Daerah

Tertibkan Aset Daerah
Tajuk Lampung Post

Tertibkan Aset Daerah

UNTUK kesekian kalinya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah daerah melakukan penertiban aset. "Warning" itu jelas bukan tanpa indikasi. Banyak aset pemerintah daerah yang tidak terurus bahkan hilang begitu saja.

Momentum Lebaran Diharapkan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Nasional

Momentum Lebaran Diharapkan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menggelar open house di rumah dinasnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada momen lebaran kali ini dia berharap pertumbuhan ekonomi dapat meningkat di berbagai kota tujuan pemudik. "Kalau kita lihat perjalanan masyarakat banyak yang menggunakan jalan darat, spillover-nya kepada ekonomi di masing-masing kota tujuan diharapakan bisa lebih banyak," kata Sri Mulyani, Rabu (5/6/2019).

Dua Polda Naik Tipe A, Putra Lampung Jadi Kapoldanya
Lampung

Dua Polda Naik Tipe A, Putra Lampung Jadi Kapoldanya

JAKARTA  (Lampost.co) -- Polda Banten dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan dinaikkan statusnya dari Polda tipe B ke tipe A. Dengan demikian Polda Banten dan DIY akan dipimpin jenderal bintang 2.

Pendapatan dari PKB dan BBNKB Lampung Barat Terealisasi 92%
Lampung

Pendapatan dari PKB dan BBNKB Lampung Barat Terealisasi 92%

LIWA (lampost.co) -- TARGET pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Lampung Barat terealisasi Rp30,515 miliar dari target Rp34,7 miliar. Tahun ini realisasi penerimaan yang dikelola Samsat mencapai 92%.
Kepala Samsat Liwa David Zuljahri, Jumat (29/12/2017), menjelaskan realisasi pendapatan sebesar Rp30,515 miliar terdiri dari Rp12,7 miliar penerimaan dari pokok pajak dan BBN terealisasi Rp17,3 miliar. Sementara sisanya bersumber dari denda pajak Rp186,2 juta, denda BBN Rp5,2 juta, dan SP3D Rp208,4 juta.
David menambahkan pihaknya optimistis bahwa target tersebut akan tercapai 100% karena warga masih antusias datang untuk mengurus pembayaran pajak memanfaatkan pelayanan pemutihan hingga 31 Desember 2017 ini.
Meski pemutihan tinggal dua hari, kata dia, pihaknya yakin target tersebut akan tercapai karena masih banyak masyarakat yang datang untuk mengurus pajak. "Guna memaksimalkan pendapatan dan peningkatan pelayanan, maka pada terakhir, Minggu (31/12/2017), pelayanan akan dibuka hingga pukul 24.00," kata David, kemarin.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan menjelang akhir tahun ini, kata dia, pihaknya juga memberikan hiburan menyanyi dan menyediakan musik bagi masyarakat yang datang untuk membayar pajak.
Menurutnya, pihaknya belum dapat membandingkannya dengan realisasi tahun lalu. Tahun lalu, total realisasi pendapatan hingga 31 Desember mencapai Rp34,046 miliar dengan target Rp38 miliar.
Sementara tahun ini target pendapatan ditetapkan sebesar Rp34,7 miliar, tapi realisasinya sampai dengan 28 Desember Rp30,5 miliar dan jumlah itu dipastikan masih akan bertambah karena masih ada dua hari lagi kesempatan. 

Pelebaran Jalan Lingkar Gunung Rajabasa Tingkatkan Kunjungan Wisatawan
Lampung

Pelebaran Jalan Lingkar Gunung Rajabasa Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

