Pesisir

Nelayan Butuh Bantuan Gubernur Dalami Alur Pesisir 
Lampung

Nelayan Butuh Bantuan Gubernur Dalami Alur Pesisir 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Desa Margasari, Kuala Penet, Lampung Timur adalah salah satu wilayah penopang ekonomi Lampung. Potensi perikanan disana cukup besar sehingga membuat masyarakat  menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. 
 
Namun terjadi masalah besar yang belum juga diatasi pemerintah hingga saat ini. Bertahun-tahun masyarakat nelayan merasakan derita akibat sedimentasi atau pendangkalan pada bagian muara hingga laut, dua mil dari bibir pantai. 
 
Darmawan salah satu nelayan Kuala Penet, Minggu (28/7/2019) mengatakan muara dan perairan sekitar menjadi dangkal karena lumpur dan pasir yang mengendap didasar air. Bahkan ketika surut, pasir bisa terlihat dan membuat kapal tidak bisa masuk ke muara. 
 
Padahal itu adalah alur pesisir atau pintu gerbang yang merupakan alur kapal menuju laut. Akibatnya, kapal nelayan sering memaksakan untuk masuk ke muara untuk kembali pulang, akhirnya kapal rusak karena tersangkut dan bergesekan dengan pasir. 
 
Ratusan kapal menjadi korban. Kayu kapal hingga baling-baling rusak.  Kapal terhenti di tengah air persis di muara. Menunggu air kembali pasang untuk masuk ke sungai. Namun, ketika ombak pasang datang  justru menghantam kapal yang tersangkut sehingga kandas dan karam. 
 
"Sudah lama kami rasakan, 20 tahun. Muara yang dangkal membuat kapal tidak bisa melewati muara untuk melaut atau kembali," kata Darmawan. 
 
Ia mengatakan, pernah ada aktivitas pengerukan dan menyedot pasir, tapi pasir hanya dibuang ke pinggir pesisir sehingga beberapa bulan kemudian pasir kembali turun ke air, muara dan laut sekitar menjadi dangkal kembali. 
 
Masyarakat berharap, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bisa turun tangan membantu mengeruk lumpur yang menjadi biang sedimentasi. Sebab, nelayan benar-benar menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan di laut. 
 
Darmawan ingat betul ketika Arinal Djunaidi datang ke sana untuk memajukan nelayan dalam pidato kampanyenya. "Ingatkan saya untuk mewujudkan visi misi memajukan nelayan," begitu Darmawan meniru pidato Arinal saat kampanye. 
 
Pj Kades Margasari Wahyu Jaya mengatakan pihaknya telah menyusun pengajuan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengerukan. 
 
"Sudah bertahun-tahun pendangkalan di muara dan laut terjadi,  mengganggu arus lalu lintas kapal baik yang akan berlabuh maupun akan melaut. Kami akan mengajukan normalisasi alur pesisir ke Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Timur," ujarnya. 
 

Pemkab Pesisir Barat Gelar Sosialisasi Perda Zona Pesisir dan Pulau Kecil
Lampung

Pemkab Pesisir Barat Gelar Sosialisasi Perda Zona Pesisir dan Pulau Kecil

KRUI (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang rencana zona wilayah pesisir di Pesisir Barat dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) di kantor unit pelayanan dan pengembangan UPP di kuala stabas kecamatan pesisir tengah. Kamis (21/3/2019).

Pemkot Bandar Lampung Ambil Bagian Relokasi Warga Pesisir
Lampung

Pemkot Bandar Lampung Ambil Bagian Relokasi Warga Pesisir

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Mengenai masih banyaknya warga Kota Bandar Lampung yang menempati sebagian besar wilayah pesisir perlu menjadi perhatian.  Pemukiman dekat dengan bibir pantai dapat membahayakan diri serta memiliki tingkat resiko yang tinggi untuk terkena dampak akibat bencana seperti tsunami yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan.
 
Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Bandar Lampung Sukarma Wijaya, Kamis (27/12/2018) mengatakan sebelumnya Pemkot Bandar Lampung telah berupaya untuk merelokasi masyarakat yang tinggal didaerah pesisir Bandar Lampung.
 
