Bawaslu

Bawaslu Way Kanan segera Bentuk Panwascam Jelang Pilkada
Politik

Bawaslu Way Kanan segera Bentuk Panwascam Jelang Pilkada

Way Kanan (Lampost.co) -- Way Kanan menjadi salah satu dari 8 kabupaten/kota di Lampung yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2020. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Way Kanan segera membentuk panitia pengawas kecamatan (panwascam).

NPHD Anggaran Pengawasan Pilkada Lamtim Akhirnya Diteken Bupati
Politik

NPHD Anggaran Pengawasan Pilkada Lamtim Akhirnya Diteken Bupati

Sukadana (Lampost.co):Setelah sempat berpolemik, akhirnya naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) anggaran pengawasan Pilkada Lamtim 2020 ditandatangani oleh Bupati Lampung Timur.

ASN Tidak Netral dalam Pilkada Terancam Dipecat
Pilkada

ASN Tidak Netral dalam Pilkada Terancam Dipecat

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memberi sanksi tegas bagi siapa pun, termasuk aparat sipil negara (ASN), yang melanggar aturan pada pilkada serentak di delapan kabupaten/kota. Sanksi tegas berupa pemecatan bagi ASN yang tidak netral atau mendukung calon kepala daerah.

NPHD Tak Kunjung Disepakati, Bawaslu Lamtim Tunggu Petunjuk Kemendagri
Politik

NPHD Tak Kunjung Disepakati, Bawaslu Lamtim Tunggu Petunjuk Kemendagri

SUKADANA (Lampost.co) – Bawaslu Kabupaten Lampung Timur menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri dan Bawaslu RI mengenai polemik Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang belum juga ditandatangani antara Pemkab Lamtim dengan Bawaslu setempat.

NPHD Lamtim dan Lamteng Mandek, Bawaslu Lapor Pusat
Lampung

NPHD Lamtim dan Lamteng Mandek, Bawaslu Lapor Pusat

Bandar Lampung (Lampost.co): Kesepakatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pengawasan Pilkada antara Bawaslu Lampung Timur dan Lampung Tengah dengan Pemerintah Daerah setempat tidak kunjung menemui kesepakatan besaran anggaran pengawasan.

NPHD 3 Bawaslu di Lampung Belum Diteken, Kemendagri Beri Batas 14 Oktober
Lampung

NPHD 3 Bawaslu di Lampung Belum Diteken, Kemendagri Beri Batas 14 Oktober

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Masyarakat Provinsi Lampung akan bersiap menggikuti pagelaran pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di 8 kabupaten/kota. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga siap menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

NPHD Bawaslu Lamtim Belum Disepakati Pemkab Lamtim
Politik

NPHD Bawaslu Lamtim Belum Disepakati Pemkab Lamtim

SUKADANA (Lampost.co) -- Permasalahan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Bawaslu Kabupaten Lampung Timur belum ada kejelasan. Pasalnya, meski persoalan NPHD tersebut sudah dibawa dan dibahas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun belum juga ada kesepakatan mengenai besaran anggaran pengawasan Pilkada 2020 antara Pemkab Lamtim dan Bawaslu setempat.

Timsel KPU Kabupaten/Kota Diingatkan Taat Regulasi
Politik

Timsel KPU Kabupaten/Kota Diingatkan Taat Regulasi

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mengingatkan kepada tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 15 kabupaten/kota Periode 2019/2024 untuk taat regulasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyaring calon-calon yang akan diajukan kepada KPU RI.

Sanksi Berat Menunggu Bila Melakukan Mahar Politik
Politik

Sanksi Berat Menunggu Bila Melakukan Mahar Politik

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mengawasi proses penjaringan dan penjaringan partai politik dalam menentukan bakal calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Mahar politik menjadi sorotan oleh pengawas pemilu tersebiut.

Bawaslu Usulkan Revisi UU Pilkada
Politik

Bawaslu Usulkan Revisi UU Pilkada

JAKARTA (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu yang dibahas ialah soal regulasi.

Bawaslu Usulkan Anggaran Pengawasan Pilkada Rp161 Miliar
Politik

Bawaslu Usulkan Anggaran Pengawasan Pilkada Rp161 Miliar

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Provinsi Lampung akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 8 kabupaten/kota pada 2020 mendatang. Kedelapan daerah tersebut merupakan hasil pemilihan Desember 2015 yakni di Lampung Selatan, Metro, Way Kanan, Lampung Timur, Bandar Lampung, Lampung Tengah, Pesawaran dan Pesisir Barat.