KALIANDA (lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memantapkan rencana pelebaran jalan lingkar Gunung Rajabasa.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lampung Selatan Mulyadi Saleh, Jumat (29/12/2017), mengatakan rencana pelebaran jalan lingkar Gunung Rajabasa akan dilakukan secara bertahap, misalnya dengan panjang 30 km lebih dahulu. "Kami memprioritaskan rencana pelebaran jalan lingkar Gunung Rajabasa, ini juga untuk mendukung kunjungan wisatawan," kata Mulyadi.
Meskipun demikian, Mulyadi mengaku belum dapat berbicara lebih jauh. Sebab, tim supervisor masih turun ke lapangan untuk melihat kondisi jalan yang akan dilebarkan. "Kami belum bisa bicara banyak mengenai rencana pelebaran jalan lingkar Gunung Rajabasa tersebut. Sebab, masterplannya belum jadi," ujarnya.
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan menyatakan pelebaran jalan lingkar pariwisata (JLP) sepanjang Gunung Rajabasa dimulai dari kawasan pesisir pantai mulai dari wilayah Kecamatan Kalianda hingga wilayah Kecamatan Rajabasa. Bahkan, ia telah melakukan pembicaraan dengan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Taufik Hidayat untuk memuluskan rencana tersebut. Sebab, jalan tersebut milik Provinsi Lampung.
"Saya sudah berbicara ke Kepala Bappeda Provinsi. Nanti kami bisa menggeser pagar rumah milik warga dan akan diganti Pemkab Lampung Selatan dengan hitungan untung. Dengan begitu, jalan bisa dilebarkan dan kendaraan besar bisa melintas secara leluasa di jalan tersebut," kata dia.
Mengenai rumah masyarakat yang berada persis di belakang laut, kata Zainudin, nanti dapat direlokasi ke tempat lain dengan luas bangunan sama dengan rumah mereka. "Kami berharap perkembangan ekonomi itu dapat semakin merata tidak di tempat itu-itu saja," kata dia.
Dengan dilakukannya pelebaran jalan raya kawasan pesisir, ujar Zainudin, nanti dibentuk kawasan desa wisata dengan ditunjang fasilitas yang cukup sehingga wisatawan bisa masuk ke Kabupaten Lampung Selatan guna memajukan sektor wisata bahari.
"Mudah-mudahan rencana ini bisa terealisasi dengan baik sehingga dunia pariwisata cepat maju dan berkembang agar daerah kita bisa menjadi daerah kunjungan wisata," ujarnya.
Jika daerah pesisir maju wisata baharinya, kata Zainudin, masyarakat Lampung Selatan dapat merasakan dampaknya, dengan warga Lamsel perekonomiannya bisa meningkat. 

Empat Kecamatan di Lampung Utara Jadi Sentra Tapis
Lampung

Empat Kecamatan di Lampung Utara Jadi Sentra Tapis

KOTABUMI (lampost.co) -- Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara mendorong pengembangan tapis melalui pelatihan bagi pelaku usaha kecil.Di Lampung Utara ada empat kecamatan yang ditetapkan sebagai sentra kerajinan tapis.
Kepala Seksi Industri Kerajinan Kreatif Dinas Koperasi UMKMP Lampung Utara Retno Harini mengatakan selain pelatihan bagi perajin tapis untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian manajerial usaha, pihaknya telah menetapkan empat kecamatan sebagai sentra pengembangan tapis.
Menurut dia, pelatihan tidak dapat digelar setiap saat karena bergantung anggaran. Pengembangan usaha tapis dimulai dengan menetapkan empat kecamatan sebagai sentra kerajinan tapis; meliputi Desa Blambangan, Kecamatan Blambanganpagar; Desa Bandaragung, Kecamatan Muarasungkai; Desa Surakarta, Kecamatan Abungsurakarta; dan Kecamatan Abung Timur. Di kecamatan terakhir ini ada Desa Gedungnyapah, Bumimarga, Pungguklama, serta Sumberagung.
"Ada tujuh desa yang tersebar di empat kecamatan yang akan dijadikan wilayah pengembangan tapis di Lampura," kata Retno kepada lampost.co, Kamis (28/12/2017).
Dia berharap adanya sentra tapis ini membuat produksi kain asli Lampung ini terus terjaga dan berkembang. Pihaknya juga menginginkan  kesejahteraan perajin semakin meningkat sekaligus menghidupkan kebudayaan di Lampung Utara.
"Selain untuk melestarikan kerajinan tapis, dengan adanya wilayah pengembangan tapis diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi perajin," ujarnya.