Namun menurutnya, cukup sulit untuk melaksanakan proses tersebut. “Upaya relokasi sebenarnya sudah dari dulu maunya pemerintah, yang sulit ini justru warga menerima itu, ketika kita akan menata pesisir pantai saja mereka (warga) sudah protes,” ujar Sukarma. 

Kecadangan
Nuansa

Kecadangan

SEGALA sesuatu yang rusak akan membawa kerusakan, sebab kerusakan itu bukan datang serta-merta. Sifat perusak manusia membuat kerusakan alam, sehingga berdampak balik ke manusia lagi. Sebab, manusia diberi tugas sebagai khalifah atau pengelola dunia dan alam oleh Sang Pencipta.

Pemukiman Pesisir Bandar Lampung Butuh Penanganan Ekstra
Lampung

Pemukiman Pesisir Bandar Lampung Butuh Penanganan Ekstra

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Banyaknya pemukiman atau rumah masyarakat yang berada dekat dengan bibir pantai terutama didaerah pesisir Kota Bandar Lampung perlu menjadi perhatian.  Sebab bukan tidak mungkin pemukiman warga yang berada diarea itu berpotensi untuk terkena dampak besar yang diakibatkan oleh bencana seperti di Kabupaten Lampung Selatan. 

Tata Kelola Santasi Pesisir dan Laut Jadi Bahan Diskusi
Lampung

Tata Kelola Santasi Pesisir dan Laut Jadi Bahan Diskusi

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Bentala bekerjasama dengan Netherlands Development Organi sation (SNV) mengadakan dialog daerah bertema "Potret dan Tata Kelola Sanitasi Wilayah Pesisir dan Laut Lampung" di Hotel Marcopolo,  Kota Bandar Lampung,  Kamis (20/12/2018).

Pesisir Terancam Kerusakan Lingkungan
Humaniora

Pesisir Terancam Kerusakan Lingkungan

JAKARTA (Lampost.co)-- Pesisir dan laut dengan keragaman, keunikan ekosistem dan kekayaan jenis serta keunikan sumber daya genetika yang
sangat tinggi, menghadapi ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Perempuan Pesisir Hadiri Dialog Publik 
Lampung

Perempuan Pesisir Hadiri Dialog Publik 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Solidaritas Perempuan Sebay Lampung menggelar diskusi publik bersama Perempuan Pesisir Teluk Bone, Cungkeng Telukbetung Timur dengan tema 'Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Produsen Pangan Di Wilayah Pesisir' di Nuwono Tasya Guest house Bandar Lampung, Rabu (7/11/2018).

Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Catat Masih Banyak Permukiman di Pesisir
Lampung

Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Catat Masih Banyak Permukiman di Pesisir

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Bandar Lampung mengungkapkan masih banyaknya daerah yang berada di pesisir Bandar Lampung menjadi permukiman warga.  

 Amankan Kawasan Pesisir Dari Alih Fungsi Lahan 
Lampung

 Amankan Kawasan Pesisir Dari Alih Fungsi Lahan 

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Menjamurnya bangunan dan pemukiman penduduk yang melanggar garis sepedan pantai(GSP) di pesisir Kota Bandar Lampung harus segera ditangani oleh pemerintah setempat.
 
Jika tidak, segera ditangani, maka dalam jangka waktu pendek dan jangka panjang akan membawa dampak negatif, terhadap ekosistem,  lingkungan dan bencana alam, kata Kepala BMKG Maritim Lampung,  Sugiyono saat diwa wancarai lampost.co melalui sambung an ponsel,  Rabu (10/10/2018).

Warga Pesisir Teluk Lampung Khawatir Bencana Gempa dan Tsunami
Lampung

Warga Pesisir Teluk Lampung Khawatir Bencana Gempa dan Tsunami

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Warga Pesisir Teluk Lampung khususnya yang tinggal di wilayah pesisir kota Bandar Lampung mengaku khawatir jika terjadi bencana gempa dan tsunami di wilayah tempat tinggal mereka.

