BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo meminta tata kelola BPJS Kesehatan diperbaiki untuk mengurangi defisit anggaran.

WARGANET dibikin heboh dengan kabar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merekrut debt collector. Mereka dikabarkan disiapkan khusus buat menagih masyarakat penunggak iuran BPJS.

SEHAT itu mahal. Adagium ini berlaku ketika orang sakit. Maka, semua menjerit kala pemerintah resmi memberlakukan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Jakarta (Lampost.co): Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi sangat keberatan dengan rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelengga Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah tersebut dianggap membebani masyarakat.
 
“Seharusnya jalan lain ini yang sama-sama kita pikirkan. Bukan ambil langkah yang langsung membebani publik,” kata Kahfi dalam keterangan tertulis, Kamis, 31 Oktober 2019.
 
Politikus PAN itu mengungkapkan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi defisit perusahaan plat merah tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan cukai rokok.

BANDAR LAMPUNG (lampost.co)-- Lembaga Advoksi Perempuan Damar melakukan penelitian terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Hasil penelitian tersebut mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan gagal melakukan sosialisasi.

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung secara tegas menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Para wakil rakyat juga mengkritisi tentang Pelayanan BPJS Kesehatan dan menyepakati beberapa hal, diantaranya adalah bahwa fraksi-fraksi ikut dan bersepakat dengan aspirasi yang disampaikan untuk di advokasi.

BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN) telah berjalan selama lima tahun. Terkait hal tersebut Lembaga Advokasi Perempuan Damar melakukan penelitian pelaksanaan JKN.

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Lampung per 31 Agustus 2019 mencapai 6.813.904 jiwa dari total penduduk 9.095.576 jiwa. Atau 74,9% dari total jumlah penduduk.

DEPOK: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan membebani. Apalagi pemerintah memberi bantuan bagi masyarakat tidak mampu yang termasuk perserta Penerima Bantuan Iuaran (PBI) di BPJS Kesehatan.

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang rencananya akan diberlakukan untuk kelas I dan kelas II pada Januari 2020 ini menuai banyak reaksi dari para warga Kota Bandar Lampung.

PESAWARAN (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak akan mengurangi jumlah penerima manfaat BPJS yang ditanggung oleh Pemkab setempat, meski ada wacana pemerintah pusat menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,

JAKARTA (Lampost.co) -- Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan peraturan presiden (perpres) ihwal penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera terbit. Aturan itu ditargetkan keluar sebelum pelantik Presiden Joko Widodo, Minggu, 20 Oktober 2019.

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Mudah dan meringankan. Kalimat itu paling tepat menggambarkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.

JAKARTA (Lampost.co) -- Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 September 2019 belum final. Masih ada beberapa tahap hingga kenaikan iuran tersebut disahkan dalam peraturan presiden (perpres).

JAKARTA (Lampost.co) -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku setuju dengan usulan kenaikan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Apalagi tahun ini ada potensi kenaikan defisit BPJS Kesehatan dari prediksi awal sekitar Rp28,3 triliun menjadi Rp32,8 triliun.

PESAWARAN (Lampost.co): Sekitar 80 persen peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mandiri di Kabupaten Pesawaran, Lampung, menunggak membayar iuran wajib. Walhasil, sejak periode 2014 sampai 2019, BPJS Kesehatan Pesawaran menderita defisit anggaran sebesar Rp15 miliar.

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Banten Kalimantan Barat dan Lampung kerjasama pemanfaatan data online kasus kecelakaan lalu lintas.

METRO (Lampost.co) -- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Yani, Kota Metro meraih penghargaan sebagai lima besar rumah sakit tipe B terbaik dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS.

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Keputusan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan oleh pusat yang bertujuan untuk menjamin bahwa peserta sebagai penerima manfaat merupakan masyarakat layak. Sehingga dengan tindakan pemutusan tersebut, akan di verifikasi ulang data kepesertaan.