PN Kotabumi Tangani 36 Pidana Anak
Lampung

PN Kotabumi Tangani 36 Pidana Anak

KOTABUMI (lampost.co) -- Pengadilan Negeri (PN) Kotabumi, Lampung Utara, menangani 349 perkara pidana selama tahun 2017. Kasus pidana yang disidangkan terdiri dari 313 perkara pidana dewasa dan 36 kasus pidana anak.
Humas PN Kotabumi Faisal mengatakan dari 349 perkara pidana dewasa dan anak, ada 55 perkara yang masih dalam proses persidangan. Ada satu perkara yang divonis bebas, yaitu pembunuhan seorang ibu dan anak dengan terdakwa Marjuni (37).
”Selama tahun 2017, perkara pidana masih didominasi yakni kasus curat, curas, dan curanmor atau 3C. Kasus lainnya adalah penyalahgunaan narkoba serta kasus penggelapan,” kata Faisal didampingi M Ardiansyah, panitera pidana, Jumat (29/12/2017).
Perkara pidana dewasa meliputi kasus 3C sebanyak 115 kasus, narkoba 104 kasus, penipuan dan penggelapan (23), senjata tajam (19), perlidungan anak (5), penganiayaan (12), perjudian (10), pembunuhan (5), penadah (9), senjata api (5), pemerasan (17), kekerasan dalam rumah tangga (13), lakalantas (1), dan lain-lain (5).
Ia menerangkan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur meliputi 3C sebanyak 25 kasus, perlindungan anak (8), senjata tajam (1), penganiayaan (1), narkoba (2), pembunuhan (1), dan senjata api (1).
”Untuk penanganan perkara anak, pihaknya telah memberikan tindakan dengan mengembalikan ke orang tua dan tindakan pembinaan serta tindakan rehabilitasi,” ujar dia.
Ia juga mengatakan dari ratusan perkara yang ditangani ada satu perkara pidana yang divonis bebas. Perkara kasus pembunuhan dengan terdakwa Marjuni (37), warga Desa Kalicinta, Kotabumi Utara, dibebaskan PN Kotabumi.
Perkara yang menjadi perhatian publik tahun ini yakni pembunuhan seorang ibu dan anak, Sumarjiah (55) dan Supriyani (35), yang terjadi pada 21 Maret 2017 lalu. 

Kasus Pengunjung Tenggelam, Polsek Pringsewu Periksa Pengelola Kolam Renang Paris
Lampung

Kasus Pengunjung Tenggelam, Polsek Pringsewu Periksa Pengelola Kolam Renang Paris

PRINGSEWU (lampost.co) -- Polsek Pringsewu memanggil pengelola Kolam Renang Paris terkait peristiwa kematian balita yang tenggelam di kolam renang. Pihak yang dimintai keterangan polisi terdiri dari lima petugas keamanan dan pemilik usaha.
Kapolsek Pringsewu Andik Purnomo Sigit mengatakan untuk sementara Kolam Renang Paris ditutup karena petugas melakukan penyelidikan. "Kami memanggil lima petugas keamanan kolam renang, termasuk pengelola untuk dimintai keterangan," ujar Andik.
Polisi mendalami peristiwa tewasnya balita tiga tahun di Kolam Renang Paris, di Jalan Sudirman, Pringsewu, Rabu (27/12/2017). Balita yang merupakan warga Dusun Pasirmuncang, Kedamaian, Tanggamus itu meninggal akibat tenggelam.
Korban tenggelam dalam kolam renang sedalam 60 cm setelah ditinggal sang kakak untuk ganti pakaian. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Wisma Rini, tapi nyawanya tidak tertolong.
Andik mengimbau kepada orang tua yang berlibur bersama keluarga dan mengunjungi tempat wisata untuk berhati-hati dan memperhatikan anak yang bermain. Lokasi tempat liburan saat akhir tahun ini sangat ramai dan membuat orang tua lalai mengawasi putra-putrinya. "Jangan kunjungi tempat liburan berbahaya bagi anak-anak," ujar Andik. 

Desa Mandalasari Bangun Paving Block
Lampung Membangun

Desa Mandalasari Bangun Paving Block

KALIANDA (lampost.co) -- Pemerintah Desa Mandalasari, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, fokus meningkatkan jalan paving block. Pembangunan itu di jalan lingkungan itu menelan anggaran sebesar Rp510,2 juta dari total dana desa sebesar Rp835,9 juta. 
Kepala Desa Mandalasari Sugiyanto mengatakan pada 2017 telah melaksanakan peningkatan jalan lingkungan menjadi paving block. Adapun panjang jalan paving block sepanjang 1.611 meter dan lebar 2 meter. 
"Peningkatan jalan paving block ini terletak di Dusun Mandalasari II, Telaglasari, dan Mekarsari I. Untuk anggaran kami alokasikan sebesar Rp510,2 juta dari DD. Paving block ini berkualitas K225," kata dia, Jumat (29/12/2017).
Selain itu, kata Sugiyanto, pihaknya juga membangun talut penahan tanah (TPT) di Dusun Telagasari sepanjang 64 meter dan tinggi 2 meter, dan Dusun Karangsari sepanjang 35 meter dan tinggi 1 meter. Keduanya dianggarkan sebesar Rp82,9 juta.
"Kami juga membangun gorong-gorong pelat beton sebanyak lima unit, yakni di Dusun Mandalasari II (satu unit), Telagasari (2 unit), Mekarsari (1 unit), dan Karangsari II (1 unit). Adapun anggarannya sebesar Rp21,7 juta," kata dia.
Sekretaris Desa Mandalasari Amar Sumarna mengatakan untuk pendapatan desa 2017 sebesar Rp1,2 miliar yang terdiri dari DD sebesar Rp835,9 juta, ADD Rp429,3 juta, dana bagi hasil pajak Rp13,5 juta, dana provinsi Rp6 juta, dan silpa 2016 Rp403,0 juta.
"Sedangkan untuk belanja terbagi menjadi beberapa bidang, seperti pemerintahan desa sebesar Rp352,6 juta, pembangunan desa Rp711,5 juta, pembinaan kemasyarakatan Rp22,6 juta, pemberdayaan masyarakat Rp114,5 juta, dan penyertaan modal bumdes/bumades Rp83,6 juta," ujarnya.

