Pemilu2024

Lampung 10 Besar Rawan Tinggi Netralitas ASN dalam Pemilu
Provinsi Lampung masuk dalam 10 besar kategori rawan tinggi netralitas ASN pada pemilu dan pilkada 2024.
Proses pengisian kekosongan pimpinan Provinsi Lampung itu mendapatkan sorotan khusus dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bawaslu Kabupaten Pesawaran membentuk desa pengawasan partisipatif, yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki tingkat kerawanan yang sama dalam pelanggaran money politik.
Bawaslu Bandar Lampung mulai menertibkan alat peraga sosialisasi (APS) bacaleg yang pemasangannya melanggar PKPU 15 Tahun 2023.
Sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu 2024 itu digelar di Krakatoa Nirwana Resort Kalianda pada Rabu, 20 September 2023.
Sejumlah partai politik (parpol) di Lampung berencana mengajukan perubahan komposisi bakal calon legislatif (bacaleg).
Pelanggaran yang dilakukan parpol soal pemasangan APS beragam, mulai dari lokasi pemasangan hingga dipasang menggunakan paku di pohon.
Bergabungnya Partai Demokrat dalam mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu 2024 bakal jadi kekuatan baru.
Aparatur sipil negara (ASN) harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan sosial media. Sebab, sosmed menjadi salah satu sarana bagi peserta pemilu.
DPRD Lampung segera mengirimkan surat usulan pengunduran diri Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim ke Pemerintah Pusat.
Partai Demokrat akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Gerindra, PAN, dan Golkar.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Lampung segera menggelar pertemuan dengan DPW PKS dan PKB Lampung pada pekan ketiga September 2023.
Pemilih menunjukan KTP elektronik atau kartu keluarga dan melampirkan bukti pendukung persyaratan pindah memilih.
DPP PKS resmi mendukung Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Rasyid Baswedan pada pilpres
Bawaslu Lampung memerintahkan seluruh jajaran di kabupaten/kota untuk menertibkan alat peraga sosialisasi (APS) yang terpasang.
Lampung Coruption Watch (LCW) menyoroti besaran anggaran Pilkada Gubernur Lampung yang mencapai Rp395 miliar.
Musim politik selalu membawa angin segar bagi berbagai industri., alah satunya yang sedang berbunga jelang Pemilu 2024 yakni perajin topi caping.
Berdasarkan data, ada 591 APS Bacapres, Bacaleg DPR, dan DPD RI, Bacaleg DPRD Provinsi, kabupaten/kota yang melanggar.
Mulai dari door to door menjelang fajar, hingga memberikan uang kepada para pemilih usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS).