#birokrasi#korupsi#beritalampung

Zona Integritas Dimulai dari Birokrasi

( kata)
Zona Integritas Dimulai dari Birokrasi
Pengamat Hukum dari Universitas Lampung, Rudi. Foto; Dok

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pembentukan zona integritas antikorupsi di Provinsi Lampung yang didorong oleh para tokoh dan  akademisi harus dimulai dari jajaran birokrasinya. Aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Lampung wajib menjadi teladan bagi pemerintahan seluruh Kabupaten/Kota di Bumi Ruwai Jurai.

Pengamat Hukum dari Universitas Lampung, Rudi mengatakan roda pemerintah dibawah kepemimpinan Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim diharapkan bisa menjadi contoh dan harus belajar dari pengalaman kepala daerah di Lampung yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dibidang insfrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi potensi untuk di korupsi. Maka dari itu kepemimpinan yang baru ini harus mempunyai semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi," katanya kepada Lampung Post, Jumat (14/6/2019).

Kemudian ia juga mengatakan permasalahan dalam demokrasi langsung ada orang-orang yang berjasa yang mempunyai andil besar dalam proses kemenangan. Maka dari itu kedepannya harus menerapkan merit sistem atau proses mempromosikan dan merekrut pegawai pemerintah berdasarkan pada kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan, bukan pada koneksi politik. "Permasalahan hukum di Lampung ini harus diantisipasi. E-Budgeting, proses pengadaan dan proses lelang harus diawasi dan pantau," katanya.

Kemudian ia berharap kasus Mustofa, Zainuddin Hasan, dan Khamamik harus dijadikan pelajaran bagi kepala daerah agar tidak bermain-main dalam anggaran. Kemudian ia juga berharap adanya tagline zona integritas bebas korupsi bukan hanya sekedar seremonial, namun harus dijadikan komitmen bersama agar Lampung terus berubah kearah kebaikan. "Kedepan jangan hanya mengedepankan formalitas atau hingar bingar pembentukan zona integritas, kesadaran moralitas harus diwujudkan," katanya.

Triyadi Isworo



Berita Terkait



Komentar