Tunjangan Sertifikasi Guru  Se-Lamtim Cair
Lampung

Tunjangan Sertifikasi Guru Se-Lamtim Cair

SUKADANA (lampost.co) -- Tunjangan profesi guru dan pengawas (TPG) triwulan III dan IV 2017 di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) secara bertahap bisa dicairkan Jumat (29/12/2017). Dana akan langsung ditransfer ke rekening sejumlah 3.954 guru TK, SD, SMP, dan pengawas sekolah masing-masing.
"Dana TPG untuk triwulan III dan IV, pembayarannya akan dilakukan berbarengan kepada 3.954 guru pada akhir Desember ini," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lamtim Yuliansyah, Kamis (28/12/2017).
Menurutnya, dana TPG itu memang dibayarkan per triwulan dan langsung ditransfer ke rekening masing–masing guru dan pengawas yang sudah memenuhi persyaratan. Kemudian, mendapatkan surat keputusan (SK) penetapan penerima dana TPG dari Kemendikbud.
Lebih lanjut, Yuliansyah menerangkan TPG untuk triwulan III sudah dapat dicairkan pada Jumat (29/12/2017). Sebab, sejak Kamis (28/12/2017) dana sertifikasi triwulan III telah di-clearing dari Bank Lampung ke BRI.
Sementara untuk pembayaran dana TPG atau sertifikasi triwulan IV 2017, seluruh proses administrasi untuk pencairan dana tersebut di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamtim juga sudah selesai dilakukan kemarin.
Dengan begitu, dana TPG untuk triwulan IV dapat dicairkan satu atau dua hari ke depan. “Untuk pembayaran yang triwulan IV, karena pada Jumat (hari ini) dananya baru di-clearing dari Bank Lampung ke BRI, sebab itu sehari atau dua hari kemudian realisasi pembayarannya sudah bisa diterima para guru dan pengawas yang berhak,” kata Yuliansyah. 

Jumlah Kasus Narkoba di Lampung Utara Meningkat
Lampung

Jumlah Kasus Narkoba di Lampung Utara Meningkat

KOTABUMI (lampost.co) -- Penyalahgunaan narkoba di Lampung Utara selama 2017 mencapai 116 kasus dengan melibatkan 155 tersangka. Padahal, tahun sebelumnya polisi mencatat hanya 85 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 116 tersangka.
Kasat Narkoba Iptu Andre Gustami mengatakan jumlah tindak pidana narkoba selama Januari—Desember 2017 meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Jumlah kasus dan tersangka meningkat. "Untuk kasus pidana narkoba ada kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2016, baik jumlah kasus maupun tersangkanya,” kata Andre mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Eka Mulyanan, Kamis (28/12/2017).
Ia menerangkan dari 116 kasus yang terjadi tahun ini, sebagian besar adalah penyalahgunaan sabu-sabu, ganja, serta ekstasi. Para tersangka yang diamankan rata-rata adalah wiraswasta, pegawai negeri sipil, personel Polri, mahasiswa, pelajar, dan wartawan.
”Dengan banyaknya kasus dan tersangka 2017, hal ini membuktikan kasus penyalahgunaan narkoba cukup mengkhawatirkan karena setiap tahunnya terus mengalami peningkatan,” ujarnya.
Selain menangkap tersangka, Polres Lampung Utara juga mengamankan barang bukti berupa ganja sebanyak 903,90 gram, 302,85 gram sabu-sabu, 88 butir ineks, 228 butir Esilgan, serta uang tunai Rp14 juta. Ia menambahkan petugas juga mengamankan barang bukti berupa 5,44 gram tembakau gorila.
Andre juga mengatakan pada 2014 lalu, Polres berhasil menyita barang bukti sebanyak 8 kg ganja kering dan sabu-sabu sebanyak 1,10 ons, serta putau 1 gram.
Ia menilai meningkatnya jumlah kasus maupun tersangka narkoba sepanjang 2017 seiring dengan gencarnya jajaran Polres Lampung Utara melakukan penindakan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di masyarakat. 