Bawaslu Lampung Keluarkan 2.046 Rekomendasi Pada Pemilu 2019
Lampung

Bawaslu Lampung Keluarkan 2.046 Rekomendasi Pada Pemilu 2019

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung sepanjang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Pemilihan Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mengeluarkan 2.046 rekomendasi penanganan, pencegahan dan pengawasan.

Masyarakat dan KPU Soroti Ijazah Palsu Legislator Terpilih
Politik

Masyarakat dan KPU Soroti Ijazah Palsu Legislator Terpilih

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menggelar rapat pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Lampung Pemilihan Umum Tahun 2019 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin (12/8/2019).

Bawaslu Lampung Selatan Gelar Media Gathering bersama Media
Lampung

Bawaslu Lampung Selatan Gelar Media Gathering bersama Media

KALIANDA (Lampost.co)-- Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan media Gathering bersama awak media di Negri Baru Resort Kalianda, Senin (24/6/2019). Kegiatan itu untuk menjalin silaturahmi antara Bawaslu dengan media. 
 
Kegiatan dengan tema peran aktif media dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat itu dihadiri oleh anggota Bawaslu Provinsi Lampung Tamri Suhemi, Ketua Bawaslu Lampung Selatan Hendra Fauzi dan anggota Bawaslu setempat. 
 
Pada kesempatan itu, Hendra Fauzi mengatakan media massa memiliki peran penting untuk menjaga integritas, netralitas dan harmonisasi dalam pelaksanaan pilpres, pileg dan pilkada. 
 
"Peran aktif dan sinergitas media sangat penting dalam demokrasi. Bahkan dukungan media masa terhadap kinerja Bawaslu merupakan point penting dalam menyampaikan informasi-informasi seputar pemilu," kata dia. 
 
Menurut Hendra Fauzi, tidak lama lagi Kabupaten Lampung Selatan akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan. Untuk itu, dia mengharapkan peranan media masa untuk mengkawal jalannnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar terwujudkan demokrasi yang berkualitas. 
 
"Peranan media sangat penting karena media masa yang menyampaikan dan mempublikasikan kepada masyarakat luas terkait pemilu,” katanya. 

Cipayung Plus Sambangi Bawaslu Provinsi Lampung
Lampung

Cipayung Plus Sambangi Bawaslu Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus melakukan audiensi dengan Bawaslu Provinsi Lampung terkait evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 di Lampung. GMNI, KMHDI, PMKRI dan GMKI menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu karena telah mengawasi jalannya pemilu di Lampung dengan cukup baik. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu dievaluasi salah satunya adalah seperti kurangnya transparansi dan keterbukaan tindak kecurangan pada saat pelaksanaan pemilu. Selain itu, juga kurangnya koordinasi dari pihak Bawaslu Provinsi dengan tingkat kecamatan sehingga organisasi yang ikut sebagai pemantau partisipatif tidak diketahui oleh pelaksana pemilu di tingakat kabupaten dan kecamatan.

Massa Mulai Berdatangan di Bawaslu RI
Politik

Massa Mulai Berdatangan di Bawaslu RI

JAKARTA (Lampost.co)--Massa mulai berdatangan di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), di Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019) sore, sebagai bentuk aksi menuntut kejujuran dalam Pemilu 2019.
Rombongan massa tersebut datang bergerombol dari arah Monas. Mereka mengaku berasal dari pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Mereka datang membawa berbagai atribut seperti Bendera Merah Putih, bendera ormas bertuliskan GMPK, dan bendera tauhid.
Pada saat kedatangannya, mereka meneriakkan orasinya melalui pengeras suara di atas mobil. Selain itu, lagu Indonesia Raya juga sempat dinyanyikan.
Selain massa dari arah Monas, massa yang datang dari arah Jalan Agus Salim juga terkonsentrasi di depan Sarinah.
Sementara itu, aparat keamanan siap siaga untuk berjaga-jaga di tengah-tengah massa dan di sekitar kantor Bawaslu RI. Personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) beserta TNI dan aparat gabungan lainnya memperketat pengamanan di kantor Bawaslu RI dengan memasang barikade kawat barrier berduri.

