Hari pertama penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyakarat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali, tidak berpengaruh terhadap arus penyeberangan.

Pemerintah pusat menginstruksikan sejumlah provinsi untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) tidak akan melakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah tak menolak pembatasan sosial berskala mikro.

Kebijakan ini untuk menekan kasus positif Covid-19 di masing-masing provinsi.

Pengusaha lebih memilih berusaha di masa PSBB transisi ketimbang penerapan PSBB total.

Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi tidak bermakna melonggarkan pelaksanaan protokol kesehatan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali ke masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Penutupan dilakukan akibat ada pegawai yang terkonfirmasi positif menderita virus korona (covid-19).

Sejak DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), angka transit penumpang asal Jakarta ke wilayah Lampung menurun.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan bahwa adanya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan sangat berdampak untuk Provinsi Lampung

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total segera diberlakukan di Ibu Kota. DKI Jakarta dan daerah penyangga diprediksi sama-sama akan bonyok.

PSBB total jilid II mulai berlaku Senin, 14 September 2020.

Pemberlakuan PSBB yang ketat seperti di awal terjadinya pandemi, seharusnya bisa menghasilkan strategi pengendalian Covid-19 yang lebih baik.

Pengetatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penularan covid-19 yang dibawa oleh orang-orang dari luar masuk kedalam Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menerapkan denda progresif terhadap pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Jakarta.

Perusahaan harus turut andil melancarkan progam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.