Pembuatan Akta di Lampung Barat Meningkat
Lampung

Pembuatan Akta di Lampung Barat Meningkat

LIWA (lampost.co) --  Minat masyarakat Lampung Barat mengurus akta meningkat, baik akta kelahiran, perkawinan, maupun kematian.
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Barat Gusti Putriana, Kamis (28/12)/2017, menjelaskan tahun ini jumlah masyarakat yang membuat akta meningkat drastis dibanding dengan tahun lalu.
Untuk akta kelahiran, kata dia, hingga 28 Desember pembuatan akta kelahiran telah mencapai 92,02% atau sebanyak 93.132 warga dari jumlah anak usia 0—18 tahun sebanyak 101.212 jiwa.
"Pencapaian pembuatan akta kelahiran di Lambar yang jumlahnya mencapai 92,02% dari jumlah penduduk usia 0—18 tahun tersebut telah melampaui target dengan secara nasional target ditetapkan yaitu 85% dari jumlah penduduk 0—18 tahun," kata Gusti.
Pencapaian tersebut dilakukan selain di kantor juga melalui upaya pelayanan secara keliling ke kecamatan-kecamatan, baik secara terjadwal maupun berdasarkan permintaan masyarakat secara kolektif. "Kami melakukan pelayanan secara jemput bola ke masyarakat," kata dia.
Sementara jumlah penduduk usia 0—18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran berdasarkan data, kata dia, hingga saat ini jumlahnya masih mencapai 8.080 jiwa atau sekitar 7,98% dari total penduduk 0—18 tahun sebanyak 101.212 jiwa. Di sisi lain, peningkatan pembuatan akta juga terjadi pada pembuatan akta perkawinan.
Tahun ini jumlah warga nonmuslim yang mengurus akta perkawinan mencapai 135 pasang akta perkawinan, sementara tahun lalu hanya mencapai 85 pasang akta saja.
Kemudian, jumlah akta kematian, kata dia, juga terjadi peningkatan. Pada tahun ini jumlah kematian yang dilaporkan mencapai 938 orang. Dari jumlah itu sebanyak 687 di antaranya dilakukan kepengurusan akta kematian.
Sementara tahun lalu, dari 428 kematian yang dilaporkan hanya 196 keluarga selaku ahli waris yang melakukan kepengurusan akta kematiannya. Dilihat dari data tersebut, baik kepengurusan akta kelahiran, akta perkawinan, maupun akta kematian, dapat dipastikan tahun ini ada terjadi peningkatan pembuatan ketiga jenis akta tersebut.

Warga Jatipermai Keluhkan Pelayanan PDAM Tirta Jasa
Lampung

Warga Jatipermai Keluhkan Pelayanan PDAM Tirta Jasa

KALIANDA (lampost.co) -- Warga Lingkungan 10 Jatipermai, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, mempersoalkan satu bulan air tidak mengalir dari PDAM Tirta Jasa.
Informasi yang dihimpun lampost.co, pelayanan yang diberikan perusahaan itu dinilai asal-asalan. Sebab, sejak satu bulan air yang menuju perumahan Lingkungan 10 Jatipermai, Kelurahan Way Urang, itu tidak menyala sehingga warga setempat sulit untuk mendapatkan air bersih.
Muhtadli (32) mengatakan masyarakat Perumahan Jatipermai, Kalianda, menilai PT PDAM itu telah memberikan pelayanan buruk kepada warga setempat. Padahal, warga telah memberikan teguran sebanyak 16 kali kepada PT PDAM Tirta Jasa. Namun, pihak perusahaan seperti tidak menghiraukannya dan membiarkan begitu saja.
"Pelayanan PT PDAM hendaknya dapat lebih ditingkatkan. Karena, sudah satu bulan terakhir tidak menyala atau tidak mengalir di rumah-rumah yang ada di Lingkungan 10 ini," ujarnya, Kamis (28/12/2017).
Direktur PT PDAM Tirta Jasa Lampung Selatan M Taufiq ketika hendak dikonfirmasi melalui sambutan telepon genggamnya tidak dapat memberikan penjelasan. Sebab, meskipun telepon genggamnya aktif. Namun, yang bersangkutan tidak mengangkatnya. 