Kemacetan di depan Bank Lampung Diakui Manajemen
Lampung

Kemacetan di depan Bank Lampung Diakui Manajemen

Krui (Lampost)  PIHAK Bank Lampung cabang Krui kabupaten Pesisir Barat mengakui tidak memiliki perencanaan saat menempati lokasi kantor mereka saat ini di pinggir Jalinpanbar kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, terkait pengendalian arus lalu lintas kendaraan. Pasalnya hampir setiap hari terjadi kemacetan kendaraan motor dan mobil di jalan raya yang ada di depan kantor Bank Lampung tersebut apalagi kalau terjadi kenaikan transaksi di perbankan tersebut. 

Tingkatkan Kualitas Pelayanan. Rumah Sakit Komunitas Pesisir Barat Ajukan Pembangunan Rawat Inap.  
Lampung

Tingkatkan Kualitas Pelayanan. Rumah Sakit Komunitas Pesisir Barat Ajukan Pembangunan Rawat Inap.  

KRUI (Lampost) -- RUMAH sakit komunitas yang berada di Pekon Way Suluh, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) pada anggaran tahun mendatang mengajukan pembangunan ruang rawat inap.

Pemkab Pesisir Barat Bantah Manipulasi Pilpratin
Lampung

Pemkab Pesisir Barat Bantah Manipulasi Pilpratin

KRUI (Lampost.co) -- PEMERINTAH Kabupaten Pesisir Barat melalui bagian tata pemerintah sekretariat setempat membantah seleksi tes peserta pada pemilihan peratin (Pilpratin) di 42 pekon yang ada di kabupaten itu hanya meloloskan kandidat yang merupakan jagoan dari pemkab pesisir barat.

Rasakan Gempa, Warga Pesisir Barat Mengaku Tak Khawatir
Lampung

Rasakan Gempa, Warga Pesisir Barat Mengaku Tak Khawatir

KRUI (Lampost.co) -- Gempa 4,2 SR yang terjadi di Wilayah Pesisir Barat, Lampung, turu dirasakan sejumlah warga kabupaten Pesisir Barat, namun mereka mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut.  

Hidupkan Kembali TPI di Pesisir Barat, Dinas Perikanan Usulkan Rp26 Miliar ke Pemerintah Pusat
Lampung

Hidupkan Kembali TPI di Pesisir Barat, Dinas Perikanan Usulkan Rp26 Miliar ke Pemerintah Pusat

KRUI (Lampost.co) -- Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), pada tahun ini mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk perbaikan dan rehab bangunan empat tempat pelelangan ikan (TPI) yang ada di Kabupaten Bumi Para Saibatin dan Ulama itu. Jumlah dana yang diusulkan Dinas Perikanan untuk rehab bangunan  TPI Rp26 miliar.
Kepala Dinas Perikanan Pesibar Hasnul Abrar, beberapa hari lalu, saat dijumpai di ruangannya mengatakan pada tahun 2017 ini dinas telah mengusulkan untuk perbaikan dan rehab bangunan TPI yang ada di kabupaten itu.
“Melalui DAK sebanyak empat bangunan TPI yang kita usulkan untuk dapat bantuan dana rehab bangunan tahun ini, yaitu TPI di Pesisir Tengah, Siging, Lemong, dan Tanjung Setia. Keempat tempat itu bangunan TPI sudah ada, namun kondisinya sudah rusak dan kegiatan di TPI-nya pun sedang tidak berjalan lagi,” ujarnya.
Menurutnya, pengusulan di tahun ini merupakan usulan lanjutan di tahun sebelumnya yang tidak terealisasi sehingga pada tahun ini Dinas Perikanan setempat berupaya mengusulkan kembali dana bantuan rehab bangunan TPI, agar kegiatan TPI di Pesisir Barat dapat berjalan kembali.
“Untuk sementara ini fungsi TPI yang ada di Pesisir Barat belum berjalan. Sebab sistem penjualan yang ada saat ini sudah ada namun para nelayan belum mau menjual hasil tangkapannya di TPI. Sebagian besar nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapan di pinggir laut secara langsung dengan tengkulak,” kata dia.
Pihaknya berharap ke depannya, setelah sebagian besar bangunan TPI telah direhab, para nelayan dapat diarahkan kembali agar dapat melakukan transaksi penjualan hasil tangkapan di tempat pelelangan ikan (TPI) agar kegiatan serta fungsi di TPI dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Setelah mulai dapat dijalankan dan kegiatan jual beli hasil tangkapan nelayan telah terarah di TPI, Dinas Perikanan dan Koperasi Nelayan setempat akan bersama mengelola TPI. Sebab TPI itu nantinya akan menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Perikanan setempat.
“Selain itu juga, kita berharap setelah TPI selesai dibangun, untuk dapat bersama menghidupkan kegiatan di sana (TPI), dan nelayan tidak menjual hasil tangkapan ke tengkulak. Sebab retribusi dari TPI itu nantinya masuk kas daerah.” tutup Hasnul.

