ASN yang melanggar prokes ini dapat diberikan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai ketentuan yang berlaku, setiap paslon wajib melaporkan aliran dan penggunaan dana kampanye masing-masing.

Kami menjalankan instruksi dari Bawaslu RI terhadap pembentukan pokja, sosialisasi, pencegahan, penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Data juga terus di-update, pengelolaan data yang terus membaik dari hari ke yang menyebabkan penurunan jumlah pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro telah membuat kesepakatan pembatasan pengeluaran dana kampanye Rp8.096.519.800.

Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Hipni-Melin Haryani Wijaya melalui tim kuasa hukum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pilkada.

Pjs Bupati Way Kanan Mulyadi Irsan menegaskan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral.

Bawaslu Pesisir Barat mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial.

Walaupun yang datang terbatas, insya Allah dengan sedikit yang datang tapi mereka menyebar ke seluruh Bandar Lampung.

Sementara untuk APK berupa spanduk ada dua di setiap kelurahan yang titiknya telah ditentukan.

Komisi Pemilihan Umun (KPU) Bandar Lampung mengumumkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tiga pasang calon pilwakot.

 Kapolres Lamtim AKBP Wawan Setiawan menegaskan akan memberikan sanksi tgas kepada pelanggar protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada 2020.

KPU) Kabupaten Pesawaran, telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari dua pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung telah mengumumkan Pemilih Sementara (DPS) sejak sepekan lalu.

Para pejabat tersebut ditugaskan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan petahana karena maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Tiga pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Lampung Timur sepakat wujudkan pilkada 2020, yang aman, damai, sehat dan selamat.

Calon bupati petahana, Zaiful Bokhari mengembalikan semua fasilitas negara yang selama ini digunakannya sebagai Bupati Lampung Timur.

Pemerintah Provinsi Lampung resmi memiliki pejabat sementara (pjs) Bupati Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Pesisir Barat

Ilham mengatakan pernyataan ini ia sampaikan lantaran ada pengurus di daerah yang bertanya terkait persoalan ini.