pilkadaapk

Yusuf Kohar-Tulus Purnomo Hadirkan 6 Saksi dan Barang Bukti Perusakan APK

( kata)
Yusuf Kohar-Tulus Purnomo Hadirkan 6 Saksi dan Barang Bukti Perusakan APK
Ahmad Handoko saat berada di Mapolresta Bandar Lampung.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Perkara pengrusakan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar-Tulus Purnomo tengah ditangani Polresta setempat.

Kuasa Hukum Paslon Yutuber Ahmad Handoko, datang menyambangi Mapolresta Bandar Lampung, pada Minggu 15 November 2020.

Ia datang untuk menghadirkan 4 orang saksi dari pihak pelapor, dari total selurunya 6 saksi yang bakal dihadirkan pelapor. Jika diminta saksi tambahan, selain 6 orang tersebut pihak Yutuber bakal menghadirkan.

"Kita hadirkan 4 orang saksi, yang memperkuat dalil apa yang kita laporkan, perkara ini juga sudah naik ke tingkat penyidikan," ujar Handoko di Mapolresta Bandar Lampung.

Selain 4 orang saksi, pihaknya juga menghadirkan barang bukti tambahan 3 unit APK yang rusak di Kecamata Kemiling, rekaman dan ponsel. "Kita serahkan ke penyidik untuk disita," paparnya.

Menurut Handoko, total ada 7 orang yang berstatus terlapor dan kasusnya naik di tingkat penyidikan.

"Nanti kewenangan penyidik, untuk menentukan siapa saja yang terbukti (tersangka)," paparnya.

Sebelumnya, Polresta Bandar Lampung dikejar deadline terkait penyidikan, pengursakan alat peraga kampanye pasangam calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, nomor urut II Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo, di Kecamatan Kemiling.

Perkara tersebut sebelummya ditangani Bawaslu Lampung, dan Sentra Gakkumdu, namun diteruskan ke Polresta karena terdapat unsur pidana.

"Pada pembahasan tahap II disepakati, perusakan APK memenuhi unsur pidana, pihak bawaslu menyampaikan laporan, dan diminta untuk dibuat laporan, dan dibuat sprint sidik," ujar Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Resky Maulana, Jumat 12 Oktober 2020.

Setidaknya dalam perkara yang sudah naik ke tahap penyidikan tersebut, total ada 16 saksi yang akan dimintai keterangan. Namun penyidik hanya memiliki waktu maksimal 14 hari terkait proses penyelidikan dan penyidikan pidana pemilu, sesuai ketentuan yang berlaku.

"Unsur saksi dari aparat Kampung (red kelurahan), salah satunya yang kami dapat buktikan saat pembahasan, karena kami hanya mempunyai waktu hingga 1 desember 2020," ujarnya.

Jika terbukti pelaku bakal dijerat dengan pasL 69 huruf (g) junto Pasal 187 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan, dan denda paling sedikit Rp100 ribu, atau paling banyak Rp1 juta. 

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar