergugat dengan nomor perkara 27/Pdt.G/2018 di Pengadilan Negeri Tulangbawang, sejak 18 Juni 2018 dan kini telah memasuki sidang yang ketiga kalinya.

Bawaslu Kota Bandar Lampung Tolak Gugatan PSI 
Politik

Bawaslu Kota Bandar Lampung Tolak Gugatan PSI 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung telah selesai melaksanakan sidang putusan penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2019. Pihak Bawaslu menolak gugatan yang dilayangkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandar Lampung.

KPU Lampung Optimistis Menang di Mahkamah Konstitusi
Pilkada

KPU Lampung Optimistis Menang di Mahkamah Konstitusi

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampun optimistis pihaknya akan memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilihan (PHP) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Bawaslu Lampung Siap Hadapi Sidang Tanpa Kuasa Hukum
Politik

Bawaslu Lampung Siap Hadapi Sidang Tanpa Kuasa Hukum

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung siap menghadapi gugatan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dan Herman HN-Sutono di Bawaslu RI terkait putusan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3 Arinal Djunaidi - Chusnunia tidak memenuhi unsur.
"Kita siap 100% untuk menghadapi laporan gugatan dari paslon 1 dan paslon 2 terkait keputusan Bawaslu Lampung," kata Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah kepada Lampost.co, Senin (23/7/2018).
Ia mengatakan dalam menghadapi sidang tersebut pihaknya melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI. Khoiriyah juga mengatakan pihaknya tidak menggunakan lawyer atau kuasa hukum dalam menghadapi persidangan tersebut. "Gak ada pengacara, dihadapi bersama," katanya.
Ia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu jadwal sidang yang akan di gelar di Bawaslu RI. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui kapan dimulainya sidang. "Belum tahu, belum ada info," katanya. 

KLHK Menang Lagi Melawan Korporasi Penyebab Karhutla
Nasional

KLHK Menang Lagi Melawan Korporasi Penyebab Karhutla

JAKARTA (lampost.co) -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menunjukkan ketegasannya pada korporasi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Melalui gugatan perdata yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Desember 2016, Menteri LHK menggugat PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT.RKK), atas kejadian karhutla yang ditimbulkan aktivitas perusahaan tersebut.
Ketegasan penegakan hukum pada PT RKK awalnya sempat ditolak Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 12 Juni 2017. Namun Menteri LHK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jambi. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Desember 2017, PT RKK dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan ekologis sebesar Rp191.804.261.700.
Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan  penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat Karhutla, baik secara administrasi, pidana, maupun perdata, merupakan wujud komitmen nyata pemerintah menindaktegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
''Ini bentuk komitmen dan konsistensi Menteri LHK Siti Nurbaya, terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk yang dilakukan korporasi,'' ujar Rasio Ridho di Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Dia berharap keputusan PT Jambi ini dapat memberikan efek jera bagi perusak lingkungan dan kawasan hutan, khususnya pembakar hutan dan lahan. Rasio Ridho juga optimis semua pihak bisa saling bekerjasama untuk menjaga alam, dan mewujudkan Indonesia bebas bencana asap.
Sementara itu. Direktur Penyelesaian Sengketa Ditjen Gakkum KLHK, Jasmin Ragil Utomo mengatakan  ada beberapa putusan pengadilan yang telah dimenangkan KLHK melawan korporasi pelaku karhutla.
Di antaranya seperti PT Kallista Alam, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Bumi Mekar Hijau, PT National Sago Prima, PT Waringin Agro Jaya, dan PT Way Musi Agroindah.
Adapun gugatan Menteri LHK yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terkait dengan perusakan lingkungan, total nilai ganti rugi dan biaya pemulihan, mencapai Rp 16,6 triliun. 
"Ini menjadi nilai terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan di Indonesia," kata Karo Humas KLHK Djati Witjaksono Hadi.
Untuk mempercepat proses eksekusi ini, Menteri LHK telah membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan terhadap perkara perdata lingkungan hidup, yang telah mempunyai kekuatan hukum.
Upaya ini melibatkan Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KATR) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
PT RKK merupakan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Perusahaan ini diketahui telah melakukan pembakaran lahan di areal perkebunan PT RKK seluas 591 ha pada tahun 2015.