Anies Sebut Korban Kerusuhan Capai 737 Orang
Nasional

Anies Sebut Korban Kerusuhan Capai 737 Orang

JAKARTA (Lampost.co)--Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebutkan, jumlah korban luka-luka dalam kerusuhan demonstrasi mencapai 737 orang per Kamis (23/5/2019) pukul 11.00 WIB. Data tersebut akumulasi dari aksi kerusuhan pada Selasa (21/5) malam hingga Rabu (22/5) malam.
"Sebanyak 737 korban kini mendapatkan penanganan kesehatan di berbagai rumah sakit di wilayah Jakarta dengan beragam diagnosis," ujar Anies di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat seperti dilansir Republika.
Ia merinci, sebanyak 93 orang mengalami luka nontrauma dan 79 orang luka berat. Kemudian, 462 orang mengalami luka ringan dan 95 orang masih dalam pemeriksaan dan belum teridentifikasi luka yang dialami. Ditambah delapan orang meninggal dunia.
Anies menambahkan, para korban kebanyakan berusia 20 hingga 29 tahun sebanyak 294 orang. Sedangkan berusia di bawah 19 tahun mencapai 170 orang. "Jadi jumlah anak-anak muda cukup banyak di sini," kata dia.

Aparat Ganti Pagar Kawat Berduri di Depan Bawaslu
Nasional

Aparat Ganti Pagar Kawat Berduri di Depan Bawaslu

JAKARTA (Lampost.co)--Aparat Brimob Polda Metro Jaya pada Kamis (23/5/2019) malam mengganti kawat berduri di depan Kantor Bawaslu dengan yang baru karena yang terpasang sebelumnya sudah rusak saat aksi massa Rabu (22/5) malam.

Kericuhan Pecah di Bawaslu, Pos Polisi Dibakar
Nasional

Kericuhan Pecah di Bawaslu, Pos Polisi Dibakar

JAKARTA (Lampost.co)-- Kerusuhan kembali pecah di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Jakarta, Rabu (22/5/2019) malam.

Polda Lampung Siaga, Pertebal Pengamanan dan Patroli Gabungan 
Lampung

Polda Lampung Siaga, Pertebal Pengamanan dan Patroli Gabungan 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Guna mengantisipasi hal-hal yang tak dinginkan, terutama dampak dari polemik aksi masa di Jakarta, Polda Lampung mengambil sejumlah tindakan. 
 
Karoops Polda Lampung Kombespol Yosi Hariyoso mengatakan, langkah pertama yakni melakukan penjagaan dan penebalan Personil untuk mengamankan objek vital milik pemerintah, terutama kantor KPU dan Bawaslu di seluruh Provinsi Lampung. 
 
Kemudian penjagaan tak hanya pada kantor penyelenggara pemilu, namun juga di instansi-instansi Pemerintah, seperti kantor Pemkab/Pemkot hingga Pemprov. Kantor-kantor pemerintahan juga diminta agar melakukan penebalan penjagaan, dengan mengerahkan satuan polisi pamong praja.
 
Selain itu objek vital lainnya seperti Bank, Pelabuhan, Terminal, Bandara, dan sebagainya juga di jaga ketat oleh aparat. "Bandar Lampung aman, pastinya kita melakukan pengamanan dan penebalan personil," ujarnya, Rabu (22/5/2019). 
 
Kemudian, pada Rabu malam (22/5/2019) juga personil TNI Polri, khususnya Polda Lampung, dan Korem 043 Garuda Hitam, akan melaksanakan patroli skala besar untuk memonitor kondisi keamanan di Kota Bandar Lampung, khususnya objek-objek vital. Apel dan patroli tersebut bakal dipimpin oleh Wakapolda Lampung Kombespol Rudi Setiawan. 
 
"Selain Patroli skala besar, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KYD), juga terus di jalankan, razia dan pemantauan objek vital, agar mencegah Kriminalitas terus dijalankan, seusai dengan kondisi (siaga I mabes Polri) sampai tanggal 25, tapi situasional," kata alumnus Akabri 1986 tersebut. 
 
Sementara pemantauan Lampost.co kantor KPU Provinsi Lampung yang terletak di jalan Gajah Mada, dijaga ketat oleh puluh personil gabungan dari Polsek Tanjungkarang Timur, dan Tanjungkarang Barat. 
 
Status siaga I tersebut berdasarkan surat telegram, STAR 281/V/OPS.1.1.1/2019 tanggal 20 Mei 2019.