Dpr

Komisi III DPR RI Agendakan Kunjungan ke Lampung
Lampung

Komisi III DPR RI Agendakan Kunjungan ke Lampung

Kunjungan pertama akan dilakukan di Lapas Kelas I A Bandar Lampung

DPR Kembali Tunda Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021
Nasional

DPR Kembali Tunda Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021

DPR kembali menunda pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 di tingkat II.

DPR Apresiasi Keputusan Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19
Nasional

DPR Apresiasi Keputusan Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19

Keputusan Presiden Jokowi menggratiskan vaksin COVID-19 telah sesuai dengan amanat konstitusi.

Menaker Belum Konsultasikan SE UMP 2021 dengan DPR
Nasional

Menaker Belum Konsultasikan SE UMP 2021 dengan DPR

Secara umum memang terpukul, tapi ada beberapa jenis usaha juga justru bertahan stabil paling tidak. Mungkin meningkat beberapa saja, tidak banyak.

Surat Edaran Menaker soal UMP 2021 Dinilai Tak Mengikat
Nasional

Surat Edaran Menaker soal UMP 2021 Dinilai Tak Mengikat

SE anggap saja usulan Kemenaker. Jadi usulan Kemenaker sebagai acuan.

Menkeu Diminta Aktif Jelaskan Pemanfaatan Utang Luar Negeri
Nasional

Menkeu Diminta Aktif Jelaskan Pemanfaatan Utang Luar Negeri

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta menteri keuangan agar semakin aktif menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan utang luar negeri kepada masyarakat.

Setjen DPR Tutup Sementara Kompleks Parlemen 2 Hari
Nasional

Setjen DPR Tutup Sementara Kompleks Parlemen 2 Hari

Seluruh aktivitas akan dilakukan dengan cara work from home.

Dukung Sektor Perikanan, Anggaran BBPBL akan Ditambah
Lampung

Dukung Sektor Perikanan, Anggaran BBPBL akan Ditambah

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Komisi IV akan menambah anggaran untuk Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

DPR Jamin Tak Susupkan Pasal di Finalisasi UU Ciptaker
Nasional

DPR Jamin Tak Susupkan Pasal di Finalisasi UU Ciptaker

Apabila ada pihak yang menyatakan penyelundupan pasal, selundupan ayat terhadap mekanisme yang ada, kami persilakan untuk melapor.

Penjelasan DPR Terkait Perbedaan Jumlah Halaman UU Ciptaker
Nasional

Penjelasan DPR Terkait Perbedaan Jumlah Halaman UU Ciptaker

Mengenai jumlah halaman, itu adalah mekansime pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas yang diketik.

UU Ciptaker Dibahas DPR Bersama Buruh hingga Pengusaha 88 Kali
Nasional

UU Ciptaker Dibahas DPR Bersama Buruh hingga Pengusaha 88 Kali

Pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, pertemuan dengan tokoh guru, tokoh pendidikan, tokoh kaum pengusaha, kaum buruh.

2 Fraksi DPR Tertutup soal Status Covid-19 Anggota
Covid-19

2 Fraksi DPR Tertutup soal Status Covid-19 Anggota

Karena ada beberapa anggota yang menyampaikan secara pribadi ke saya langsung. Positif swab tapi tidak mau diinformasikan.

18 Anggota DPR Positif Covid-19
Covid-19

18 Anggota DPR Positif Covid-19

Ada 18 anggota (DPR terpapar). Selebihnya staf, anggota tenaga ahli, dan lain-lain.

Legislator Sebut Korupsi Jadi Penghambat Utama Investasi
Nasional

Legislator Sebut Korupsi Jadi Penghambat Utama Investasi

Anggota DPR RI Mulyanto menegaskan hambatan utama pengembangan investasi adalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien.

Pembahasan RUU Ciptaker Saat Reses Disebut Sikap Inkonsisten Legislator
Ekonomi dan Bisnis

Pembahasan RUU Ciptaker Saat Reses Disebut Sikap Inkonsisten Legislator

Kenapa rapat membahas Djoko Tjandra yang lalu tidak bisa? Kan ini dipertanyakan konsistensi wakil rakyat.

RUU Ciptaker Jawab Tantangan Dunia Usaha Pascapandemi
Ekonomi dan Bisnis

RUU Ciptaker Jawab Tantangan Dunia Usaha Pascapandemi

Kuncinya, RUU ini harus bisa menjawab tantangan yang muncul akibat Covid-19, seperti pengangguran.

[Cek Fakta] Foto Triliunan Manusia Membludak Memenuhi Dinding Gedung DPR? Ini Faktanya
Cek Fakta

[Cek Fakta] Foto Triliunan Manusia Membludak Memenuhi Dinding Gedung DPR? Ini Faktanya

Beredar sebuah foto memperlihatkan sejumlah orang yang menyemut di kawasan Thamrin, Jakarta. Foto ini beredar di media sosial.  

DPR Setop Pembahasan RUU HIP
Nasional

DPR Setop Pembahasan RUU HIP

 Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dihentikan.