Warga Harabanjarmanis Keluhkan Jalan Rusak
Lampung

Warga Harabanjarmanis Keluhkan Jalan Rusak

KALIANDA (lampost.co) -- Sejumlah masyarakat Desa Harabanjarmanis, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, mengeluhkan jalan desa setempat rusak parah. Kerusakan jalan milik kabupaten itu disebabkan karena sering dilintasi kendaraan yang melebihi tonase.
Komar (44), warga desa setempat, mengatakan jalan desa menjadi salah satu akses utama yang digunakan warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. "Jalan ini digunakan warga khususnya dari Desa Tajimalela, Canggu, dan Harabanjarmanis. Ketiga desa tersebut memiliki beberapa dusun," kata dia.
Menurutnya, bukan hanya dilintasi warga setempat, jalan tersebut juga sering dilalui beberapa kendaraan besar untuk mengangkut barang dan tanah. "Jalan yang cepat rusak karena sering dilalui truk bermuatan berat," ujarnya.
Hal yang sama dikatakan Juddin (29), warga lainnya. Dia mengatakan saat musim hujan, jalan sangat sulit dilalui kendaraan. Setelah turun hujan, jalan menjadi licin dan berlumpur. "Kalau habis hujan, melintasinya harus hati-hati karena licin dan lubang tidak terlihat tertutup air," kata dia.
Sekretaris Desa Harabanjarmanis Tarmizi mengatakan perbaikan jalan tersebut sudah diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum karena sangat dibutuhkan warga setempat. "Kami sudah ajukan ke kecamatan dan dinas terkait. Jalan yang mulus sangat diharapkan warga. Apa lagi penggunanya juga banyak yang dari luar daerah," kata dia. 

Bupati Lampung Utara Ingatkan Kades agar Paham Tugas
Lampung

Bupati Lampung Utara Ingatkan Kades agar Paham Tugas

KOTABUMI  (lampost.co) -- Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menghadiri pelantikan kepala Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, periode 2017—2023, Kamis (28/12/2017). Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan kades agar memahami tugas, pokok dan fungsinya.
Pelantikan itu juga dihadiri anggota Dewan, para kepala organisasi perangkat daerah, camat dan kepala desa se-Kecamatan Kotabumi Utara, serta tokoh agama dan adat.
Acara tersebut diawali dengan pembacaan surat keputusan bupati Lampung Utara serta Pengambilan Sumpah Pelantikan oleh bupati. “Penghargaan dan terima kasih saya ucapkan atas dedikasi dan kerja keras saudara selama ini melayani warga Desa Madukoro sesuai dengan amanah yang diberikan, menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan desa, dan melaksanakan pembangunan," kata Agung.
Kepada kepala desa yang baru dilantik, dia mengucapkan selamat bekerja dan mudah-mudahan amanah yang telah dipercayakan senantiasa dapat bermanfaat bagi kemajuan desa dan membawa kemakmuran bagi warga Desa Madukoro.
Menurut Agung, kepala desa adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintah yang berada di perdesaan. Oleh karena itu, mereka yang menjabat dituntut untuk memiliki pengetahuan lebih sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakatnya. Sebab, ia memiliki kekuasaan sekaligus kewajiban untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat, memanfaatkan teknologi tepat guna yang ada di desa, mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan desa.
"Serta mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan menyangkut perkara hukum atas desa serta melaksanakan kewenangan lain yang oleh ketentuan perundangan-undangan yang diberikan kepada desa," kata dia.
Pihaknya menginstruksikan kepada kepala desa yang baru dilantik itu agar segera mempelajari dan memahami tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Juga menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat desa. Serta segera membenahi sumber daya aparatur, sumber pendapatan desa, dan menerapkan manajemen yang baik, demi terselenggaranya pemerintahan desa yang terencana, mandiri, dan maju. 

Masalah Uang Rekanan, DPRD Lampung Utara Diminta Jernih
Lampung

Masalah Uang Rekanan, DPRD Lampung Utara Diminta Jernih

KOTABUMI (lampost.co) -- Farouk Danial mengajak para wakil rakyat untuk berpikir jernih dalam melihat keuangan daerah. Sebab, masalah itu melibatkan banyak pihak.
Menurut Farouk, penggunaan anggaran yang diperuntukkan rekanan yang menjadi alasan berbagai aksi spontanitas turun ke jalan dengan demonstrasi adalah masalah bersama. "Itu yang sangat kami sayangkan, seolah-olah di sini yang selalu disalahkan ya eksekutif. Padahal, jelas pemerintah itu adalah eksekutif dan legislatif. Dan APBD itu disahkan bersama-sama melalui rapat paripurna," kata Farouk, Kamis (28/12/2017).
Ketua DPC Gerindra itu menjelaskan permasalahan yang berkembang saat ini di Kabupaten Lampura itu mulai memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera. Sebab, ada doktrinisasi bahwasanya pemerintahan itu hanya dijalankan pihak eksekutif. Sementara esensinya tidaklah demikian, karena pemerintah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif.
"Jadi, saat ini persepsi yang berkembang di tengah masyarakat semua adalah kesalahan eksekutif, dalam hal ini Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Padahal, anggaran pendapatan dan belanja daerah itu disahkan secara bersama-sama, antara eksekutif dan legislatif sehingga bila ada permasalahan pada kemudian hari sepatutnya kedua unsur pemerintah dianggap gagal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara," ujarnya.
Farouk menjelaskan kegagalan pembayaran uang rekanan merupakan kegagalan bersama sehingga perlu adanya koordinasi dan pengkajian bersama. Bukannya saling menyalahkan. Dengan jalan bersama-sama menemui provinsi dan pusat mengetuk hatinya agar dapat segera memberikan hak milik Pemkab Lampung Utara pada awal 2018. 

