KPU
KPU Klaim Tiga Parpol Belum Perbaiki Verifikasi Administrasi di Hari Terakhir
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan ada tiga parpol yang belum memperbaiki verifikasi administrasi partai politik (parpol).
Dasar hukum penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2021.
Tingkat partisipasi pemilih yang ditargetkan KPU pusat mencapai 77,5 persen dari mata pilih.
Sejumlah warga Pringsewu mulai masyarakat biasa, ASN (guru) bahkan anggota komisioner Bawaslu dicatut namanya oleh salah satu parpol dalam Sipol.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulangbawang akan mengklarifikasi identitas warga yang dicatut partai politik ke dalam Sistem Informasi Papol.
KPU RI melalui KPU 15 kabupaten/kota di Lampung telah merampungkan proses verifikasi administrasi calon peserta partai politik.
Bawaslu Lampung membuka rekrutmen badan adhoc dalam rangka pengawasan Pemilu 2024.
Jika temuan terjadi, maka segera disidangkan oleh Bawaslu Lampung
Sebab sejumlah pihak yang harus diklarifikasi mengalami kendala seperti sakit hingga jarak tempuh yang cukup jauh.
Beberapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Lampung Lampung belum memenuhi syarat dalam melakukan klarifikasi kegandaan parpol.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, kesiapan anggaran dari kabupaten/kota harus dibahas.
Anggota KPU Provinsi Lampung M. Tio Aliansyah resmi dilantik sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu periode 2022-2027.
KPU Provinsi Lampung bakal memperbarui data pemilih berkelanjutan (DPB) hanya sampai September 2022.
Keputusan KPU tersebut dapat diakses dalam website JDIH bahkan hingga keputusan KPU periode terbaru.
Partai akan diberikan waktu untuk mengunggah surat pernyataan berisi sanggahan.
"Dukungan aparat keamanan sangat menentukan kelancaran dan kesuksesan gelaran pesta demokrasi ini,” kata Sofyan, Senin, 29 Agustus 2022.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mochamad Afifuddin mengatakan pihaknya akan membawa usulan itu ke Komisi II DPR.
Perekrutan badan adhoc akan dilaksanakan pada Oktober 2022 mendatang.
Pengaduan pencatutan identitas yang dilaporkan ke posko pengaduan Bawaslu 15 kabupaten/kota di Lampung kembali bertambah.
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Lampung membuka posko pengaduan terkait penggunaan data diri sebagai pengurus atau anggota partai politik (parpol).