Pekon Way Batang harapkan Batuan Pengairan
Lampung

Pekon Way Batang harapkan Batuan Pengairan

KRUI (Lampost.co) -- Masyarakat Pekon Way Batang, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat  berharap pemerintah dapat membangun sarana prasarana pengadaan air bersih dan air irigasi untuk lahan pertanian yang ada di wilayah itu.
"Ini pernah kami usulkan kepada Balai Besar Pemerintah Provinsi melalui anggota Dewan, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” kata Peratin Pekon Way Batang, Mat Munadi, saat ditemui di rumahnya, Senin (4/9/2017).
Menurut mat Munadi, ada dua alternatif sumber air bersih sekaligus untuk mengairi sekitar 100 hektare sawah di pekon ini, bahkan sawah warga di wilayah pekon tetangga,  yaitu dengan pembangunan sumur air dalam (sumur bor) jaraknya sekitar satu kilometer dari areal pertanian.
“Tanah untuk pembangunan sumur tersebut sudah ada kami sediakan dari hibah kami dengan ukuran 15 x 15 meter. Atau, dengan membuat saluran irigasi dari Way Tanjung yang jaraknya sekitar 2 km dari sini. Saat ini ada sekitar 50 hektare sawah tadah hujan di pekon kami, dan ada sekitar 50 hektare masih  merupakan lahan tidur berpotensi dijadikan sawah. Kkalau pengairannya sudah terpenuhi, belum digarap warga,  kalau sudah ada sumber air dan saluran irigasi permanen, seluruh lahan pertanian di pekon ini dapat digarap," pungkas Mat Munadi.

Pekon Labuhanmandi Berpotensi Jadi Destinasi Wisata
Lampung

Pekon Labuhanmandi Berpotensi Jadi Destinasi Wisata

KRUI (Lampost.co) -- Pekon Labuhanmandi, Kecamatan Way Krui , Kabupaten Pesisir  Barat memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata perkebunan repong dammar. Hal itu terbukti dengan beberapa kali rombongan wisatawan mancanegara datang ke wilayah itu, di antaranya rombongan wisatawan dari Maroko.
Mereka  melihat repong dammar, menikmati keindahan dan alami hutan tropis, melihat cara mengunduh, menyortir (memisahkan antara debu, kayu, dan getah) damar yang biasanya dilakukan para pekerja perempuan.
"Mereka (para bule) juga kami jamu kuliner khas Lampung Krui seperti gulai taboh, pandap, kue serabi. Mereka senang dan menikmatinya," kata Peratin Pekon Labuhanmandi, Husni Thamrin, kepada Lampost.co, beberapa waktu lalu.
Ia berharap pemerintah  mengembangkan dan membangun fasilitas infrastruktur wisata di tempat itu , termasuk dengan terus dilakukannya pembangunan dan pembukaan jalan dalan perkebunan repong yang ada , sehingga dapat memangkas ongkos transportasi yang tinggi dan memudahkan petani mengeluarkan hasil kebun mereka ke sentra ekonomi/pasar.