Berkat Dana Desa, Pembangunan Desa Karangsari Pesat
Lampung Membangun

Berkat Dana Desa, Pembangunan Desa Karangsari Pesat

KALIANDA (lampost.co) -- Perangkat Desa Karangsari, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, terus melakukan pembangunan di segala bidang. Dana Desa 2017 tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, tetapi juga bidang pemerintahan, pemberdayaan, dan pembinaan sehingga membuat daerah itu maju pesat.
Kepala Desa Mekarsari Romsi mengatakan pihaknya menentukan arah pembangunan dengan menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat melalui musyawarah. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa bahwa pengelolaan dana desa berdasarkan skala prioritas.
"Bidang pembangunan yang diutamakan adalah infrastruktur yaitu pembangunan jalan lingkungan antar-RT dan dusun menggunakan paving block sepanjang 2.100 meter di Dusun Karanganom," kata dia, Kamis (28/12/2017).
Selanjutnya, kata Romsi, pembangunan dilanjutkan gorong-gorong tujuh unit di Dusun 1 B, Dusun 2 B, Dusun 4 B, Dusun Tanjungbaru, dan program jambanisasi yang merata di 10 dusun dengan nilai anggaran Rp586 juta.
"Alhamdulillah, pembangunan tersebut telah mencapai 100%. Mudah-mudahan pembangunan yang telah dibangun bisa bermanfaat bagi masyarakat," ujar Romsi.
Dia mengatakan perangkat desa juga menganggarkan untuk bidang pemerintahan guna menunjang pemerintahan yang baik, seperti tunjangan dan siltap, operasional BPD, LPM, dan pelatihan sistem kerja desa.
"Kegiatan pendukung pun tidak luput menjadi perhatian khusus pemerintahan desa itu seperti kegiatan pemberdayaan semisal PKK, posyandu, PAUD, STBM, nama jalan, musbangdes, BUMDes penyertaan modal, pembinaan hansip, pangajian guru ngaji/ustaz, olahraga kepemudaan, dan satgas antinarkoba," kata dia.
Romsi menambahkan pada 2017 desa yang dipimpinnya mendapatkan anggaran sebesar Rp1,2 miliar yang terdiri dari DD sebesar Rp800 juta dan ADD Rp400 juta. "Dari anggaran itu dibelanjakan untuk beberapa bidang seperti pemerintahan desa Rp380 juta, pembangunan desa sebesar Rp586 juta, pembinaan kemasyarakatan Rp83 juta, dan pemberdayaan masyarakat Rp157 juta," ujarnya. 

Kesbangpol Lamsel Perkokoh Kebinekaan
Lampung

Kesbangpol Lamsel Perkokoh Kebinekaan

KALINADA 9lampost.co) -- Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Lampung Selatan bekerja sama dengan Aliansi Indonesia menggelar dialog kebinekaan guna memperkokoh kerukunan umat beragama sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, Rabu (27/12/2017).
Kegiatan di balai Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, tersebut dihadiri Kabid Kebudayaan dan Keagamaan Kesbangpol Lampung Selatan Jupri, Ketua STIH Muhammadiyah Kalianda Subagio, dan Danramil Kalianda Mayor Czi Agus Supriyadi.
Turut hadir pula dalam dialog tersebut Camat Kalianda Erdiyansyah, Ketua Aliansi Indonesia Provinsi Lampung Agus Setiawan, dan masyarakat kecamatan setempat.
Camat Kalianda Erdiansyah mengatakan kegiatan ini penting sebab kebinekaan dapat memperkokoh kerukunan umat beragama sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih hal itu saat semangat kebangsaan secara nasional pasang surut.
“Kita perlu mendengarkan dari narasumber makna kebinnekaan tersebut. Masyarakat jangan mudah tersinggung, kita harus hidup rukun, hidup bersama dan hidup berdampingan dengan umat beragama, suku, dan antargolongan," ujarnya.
Ketua Aliansi Indonesia Provinsi Lampung Agus Setiawan mengatakan kerukunan antarumat beragama sebagai suatu kondisi sosial dengan semua golongan hidup berdampingan bersama-sama tampa mengurangi hak dasar masing-masing.
"Kegiatan ini bertujuan mempersatukan antarumat beragama di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup, menciptakan kerukunan dan kenyamanan antarumat beragama, serta keselarasan dan keserasian hidup antarumat beragama,” ujarnya.
Kabid Kebudayaan dan Keagamaan Kesbangpol setempat Jupri menyatakan Lamsel terdiri atas berbagai agama, seperti Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Itu artinya, Lamsel merupakan kabupaten dengan masyarakat yang majemuk.
"Diperlukan kearifan dan pengelolaan perbedaan dikalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu," kata dia. 

