Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani mengatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibatasi waktu.

Pihak Istana Kepresidenan mengeklaim Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk kemajuan Indonesia.

UU Ciptaker mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, saat diteken Jokowi per 2 November 2020.

Satu terdakwa yang ikut dalam aksi unjuk rasa dan melakukan perusakan sejumlah pos polisi pada 7 Oktober 2020, disidangkan.

Lima anggota keluarga HK (20) pasien positif covid-19 asal Pesawaran dari klaster demonstran dinyatakan positif covid-19.

Pasal 46 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam naskah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hilang setelah diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengubahan jumlah halaman sesuai standar baku Istana Kepresidenan.

Sesuai teknis perencanaan karena tidak ada perubahan, tidak ditulis lagi dalam UU Cipta Kerja, atau harus dikeluarkan.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan sejumlah peserta aksi demonstrasi yang positif Covid-19.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menyambut baik disahkannya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Kami fokuskan pada media yang high traffic media mainstream  karena ini online. Ada 22 persen diterbitkan media arus utama atau high traffic.

Tujuannya untuk sosialisasi UU Cipta Kerja, sekaligus menjaring masukan dari pemangku kepentingan.

Undang-Undang (UU) Cipta Kerjatelah diakui oleh Bank Dunia sebagai terobosan besar untuk mengakselerasi ekonomi.

Seluruh permohonan masih dalam tahap verifikasi kelengkapan syarat-syarat.

Akan saya sampaikan tidak kurang dan tidak lebih. Semuanya terkait UU Cipta Kerja.

Omnibus law tersebut sebagai langkah reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan menuju masyarakat yang sejahtera.

Kalau kita pakai logika sedikit saja, justru yang diuntungkan masyarakat kecil, masyarakat bawah yang selama ini tak punya akses sumber daya ekonomi.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengutarakan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung menerima peserta aksi unjuk rasa dari ratusan buruh yang menyampaikan aspirasinya di kantor gubernur.