Menggala (Lampost.co) -- Suasana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulangbawang tampak lengang dari aktivitas. Kantor yang berada di Jalan Lintas Timur, Keluruhan Ujunggunung, Kecamatan Menggala itu, seperti rumah tidak bertuan.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menunda pengumuman penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2019/2024. Penundaan tersebut diduga karena ada mafia jual beli kursi jabatan yang melibatkan Anggota KPU Provinsi Lampung dengan inisial ENF.

Bandar Lampung (Lampost.co) --Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah malalui jalur perseorangan atau nonpartai politik. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan ditetapkan dengan melihat jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT pemilu/pemilihan terakhir. 

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menunda pengumuman penetapan anggota KPU kabupaten/kota di Lampung periode 2019—2024. Penundaan tersebut diduga karena ada mafia jual beli kursi jabatan yang melibatkan anggota KPU Lampung dengan inisial ENF.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- KPU Lampung menyikapi adanya Surat KPU RI nomor : 2183/SDM.12.SD/05/KPU/XI /2019 tertanggal 17 November 2019 tentang Pengambilalihan Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gelombang besar dihadapi oleh jajaran Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota diawal Periode 2019/2024.

Bandar Lampung (Lampost.co) --Akhir masa jabatan (AMJ) Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 15 kabupaten/kota seyogianya berakhir pada Minggu, 17 November 2019. Namun, hingga pukul 22.00 WIB belum ada pengumuman resmi KPU RI siapa saja yang ditetapkan lolos lima besar menjadi komisioner.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Berbagai rangkaian tes tahapan rekrutmen sudah dilalui. Saat ini para peserta Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 15 Kabupaten/Kota tinggal menunggu hasil pengumuman orang-orang terpilih menjadi komisioner penyelenggara pemilu periode 2019/2024 mendatang.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung ikut memantau terkait dugaan jual beli jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2019/2024. Apalagi mafia yang terstruktur diduga melibatkan Anggota KPU Provinsi Lampung dengan inisial ENF, peserta calon anggota KPU Pesawaran dengan inisial LP dan calon anggota Tulang Bawang dengan inisial VYP diduga terlibat didalamnya.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gentur Sumedi (GS) sebagai pelapor terkait dugaan jual beli jabatan untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan cerita persoalan tersebut di forum klarifikasi KPU RI di Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Lampung, Kamis 14 November 2019.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Budiono, Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Lampung sekaligus saksi dan pelapor terkait persoalan dugaan jual beli kursi jabatan anggota KPU memenuhi panggilan klarifikasi KPU RI di Ruang Rapat Pleno Kantor KPU Provinsi Lampung, Jalan Gajah Mada, Bandar Lampung, Kamis 14 November 2019.

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) --Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Lampung Budiono membeberkan dugaan jual beli kursi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melibatkan anggota KPU Lampung, dan peserta calon anggota KPU Kabupaten di hadapan Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Rabu 13 November 2019.

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) --Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyoroti polemik dugaan mafia jual beli kursi jabatan yang terjadi di lembaga penyelenggara pemilu KPU. Wakil rakyat tersebut meminta agar persoalan tersebut harus diusut tuntas oleh penegak hukum, karena telah mencoreng independensi, moralitas, dan integritas penyelenggara.

Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah, DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berbeda pandangan mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKPU) untuk Pilkada 2020. Alasan utamanya karena undang-undang tidak ada yang menaungi aturan yang digaungkan KPU itu, serta Mahkamah Konstitusi (MK) sempat membatalkannya.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menggelar rapat pleno membahas permasalahan Komisioner KPU Lampung atas nama Esti Nur Fathonah di Kantor Sekretariat setempat Jalan Gajah Mada, Bandar Lampung, Senin 11 November 2019 pukul 10.00 - 15.00 WIB.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menggelar rapat pleno membahas permasalahan Komisioner KPU Lampung atas nama Esti Nur Fathonah di Kantor Sekretariat setempat Jalan Gajah Mada, Bandar Lampung, Senin 11 November 2019 pukul 10.00 - 15.00 WIB.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kabaranggota KPU Provinsi Lampung berinisial ENF yang diduga cacat integritas sudah sampai ke KPU RI. KPU RI menilai jual beli jabatan komisioner tindakan menodai marwah penyelenggara pemilu yang dituntut berintergritas dan profesional.

Bandar Lampung (Lampost.co): Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung merasa kecolongan terkait adanya dugaan anggota KPU Provinsi Lampung terpilih atas nama ENF melakukan perbuatan yang melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Bandar Lampung (Lampost.co): Proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Lampung dan kabupaten/kota diduga terjadi mafia yang terstruktur. Bahkan transaksi uang pemulus untuk menjadi komisioner penyelenggara pemilu terpilih periode 2019/2024.