Bupati Lamsel Siap Biayai Pelatihan Dakwah
Lampung

Bupati Lamsel Siap Biayai Pelatihan Dakwah

KALIANDA (lampost.co) -- Pengurus Dewan Da'wah Islamiah Indonesia (DDII) Kabupaten Lampung Selatan periode 2017—2020 dilantik, Rabu (27/12/2017), di aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel. Pelantikan dipimpin Wakil Ketua DDII Lampung Mukhlis Solihin.
Turut menghadiri pelantikan DDII, Bupati Lamsel Zainudin Hasan, Sekretaris Kabupaten Fredy Sukirman, asisten, dan beberapa staf ahli bupati. Dalam sambutannya, Bupati Zainudin berharap pelantikan pengurus DDII hendaknya dapat diketahui satuan kerja perangkat daerah di Lamsel.
Dia menjelaskan dakwah penting sekali dilakukan hingga ke seluruh pelosok desa di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan harapan kemakmuran masjid. "Petarung yang hebat itu adalah mereka yang berdakwah di jalan Allah. Dalam ajaran agama kita harus menyampaikan walau hanya satu ayat," kata dia.
Zainudin meminta para pengurus DDII Lampung Selatan untuk dapat mengajarkan cara berdakwah kepada anak-anak muda. Bupati siap mengeluarkan biaya untuk pelatihan dakwah bagi anak-anak muda jika Pemkab Lamsel tidak menganggarkan.
Mukhlis Solihin berharap pengurus DDII Lamsel mendapatkan dukungan nyata dari Pemkab Lampung Selatan. Dakwah dibebankan kepada orang yang mampu. "Pengurus DDII Lampung Selatan bisa bekerja sama dengan siapa saja, termasuk organisasi Islam lainnya," ujarnya. 

Polres Lampung Utara Imbau Warga Tidak Berlebihan Rayakan Pergantian Tahun
Lampung

Polres Lampung Utara Imbau Warga Tidak Berlebihan Rayakan Pergantian Tahun

KOTABUMI (lampsot.co) -- Polres Lampung Utara mengimbau semua masyarakat untuk tidak menggelar pesta perayaan pada malam Tahun Baru secara berlebihan. Polisi akan menindak semua pelanggaran yang terjadi pada malam pergantian tahun.
Kapolres Lampung Utara AKBP Eka Mulyana mengatakan akan mengerahkan 2/3 personelnya untuk diterjunkan mengamankan perayaan malam Tahun Baru 2018. Pengamanan juga melibatkan personel dari Kodim/0412 LU dan Pemkab.
Menurut dia, seluruh petugas pengamanan akan ditempatkan di tempat-tempat ibadah dan ruas-ruas jalan yang dilewati masyarakat. Ia memastikan segala bentuk pelanggaran akan ditindak tegas.
Kapolres mengimbau masyarakat untuk tertib dan menaati peraturan dalam merayakan malam pergantian tahun. Eka mengusulkan agar malam pergantian tahun diisi dengan kegiatan positif dan lebih banyak berintrospeksi diri untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan sepanjang 2017.
"Apa saja yang menjadi kekurangan selama setahun kemarin? Kemudian tetapkan hati untuk bisa memperbaikinya pada tahun depan," kata dia.
Menurut dia, pesta perayaan awal tahun diperbolehkan tapi tidak berlebihan. Cukup buat kegiatan sederhana saja tanpa mengurangi makna awal tahun.
Ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Lampung Utara yang telah berpartisipasi aktif dalam mewujudkan situasi yang kondusif pada perayaan Natal lalu. Partisipasi ini dapat diteruskan pada saat perayaan malam pergantian tahun agar berlangsung tertib, aman, dan kondusif.
Pada malam Tahun Baru lalu, perayaan pergantian tahun di Kotabumi ditandai dengan adanya konvoi kendaraan berkeliling kota. Saat konvoi inilah terjadi banyak pelanggaran aturan berlalu lintas.
Banyak pengendara yang tidak menggunakan helm, bonceng bertiga, kebut-kebutan, serta pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, hingga pesta dengan memperdengarkan musik keras-keras. Polisi juga menemukan warga yang membawa senjata tajam, ada perkelahian, serta penodongan.