Pekon Lemong Bangun Balai Desa lewat Program Gerbang Saburai
Lampung

Pekon Lemong Bangun Balai Desa lewat Program Gerbang Saburai

KRUI (Lampost.co) -- Pemerintah Pekon Lemong Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, mengalokasikan dana Gerbang Saburai Rp240 juta untuk membangun balai pekon. Pj Peratin Pekon Lemong Ashadi mengatakan selama ini balai pekon yang menjadi tempat pertemuan masyarakat dan aparat pekon dalam rangka membahas berbagai hal menyangkut pekon tersebut rusak sehingga membutuh tempat berkantor aparat pekon untuk melayani warga dan menjalankan roda pemerintahan.

Inspektorat Pesisir Barat Perintahkan Hasil Proyek DD Tahun 2016 Beberapa Pekon Dibongkar
Lampung

Inspektorat Pesisir Barat Perintahkan Hasil Proyek DD Tahun 2016 Beberapa Pekon Dibongkar

KRU (Lampost.co) -- Inspektur Kabupaten Pesisir Barat Edy Mukthar mengatakan pada pelaksanaan fisik dana desa tahun 2016 lalu, beberapa pembangunan yang ada di beberapa pekon diperintahkan dibongkar karena hasil pengecekan petugas Inspektorat Kabupaten itu menyebutkan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan harus diperbaiki.
"Seperti yang petugas kami lakukan di Pekon Cahyanegeri, Kecamatan Lemong, Kayu Lana Pekon Waysindi Hanuan, Kecamatan Karya penggawa, di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, dan beberapa pekerjaan di lokasi lain dari Dana Desa tahun 2016 yang kami suruh dibongkar," kata Edy saat ditemui Lampost.co di kantornya, Kamis (31/8/2017).
Sebagai ujung tombak pemerintah dalam hal pengawasan Dana Desa di kabupaten, kata Edy, semua persoalan yang ada dan terjadi di pekon-pekon dalam pelaksanaan Dana Desa tidak harus berlanjut pada proses pidana namun sebaiknya dilakukan pendekatan yang lebih manusiawi. Kalau memang terjadi masalah dan menimbulkan kerugian negara akibat tindakan seorang peratin, kata dia, sanksi yang akan diberikan. Selain harus memperbaiki pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan aturan, juga diberikan sanksi skorsing dicopot dari jabatannya,  juga harus mengembalikan kerugian negara dari tindakan yang dilakukan.
Edy menjelaskan saat ini Inspektorat Kabupaten setempat masih minim pegawai.
"Ada sekitar 159 sekolah di 116 pekon.  Ditangani tiga Irban. Keseluruhan di pesisir Barat  ada 296 objek pemeriksaan (obrik).  Personel kami hanya ada  14 orang, kami kekurangan pegawai. Kalau berpatok pada aturannya untuk satu kabupaten/kota minimal ada 46 pegawai auditor, kami saat ini hanya punya empat orang auditor," kata dia.
Disinggung tentang tanggapan Inspektorat terkait wacana bimtek para peratin di kabupaten itu pada tahun 2017 ini dengan menggunakan dana bersumber dari Dana Desa tahun 2017, Edy mengatakan kalau memang ada aturan dan payung hukumnya, hal itu boleh dilakukan.
"Kalau memang ada juklak-juknis kenapa tidak, ada  aturannya.  Saran kami untuk para peratin  cari tempat yang betul-betul sesuai dengan apa yang hendak dipelajari untuk kemajuan mayarakat di pekon masing-masing. Contohnya ada salah satu desa terbaik dan jadi percontohan di Kabupaten Lampung Selatan, kan bisa dikunjungi dan dicontoh apa yang harus diterapkan di pekon kita hal-hal positif dari desa itu," kata Edy.
Selanjutnya tentang PPN dan PPH Dana Desa di Pesisir Barat tahun lalu, apakah masih ada pekon yang menunggak belum membayar kewajibannya tersebut kepada negara, menurut Edy, di Pesisir Barat tidak ada masalah.
"Tentang PPN-PPH  di Pesisir Barat sudah beres semua. Bahkan, Pesisir Barat menjadi satu-satunya dari 15 kabupaten yang ada yang penyaluran Dana Desa tahun 2017 tahap pertama mencapai 93% sudah tersalurkan, Tetapi kalau tentang sudah masuk atau belum SPJ-nya , itu tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (BPMP)," tukas Edy.